Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah lembaga pemerintahan daerah yang esensial dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Mandat utamanya adalah mewujudkan visi "Bumei Tuwah Bepadan Semakin Berjaya" melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Smart Governance), pengembangan desa (Smart Village), dan peningkatan literasi digital masyarakat. Ruang lingkup operasional Pemkab Lampung Timur mencakup regulasi daerah, penyediaan layanan publik seperti kesehatan, kependudukan, dan perizinan usaha, serta implementasi program strategis untuk pembangunan infrastruktur dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah lembaga negara yang vital dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Kehadirannya sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (Smart Governance), mendorong kemajuan desa (Smart Village), dan meningkatkan literasi digital di kalangan warga. Mandat utamanya adalah mewujudkan visi "Bumei Tuwah Bepadan Semakin Berjaya" dengan menjawab kebutuhan informasi publik dan memberikan layanan yang efektif kepada masyarakat.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Secara regulasi, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penetapan peraturan daerah dan kebijakan terkait berbagai sektor, seperti pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan. Dalam aspek pelayanan, Pemkab Lampung Timur menyediakan berbagai layanan langsung kepada masyarakat, termasuk kesehatan, kebencanaan, perpajakan, kependudukan, hukum, pendidikan, pariwisata, dan perizinan usaha.
Intervensi program strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berfokus pada beberapa area kunci, seperti peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui Smart Governance. Selain itu, pengembangan potensi desa melalui digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui program Smart Village dan Literasi Digital. Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan keuangan daerah juga menjadi prioritas, ditunjukkan dengan publikasi dokumen perencanaan dan akuntabilitas.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Misalnya, program Smart Village dan pengelolaan sumber daya alam di 256 desa menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan ekonomi lokal. Dalam isu transparansi dan akuntabilitas, publikasi dokumen Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan laporan keuangan daerah mendukung upaya nasional dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk berbagai kebutuhan, seperti membuat janji di RS Sukadana atau membutuhkan bantuan cepat tanggap darurat dari BPBD. Layanan kependudukan, informasi hukum, serta perizinan usaha juga dapat diakses melalui lembaga ini. Selain itu, warga dapat memanfaatkan layanan digital untuk mengecek status pajak kendaraan bermotor atau mengakses data melalui layanan Satu Data dan website kecamatan.
Sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah 5.325,03 km2 dan populasi 1.101.977 jiwa berupaya mewujudkan visi "Bumei Tuwah Bepadan Semakin Berjaya". Melalui inisiatif Smart Governance, Smart Village, dan Literasi Digital, lembaga ini menyediakan layanan publik yang beragam dan program strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berbagai layanan yang disediakan memastikan bahwa warga negara dapat berinteraksi secara efektif dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung pembangunan daerah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur No. 2 Tahun 2016
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2014
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK LAMPUNG
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotaka
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. FUNGSI DAN JENIS RTH 4. PERENCANAAN 5. PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN 6. PERAN SERTA MASYARAKAT 7. SANKSI ADMINISTRASI 8. KETENTUAN PENYIDIKAN 9. KETENTUAN PIDANA 10. KETENTUAN PERALIHAN 11. KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022
Pemerintahan Daerah akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh keuangan Daerah yang baik. Guna mewujudkannya diperlukan aturan hukum sebagai landasan bagi pengelola keuangan dalam menjalankannya. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. PERENCANAAN PENEMPATAN REKLAME 4. PENATAAN REKLAME 5. TIPOLOGI REKLAME 6. PENYELENGGARAAN REKLAME 7. PEMANFAATAN TITIK REKLAME 8. KEWAJIBAN DAN LARANGAN 9. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 10. PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN 11. PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN 12. JAMINAN BONGKAR 13. SANKSI ADMINISTRATIF 14.SANKSI PIDANA 15. PENYIDIKAN 16. KETENTUAN PERALIHAN 17. KETENTUAN LAIN – LAIN 18. KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2014