Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur No. 2 Tahun 2016
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 29
7. 8. 9. tentang 10. 11. 12. Republik Indonesia Nomor 4297); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor N^rnor 4^ h Lembaran Ne§ara Republik Indonesia Nomor 4443) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republfk Nepa”68^ 2004 Nomor’ 154> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistemenyu uhan Pertaman, Perikanan, dan Kehutanan 92 ^aml^^ *epubHk lndonesia Tahun 2006 Nomor 4660)1 an aran Negara RePublik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 2007atNS Negara RePublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); ^pupiiK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang tZ 20091 N°Sial o Negara lahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); g Undang-Undang Nomor 32- Tahun 2009 tentang Perlmdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Nomor 5059)^ Negara
5587)’ seba§a™ana telah diubah beberapa kali . terakhir dengan Undana Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Ne|ara Repubhk "donesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 t~ ' engelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keciï(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undana Tahun ^ubl.Mndnn^
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR,
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB II
Perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, kemandirian, keadilan dan kesejahteraan.
Perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan bertujuan :
BAB III TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
BAB III
Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan.
Tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan meliputi :
Wewenang pemerintah daerah. dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayan pelaku utama kegiatan perikanan meliputi :
BAB IV TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN
BAB IV
Dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dialokasikan bagi pelaku utama kegiatan perikanan yang digunakan untuk :
BAB V
BAB VI PERLINDUNGAN Bagian Kesatu Perlindungan Hukum
Membuka PDF…