DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama;
b.bahwa pelaku utama kegiatan. perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha di bidang perikanan beserta keluarga intinya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 6. 7. 8. 9. tentang 10. 11. 12. Republik Indonesia Nomor 4297); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor N^rnor 4^ h Lembaran Ne§ara Republik Indonesia Nomor 4443) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republfk Nepa”68^ 2004 Nomor’ 154> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistemenyu uhan Pertaman, Perikanan, dan Kehutanan 92 ^aml^^ *epubHk lndonesia Tahun 2006 Nomor 4660)1 an aran Negara RePublik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 2007atNS Negara RePublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); ^pupiiK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang tZ 20091 N°Sial o Negara lahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); g Undang-Undang Nomor 32- Tahun 2009 tentang Perlmdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Nomor 5059)^ Negara
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran egdra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republic N-al^RelS N°m°r 244’ Tambahan Lembaran telfh diubah 5587)’ seba§a™ana telah diubah beberapa kali . terakhir dengan Undana Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Ne|ara Repubhk "donesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 t~ ' engelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keciï(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undana Tahun ^ubl.Mndnn^
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah kcpala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Timur.
5.Perlindungan adalah setiap upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah secara sistematis, terstruktur dan massif dalam rangka mcnciptakan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat nelayan dan Pembudidaya ikan.
6.Pemberdayaan adalah setiap upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha tehadap sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri bagi kesejahteraannya sendiri serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan.
7.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, kemandirian, keadilan dan kesejahteraan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan bertujuan :

a.menciptakan kepastian dan keadilan bagi pelaku utama kegiatan perikanan dalam berwirausaha;
b.peningkatan kesejahteraan pelaku utama kegiatan perikanan;
c.memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan;
d.melaksanakan tanggungjawab pemerintah daerah dalam melindungi dan mensejahterakan pelaku utama kegiatan perikanan.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan.

Pasal 5

Tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan meliputi :

a.pengawasan dan penegakkan hukum di wilayah pelaksanaan kegiatan pelaku utama kegiatan perikanan;
b.mitigasi terhadap kemungkinan timbulnya bencana yang dapat berdampak luas ataupun sektoral bagi pelaku utama kegiatan perikanan;
c.peningkatan kesadaran pelaku utama kegiatan perikanan dalam pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan secara selaras dan bcrkelanjutan.

Pasal 6

Wewenang pemerintah daerah. dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayan pelaku utama kegiatan perikanan meliputi :

a.menentukan wilayah yang dapat menjadi pemukiman pelaku utama kegiatan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b.pemetaan sarana dan prasana produksi pelaku utama kegiatan perikanan;
c.relokasi pelaku utama kegiatan perikanan dari daerah rawan bencana;
d.melaksanakan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan;
e.melaksanakan kebijakan dalam rangka pcmberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan;
f.menetapkan dan melaksanakan kebijakan pungutan perikanan kapal nelayan di atas 5 gross ton;
g.membentuk dan membina kelompok pelaku utama kegiatan perikanan sesuai wilayah pemukiman dan jenis usaha perikanan;
h.identifikasi dan pemberian identitas pelaku utama kegiatan perikanan;
i.mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersumber dari dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 7

(1)Setiap perusahaan yang berada di lingkungan pelaku utama kegiatan perikanan dan/atau usaha pokoknya berkait langsung dengan pelaku utama kegiatan perikanan, bertanggungjawab menyisihkan sebagian dari laba usahanya untuk perlindungan dan pcmberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
(2)Dana yang bersumber dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan perusahaan kepada lembaga yang dibentuk pemerintah daerah.

Pasal 8

Dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dialokasikan bagi pelaku utama kegiatan perikanan yang digunakan untuk :

1.pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial;
2.kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan;
3.modal usaha bagi pelaku utama kegiatan perikanan yang tidak mampu;
4.beasiswa bagi anak pelaku utama kegiatan perikanan;
5.membiayai keadaan darurat sosial dan bencana alam; dan
6.membiayai pendampingan bagi pelaku utama kegiatan perikanan yang bermasalah dengan hukum. •

BAB V

PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN

Pasal 9

(1)Berdasarkan daerah asal letak geografisnya, nelayan dikelompokkan menjadi:
1. a.nelayan pesisir laut; dan
2. b.nelayan perairan umum daratan (sungai, waduk, situ, rawa, dan empang/ kolam).
(2)Berdasarkan tempat usaha perikanan, nelayan penangkap ikan dikelompokkan menjadi :
1. a.nelayan di perairan pesisir pantai;
2. b.nelayan di perairan laut; dan
3. c.nelayan di perairan umum daratan (sungai, waduk, situ, rawa, dan empang/ kolam).
(3)Berdasarkan jenis usaha, pembudi daya ikan dikelompokkan menjadi:
1. a.budidaya ikan di laut (keramba jaring apung);
2. b.budidaya ikan di pantai (tambak ikan/udang, budidaya ikan dalam keramba jaring apung, rumput laut dengan sistem rakit dan tali ris/long line, kerang hijau dengan sistem bagan tancap dan/atau bagan apung);
3. c.budidaya ikan di sungai, rawa, waduk dan situ (jaring apung dan jaring tancap); dan
4. d.budidaya ikan di empang/kolam.
(4)Berdasarkan jenis pengolahannya, pengolah ikan dibedakan menjadi :
1. a.pengalengan;
2. b.pembekuan;
3. c.penggaraman/pengeringan;
4. d.pemindangan;
5. e.pengasapan/pemanggangan;
6. f.permentasi;
7. g.pereduksian/ekstraksi;
8. h.pelumatan daging ikan; dan
9. i.penanganan segar.
(5)Berdasarkan jenis pemasarannya, pemasar hasil perikanan dibedakan menjadi:
1. a.pengumpul;
2. b.pedagang besar/ distributor;
3. c.pengecer;
4. d.katering;
5. e.restoran/ rumah makan; dan
6. f.hotel.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama;
b.bahwa pelaku utama kegiatan. perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha di bidang perikanan beserta keluarga intinya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 6. 7. 8. 9. tentang 10. 11. 12. Republik Indonesia Nomor 4297); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor N^rnor 4^ h Lembaran Ne§ara Republik Indonesia Nomor 4443) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republfk Nepa”68^ 2004 Nomor’ 154> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistemenyu uhan Pertaman, Perikanan, dan Kehutanan 92 ^aml^^ *epubHk lndonesia Tahun 2006 Nomor 4660)1 an aran Negara RePublik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 2007atNS Negara RePublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); ^pupiiK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang tZ 20091 N°Sial o Negara lahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); g Undang-Undang Nomor 32- Tahun 2009 tentang Perlmdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Nomor 5059)^ Negara
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran egdra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republic N-al^RelS N°m°r 244’ Tambahan Lembaran telfh diubah 5587)’ seba§a™ana telah diubah beberapa kali . terakhir dengan Undana Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Ne|ara Repubhk "donesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 t~ ' engelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keciï(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undana Tahun ^ubl.Mndnn^
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah kcpala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Timur.
5.Perlindungan adalah setiap upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah secara sistematis, terstruktur dan massif dalam rangka mcnciptakan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat nelayan dan Pembudidaya ikan.
6.Pemberdayaan adalah setiap upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha tehadap sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri bagi kesejahteraannya sendiri serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan.
7.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, kemandirian, keadilan dan kesejahteraan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan bertujuan :

a.menciptakan kepastian dan keadilan bagi pelaku utama kegiatan perikanan dalam berwirausaha;
b.peningkatan kesejahteraan pelaku utama kegiatan perikanan;
c.memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan;
d.melaksanakan tanggungjawab pemerintah daerah dalam melindungi dan mensejahterakan pelaku utama kegiatan perikanan.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan.

Pasal 5

Tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan meliputi :

a.pengawasan dan penegakkan hukum di wilayah pelaksanaan kegiatan pelaku utama kegiatan perikanan;
b.mitigasi terhadap kemungkinan timbulnya bencana yang dapat berdampak luas ataupun sektoral bagi pelaku utama kegiatan perikanan;
c.peningkatan kesadaran pelaku utama kegiatan perikanan dalam pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan secara selaras dan bcrkelanjutan.

Pasal 6

Wewenang pemerintah daerah. dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayan pelaku utama kegiatan perikanan meliputi :

a.menentukan wilayah yang dapat menjadi pemukiman pelaku utama kegiatan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b.pemetaan sarana dan prasana produksi pelaku utama kegiatan perikanan;
c.relokasi pelaku utama kegiatan perikanan dari daerah rawan bencana;
d.melaksanakan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan;
e.melaksanakan kebijakan dalam rangka pcmberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan;
f.menetapkan dan melaksanakan kebijakan pungutan perikanan kapal nelayan di atas 5 gross ton;
g.membentuk dan membina kelompok pelaku utama kegiatan perikanan sesuai wilayah pemukiman dan jenis usaha perikanan;
h.identifikasi dan pemberian identitas pelaku utama kegiatan perikanan;
i.mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersumber dari dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 7

(1)Setiap perusahaan yang berada di lingkungan pelaku utama kegiatan perikanan dan/atau usaha pokoknya berkait langsung dengan pelaku utama kegiatan perikanan, bertanggungjawab menyisihkan sebagian dari laba usahanya untuk perlindungan dan pcmberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
(2)Dana yang bersumber dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan perusahaan kepada lembaga yang dibentuk pemerintah daerah.

Pasal 8

Dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dialokasikan bagi pelaku utama kegiatan perikanan yang digunakan untuk :

1.pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial;
2.kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan;
3.modal usaha bagi pelaku utama kegiatan perikanan yang tidak mampu;
4.beasiswa bagi anak pelaku utama kegiatan perikanan;
5.membiayai keadaan darurat sosial dan bencana alam; dan
6.membiayai pendampingan bagi pelaku utama kegiatan perikanan yang bermasalah dengan hukum. •

BAB V

PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN

Pasal 9

(1)Berdasarkan daerah asal letak geografisnya, nelayan dikelompokkan menjadi:
1. a.nelayan pesisir laut; dan
2. b.nelayan perairan umum daratan (sungai, waduk, situ, rawa, dan empang/ kolam).
(2)Berdasarkan tempat usaha perikanan, nelayan penangkap ikan dikelompokkan menjadi :
1. a.nelayan di perairan pesisir pantai;
2. b.nelayan di perairan laut; dan
3. c.nelayan di perairan umum daratan (sungai, waduk, situ, rawa, dan empang/ kolam).
(3)Berdasarkan jenis usaha, pembudi daya ikan dikelompokkan menjadi:
1. a.budidaya ikan di laut (keramba jaring apung);
2. b.budidaya ikan di pantai (tambak ikan/udang, budidaya ikan dalam keramba jaring apung, rumput laut dengan sistem rakit dan tali ris/long line, kerang hijau dengan sistem bagan tancap dan/atau bagan apung);
3. c.budidaya ikan di sungai, rawa, waduk dan situ (jaring apung dan jaring tancap); dan
4. d.budidaya ikan di empang/kolam.
(4)Berdasarkan jenis pengolahannya, pengolah ikan dibedakan menjadi :
1. a.pengalengan;
2. b.pembekuan;
3. c.penggaraman/pengeringan;
4. d.pemindangan;
5. e.pengasapan/pemanggangan;
6. f.permentasi;
7. g.pereduksian/ekstraksi;
8. h.pelumatan daging ikan; dan
9. i.penanganan segar.
(5)Berdasarkan jenis pemasarannya, pemasar hasil perikanan dibedakan menjadi:
1. a.pengumpul;
2. b.pedagang besar/ distributor;
3. c.pengecer;
4. d.katering;
5. e.restoran/ rumah makan; dan
6. f.hotel.