DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kabupaten Lampung Timur, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-203Ü; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat 11 Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
1. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. 18.Peraturan Daerah Kabupatcn Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur 2011-2031; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2016 - 2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4.Provinsi adalah Provinsi Lampung.
5.Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur.
6.Dinas adalah dinas yang menjalankan urusan bidang kepariwisataan.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat semcntara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9.Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
10.Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
11.Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
12.Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
13.Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Kabupaten Lampung Timur.
14.Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang di dalamnya mencakup 3 aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

BAB II

ASAS, VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) berasaskan:

a.pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
b.pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya Daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
c.keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
d.berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
e.ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Pasal 3

(1)Visi Pariwisata Daerah adalah ’’Menjadikan sektor Pariwisata Sebagai Salah Satu Andalan Pembangunan Lampung Timur”.
(2)Untuk mewujudkan visi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan misi :
1. a.pelestarian dan perkembangan terhadap potensi alam dan budaya masyarakat Kabupaten Lampung Timur sebagai jati diri kepariwisataan Lampung Timur;
2. b.peningkatan pengembangan kepariwisataan untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Lampung Timur;
3. c.menarik investor berkunjung dan menanamkan modal di bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. d.peningkatan, pembangunan dan pengembangan objek wisata unggulan;
5. e.melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan seni daerah dalam pembangunan daerah Lampung Timur;
6. f.meningkatkan keterpaduan dan keharmonisan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antar sektor, antar pusat dan daerah;
7. g.meningkatkan sumberdaya manusia dibidang kepariwisataan dan menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. h.mewujudkan kelembagaan dan pelayanan masyarakat. 4

Pasal 4

Tujuan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) adalah:

a.memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa pariwisata, dan kerjasama antarusaha pariwisata;
b.memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan;
c.menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di daerah sejalan dengan perkembangan pemerintah daerah;
d.memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Sasaran Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) adalah:

a.tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata Lampung Timur;
b.teridentifikasinya kawasan wisata unggulan daerah dan obyek wisata unggulan daerah sesuai kriteria yang ditetapkan;
c.tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

Pasal 6

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) berfungsi:

a.sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, kerjasama antar usaha pariwisata, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
b.sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata,obyek dan daya tarik wisata;
c.sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata;
d.sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana iata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur;
e.sebagai pedoman untuk menyusun rencana induk pengembangan kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata. 5

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 7

Ruang Lingkup RIPPDA terdiri atas :

a.ruang lingkup wilayah;
b.ruang lingkup pekerjaan;
c.ruang lingkup substansi.

Pasal 8

(1)Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) meliputi wilayah admmistratif daerah dengan memperhatikan keterkaitannya dengan wilayah administratif daerah di sekitarnya.
(2)Batas-batas wilayah adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang, sebelah timur dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan a :>upaten Lampung Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro. H

Pasal 9

rpiDDr>A?ngkUP PekerJaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) merencanakan obyek wisata yang menjadi atau akan menjadi unggulan

Pasal 10

Ruang lingkup Substansi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), meliputi :

a.kebijaksanaan makro dan mikro pariwisata Daerah;
b.Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW);
c.sarana dan prasarana pendukung wisata;
d.karakteristik pasar wisatawan;
e.kawasan wisata unggulan dan prioritas pengembangan wisata;
f.kebijaksanaan, strategi dan program pengembangan kepariwisataan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kabupaten Lampung Timur, maka perlu

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-203Ü; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat 11 Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
1. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. 18.Peraturan Daerah Kabupatcn Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur 2011-2031; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2016 - 2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4.Provinsi adalah Provinsi Lampung.
5.Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur.
6.Dinas adalah dinas yang menjalankan urusan bidang kepariwisataan.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat semcntara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9.Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
10.Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
11.Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
12.Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
13.Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Kabupaten Lampung Timur.
14.Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang di dalamnya mencakup 3 aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

BAB II

ASAS, VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) berasaskan:

a.pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
b.pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya Daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
c.keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
d.berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
e.ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Pasal 3

(1)Visi Pariwisata Daerah adalah ’’Menjadikan sektor Pariwisata Sebagai Salah Satu Andalan Pembangunan Lampung Timur”.
(2)Untuk mewujudkan visi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan misi :
1. a.pelestarian dan perkembangan terhadap potensi alam dan budaya masyarakat Kabupaten Lampung Timur sebagai jati diri kepariwisataan Lampung Timur;
2. b.peningkatan pengembangan kepariwisataan untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Lampung Timur;
3. c.menarik investor berkunjung dan menanamkan modal di bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. d.peningkatan, pembangunan dan pengembangan objek wisata unggulan;
5. e.melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan seni daerah dalam pembangunan daerah Lampung Timur;
6. f.meningkatkan keterpaduan dan keharmonisan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antar sektor, antar pusat dan daerah;
7. g.meningkatkan sumberdaya manusia dibidang kepariwisataan dan menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. h.mewujudkan kelembagaan dan pelayanan masyarakat. 4

Pasal 4

Tujuan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) adalah:

a.memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa pariwisata, dan kerjasama antarusaha pariwisata;
b.memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan;
c.menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di daerah sejalan dengan perkembangan pemerintah daerah;
d.memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Sasaran Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) adalah:

a.tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata Lampung Timur;
b.teridentifikasinya kawasan wisata unggulan daerah dan obyek wisata unggulan daerah sesuai kriteria yang ditetapkan;
c.tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

Pasal 6

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) berfungsi:

a.sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, kerjasama antar usaha pariwisata, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
b.sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata,obyek dan daya tarik wisata;
c.sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata;
d.sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana iata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur;
e.sebagai pedoman untuk menyusun rencana induk pengembangan kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata. 5

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 7

Ruang Lingkup RIPPDA terdiri atas :

a.ruang lingkup wilayah;
b.ruang lingkup pekerjaan;
c.ruang lingkup substansi.

Pasal 8

(1)Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) meliputi wilayah admmistratif daerah dengan memperhatikan keterkaitannya dengan wilayah administratif daerah di sekitarnya.
(2)Batas-batas wilayah adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang, sebelah timur dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan a :>upaten Lampung Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro. H

Pasal 9

rpiDDr>A?ngkUP PekerJaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) merencanakan obyek wisata yang menjadi atau akan menjadi unggulan

Pasal 10

Ruang lingkup Substansi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), meliputi :

a.kebijaksanaan makro dan mikro pariwisata Daerah;
b.Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW);
c.sarana dan prasarana pendukung wisata;
d.karakteristik pasar wisatawan;
e.kawasan wisata unggulan dan prioritas pengembangan wisata;
f.kebijaksanaan, strategi dan program pengembangan kepariwisataan.