DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 201 1 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 1 5. 6. 7. 8.
9.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admimstrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan onnoatttan S1PÜ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); ll.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan lie™°aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan T e^aturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang TahupH^M (Lembaran Negara Republik Indonesia p h Rn2? °m°r 244’ Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah c dengan Undang- Undang Nomor 09 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); F Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang <L^baran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); p Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang engawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik NelarZT Krv1? J"4- N°mOr 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009, tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko KTP Berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011; 2
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang di terbitkan oleh Negara Lain;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 05); j Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 07) diubah sebagai oeriKut: L Pasal 1 an«ka 21 dan angka 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2.Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6.Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
7.Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8.Instansi Pelaksana adalah Instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. 4 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. “ d°kUmen reSmi di terbitka" °leh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan /pil Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tmggal di Kabupaten Lampung Timur sLai dengan peraturan perundang-undangan. Penduduk Rentan Administrasi adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukT yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial . Y 8 ad£dah data P^seorangan dan atau data agregat penrataiTSn/ kegiatan Pendaftaran penduduk dan Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk renter a S Penst™a kependudukan dan pendataan penduduk 1,. , ad™n>slrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keteransan Pencatato Steil kT dikel“arkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. *•“,Kepe"dudakan adalah Radian yang dialami penduduk yang arus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surm keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi perkawTnan ah‘r ,kematlan Perkawinan, perceraian, pembatalan perkawtnan, pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak Z«nn^ Pembahan k-ar™raan dan peristiwa
17.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhububungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. J s 18. 19. 20. 21. omor Induk Kependudukan yang selanjutnya di singkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas ke uarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kepala Keluarga adalah :

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai u ungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap lUHrSH.
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau
c.Kepala kesantrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Pendudul< yang dilengkapi dengan cip yang merupakan Instan/peTk™ na dW yang diterbkkan ^h 5 22. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 23. 24. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya di singkat WNI, adalah orang-°rang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. ZrJT1 *emeiVara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang do^Hi^ A ^tUk bertemPat tinggal sementara düuaf domisili atau tempat tinggalnya. Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tmggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. P Ü??? TetaP adalah tinggal yang diberikan pada orang asing ?k b tempat Jln8gal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Ketei^gan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai ijin tinXal wltóXrteX^ °’eh Instansi yang berwenang dalam jangka Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung AAtf mep befnkan Pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan eristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan Gil UCSd. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat ijin masuk dari Imigrasi dan ijin tinggal terbatas Tiamu^inaS Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 32. 33. 34. 35. 36. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat ijin ™asuk dari Instansi Imigrasi dan ijin tinggal tetap dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidin, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ketempat baru. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu. ' ' Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan, dan’ pengesahan anak. 6 37. 38. 39. 40. 41. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat ada perubahan data. yang Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang. H Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta-akta encatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing. Saiman Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan instansi pelaksana atas permintaan pemohon. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
1. 42.engangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dan hngkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang ua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. y s
2. 43.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istn.
3. 44.Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
4. 45.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.
5. 46.Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
6. 47.Pemenksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang kepandudukan dan catatan sipil berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
7. 48.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Umum yang se anjutnya di sebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. 7
8. 2.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)BupaÖ.en88ara UrUSan Administrasi Kependudukan di Daerah adalah <2’ d^bT™^ dimakSUd Pada ayat (1) jawab
1. a.koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
2. b.pembentukan instansi pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan ; meiaxsanakan
3. e.pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan kependudukan; kependudukan administrasi e. keX“d^^ dibid“8 administrasi f. g- penugasan Kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; penyajian data kependudukan berskala Kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh dalanTnegeri ^118 bertanggUng Jawab dalam urusan pemerintahan
5. h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan kependudukan. administrasi
  1. 3.Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan kependudukan, dibentuk sebagai instansi pelaksana. penyelenggaraan urusan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penting yang
1. a.mendaftar peristiwa kependudukan dan peristiwa dilaporkan oleh penduduk;
2. b.membenkan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan.
(2)Kewajiban Dinas dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, lllvlipULl .
1. d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting; dan
3. f.melakukan Verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk pencatatan 8
(1)
(2)
(3)
(4)

4.Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Petugas Registrasi membantu Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Petugas Registrasi yang ada di Desa/Kelurahan status kepegawaiannya melekat pada instansi pelaksana. ë ya Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil vang memenuhi persyaratan. s p y g Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagamana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. dSkan'Ï’h Cerai dan rUJUk bagi P^uduk yang beragama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUAKec.

(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)untuk persyaratan dan tata cara pencatatan penstiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana ketentuan perundang-undangan atau bagi diatur dengan berpedoman pada ~ 5' 26uayat ayat ,2)’ ayat (3) 6’ ayat l4>> dan ay« (6) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(i) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2)Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
(3)KTpdeidUk Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu)
(4)KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(5)Dihapus.
(6)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saai bepergian.

6.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)KTP-el untuk :
1. a.warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan 9
  1. 8.Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai benkut : H
(1)pSL kelakiran waJib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi elaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peiabat EX’K Pada Re®ster Akta Kclah‘ran dan meke^b tkan Kutipan Akta Kelahiran b.orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap. <2) ^Uk^pi^ Pe™bahan el?men data’ «au hilang, Penduduk p milik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan encatatan Sipil untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
(3)Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el melapor d^naS kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui camat atau epala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab teijadinya rusak atau hilang.

7.Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1)Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(1)vans melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran pencatatan dan penerbitan AKta Kelahiran dilaksankan setclah mendapat keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
(2)Dihapus.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan

9.Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian. J 50
(2)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dalam register akta kematian dan sebagai catatan pmggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan akta kematian.
(3)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
(4)Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati atau pejabat 10 yang ditunjuk.
(5)
(6)
(7)Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian. Dalam hal peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas vang menerbitkan register dan kuüpan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah> sehin88a

Pasal 70

e^gakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) han keqa sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan kutipan akta pengakuan anak.

(2)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara. ll.Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut : 1 (satu)

Pasal 71

(1)Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapakan akta perkawinan.
(2)Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. 12' Pasal 79 ayat ddamdakkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf cc, huruf d\ m Serta dlslslPkan 1 (satu) ayat antara ayat (4) dan ayat (5), yakni ayat (4A) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat 11

(2)Data perseorangan, meliputi :
1. a.Nomor KK;
2. b.NIK;
3. c.nama lengkap;
4. d.jenis kelamin;
5. e.tempat lahir;
6. f.tanggal/ bulan/tahun lahir;
7. g.golongan darah;
8. h.agama/kepercayaan;
9. i.status perkawinan;
10. j.status hubungan dalam keluarga;
11. k.cacat fisik dan atau mental;
  1. 1.pendidikan terakhir;
12. m.jenis pekerjaan;
13. n.NIK ibu kandung;
14. o.Nama Ibu Kandung;
15. p.NIK ayah kandung;
16. q.nama ayah;
17. r.alamat sebelumnya;
18. s.alamat sekarang;
19. t.kepemilikan akta kelahiran;
20. u.nomor akta kelahiran;
21. v.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
22. w.nomor akta perkawinan/buku nikah;
23. x.tanggal perkawinan;
24. y.kepemilikan akta perceraian;
25. z.nomor akta perceraian /surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. rekaman sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(3)Untuk kebutuhan daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
(4)Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
(4A)Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan : a.pelayanan publik; b.perencanaan pembangunan; c.alokasi anggaran; 12 d.pebangunan demokrasi; dan e.penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
(5)Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.
(6)Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan ijin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 8

13.Ketentuan Pasal 80 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : huruf o

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 1 5. 6. 7. 8.
9.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admimstrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan onnoatttan S1PÜ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); ll.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan lie™°aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan T e^aturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang TahupH^M (Lembaran Negara Republik Indonesia p h Rn2? °m°r 244’ Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah c dengan Undang- Undang Nomor 09 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); F Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang <L^baran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); p Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang engawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik NelarZT Krv1? J"4- N°mOr 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009, tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko KTP Berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011; 2
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang di terbitkan oleh Negara Lain;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 05); j Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 07) diubah sebagai oeriKut: L Pasal 1 an«ka 21 dan angka 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2.Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6.Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
7.Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8.Instansi Pelaksana adalah Instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. 4 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. “ d°kUmen reSmi di terbitka" °leh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan /pil Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tmggal di Kabupaten Lampung Timur sLai dengan peraturan perundang-undangan. Penduduk Rentan Administrasi adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukT yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial . Y 8 ad£dah data P^seorangan dan atau data agregat penrataiTSn/ kegiatan Pendaftaran penduduk dan Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk renter a S Penst™a kependudukan dan pendataan penduduk 1,. , ad™n>slrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keteransan Pencatato Steil kT dikel“arkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. *•“,Kepe"dudakan adalah Radian yang dialami penduduk yang arus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surm keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi perkawTnan ah‘r ,kematlan Perkawinan, perceraian, pembatalan perkawtnan, pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak Z«nn^ Pembahan k-ar™raan dan peristiwa
17.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhububungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. J s 18. 19. 20. 21. omor Induk Kependudukan yang selanjutnya di singkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas ke uarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kepala Keluarga adalah :

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai u ungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap lUHrSH.
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau
c.Kepala kesantrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Pendudul< yang dilengkapi dengan cip yang merupakan Instan/peTk™ na dW yang diterbkkan ^h 5 22. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 23. 24. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya di singkat WNI, adalah orang-°rang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. ZrJT1 *emeiVara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang do^Hi^ A ^tUk bertemPat tinggal sementara düuaf domisili atau tempat tinggalnya. Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tmggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. P Ü??? TetaP adalah tinggal yang diberikan pada orang asing ?k b tempat Jln8gal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Ketei^gan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai ijin tinXal wltóXrteX^ °’eh Instansi yang berwenang dalam jangka Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung AAtf mep befnkan Pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan eristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan Gil UCSd. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat ijin masuk dari Imigrasi dan ijin tinggal terbatas Tiamu^inaS Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 32. 33. 34. 35. 36. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat ijin ™asuk dari Instansi Imigrasi dan ijin tinggal tetap dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidin, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ketempat baru. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu. ' ' Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan, dan’ pengesahan anak. 6 37. 38. 39. 40. 41. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat ada perubahan data. yang Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang. H Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta-akta encatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing. Saiman Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan instansi pelaksana atas permintaan pemohon. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
1. 42.engangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dan hngkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang ua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. y s
2. 43.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istn.
3. 44.Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
4. 45.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.
5. 46.Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
6. 47.Pemenksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang kepandudukan dan catatan sipil berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
7. 48.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Umum yang se anjutnya di sebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. 7
8. 2.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)BupaÖ.en88ara UrUSan Administrasi Kependudukan di Daerah adalah <2’ d^bT™^ dimakSUd Pada ayat (1) jawab
1. a.koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
2. b.pembentukan instansi pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan ; meiaxsanakan
3. e.pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan kependudukan; kependudukan administrasi e. keX“d^^ dibid“8 administrasi f. g- penugasan Kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; penyajian data kependudukan berskala Kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh dalanTnegeri ^118 bertanggUng Jawab dalam urusan pemerintahan
5. h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan kependudukan. administrasi
  1. 3.Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan kependudukan, dibentuk sebagai instansi pelaksana. penyelenggaraan urusan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penting yang
1. a.mendaftar peristiwa kependudukan dan peristiwa dilaporkan oleh penduduk;
2. b.membenkan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan.
(2)Kewajiban Dinas dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, lllvlipULl .
1. d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting; dan
3. f.melakukan Verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk pencatatan 8
(1)
(2)
(3)
(4)

4.Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)untuk persyaratan dan tata cara pencatatan penstiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana ketentuan perundang-undangan atau bagi diatur dengan berpedoman pada ~ 5' 26uayat ayat ,2)’ ayat (3) 6’ ayat l4>> dan ay« (6) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(i) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2)Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
(3)KTpdeidUk Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu)
(4)KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(5)Dihapus.
(6)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saai bepergian.

6.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)KTP-el untuk :
1. a.warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan 9
  1. 8.Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai benkut : H
(1)pSL kelakiran waJib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi elaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peiabat EX’K Pada Re®ster Akta Kclah‘ran dan meke^b tkan Kutipan Akta Kelahiran b.orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap. <2) ^Uk^pi^ Pe™bahan el?men data’ «au hilang, Penduduk p milik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan encatatan Sipil untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
(3)Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el melapor d^naS kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui camat atau epala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab teijadinya rusak atau hilang.

7.Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1)Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(1)vans melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran pencatatan dan penerbitan AKta Kelahiran dilaksankan setclah mendapat keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
(2)Dihapus.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan

9.Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian. J 50
(2)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dalam register akta kematian dan sebagai catatan pmggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan akta kematian.
(3)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
(4)Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati atau pejabat 10 yang ditunjuk.
(5)
(6)
(7)Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian. Dalam hal peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas vang menerbitkan register dan kuüpan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah> sehin88a

Pasal 70

(2)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara. ll.Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut : 1 (satu)

Pasal 71

(1)Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapakan akta perkawinan.
(2)Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. 12' Pasal 79 ayat ddamdakkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf cc, huruf d\ m Serta dlslslPkan 1 (satu) ayat antara ayat (4) dan ayat (5), yakni ayat (4A) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat 11

(2)Data perseorangan, meliputi :
1. a.Nomor KK;
2. b.NIK;
3. c.nama lengkap;
4. d.jenis kelamin;
5. e.tempat lahir;
6. f.tanggal/ bulan/tahun lahir;
7. g.golongan darah;
8. h.agama/kepercayaan;
9. i.status perkawinan;
10. j.status hubungan dalam keluarga;
11. k.cacat fisik dan atau mental;
  1. 1.pendidikan terakhir;
12. m.jenis pekerjaan;
13. n.NIK ibu kandung;
14. o.Nama Ibu Kandung;
15. p.NIK ayah kandung;
16. q.nama ayah;
17. r.alamat sebelumnya;
18. s.alamat sekarang;
19. t.kepemilikan akta kelahiran;
20. u.nomor akta kelahiran;
21. v.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
22. w.nomor akta perkawinan/buku nikah;
23. x.tanggal perkawinan;
24. y.kepemilikan akta perceraian;
25. z.nomor akta perceraian /surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. rekaman sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(3)Untuk kebutuhan daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
(4)Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
(4A)Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan : a.pelayanan publik; b.perencanaan pembangunan; c.alokasi anggaran; 12 d.pebangunan demokrasi; dan e.penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
(5)Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.
(6)Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan ijin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 8

13.Ketentuan Pasal 80 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : huruf o