Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur No. 4 Tahun 2016
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 201 1 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3886);
1 5. 6. 7. 8.
ll.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan lie™°aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan T e^aturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang TahupH^M (Lembaran Negara Republik Indonesia p h Rn2? °m°r 244’ Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah c dengan Undang- Undang Nomor 09 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); F Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang <L^baran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); p Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang engawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik NelarZT Krv1? J"4- N°mOr 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
2
j Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 07) diubah sebagai oeriKut: L Pasal 1 an«ka 21 dan angka 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
4 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. “ d°kUmen reSmi di terbitka" °leh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan /pil Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tmggal di Kabupaten Lampung Timur sLai dengan peraturan perundang-undangan. Penduduk Rentan Administrasi adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukT yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial . Y 8 ad£dah data P^seorangan dan atau data agregat penrataiTSn/ kegiatan Pendaftaran penduduk dan Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk renter a S Penst™a kependudukan dan pendataan penduduk 1,. , ad™n>slrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keteransan Pencatato Steil kT dikel“arkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. *•“,Kepe"dudakan adalah Radian yang dialami penduduk yang arus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surm keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi perkawTnan ah‘r ,kematlan Perkawinan, perceraian, pembatalan perkawtnan, pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak Z«nn^ Pembahan k-ar™raan dan peristiwa
J s 18. 19. 20. 21. omor Induk Kependudukan yang selanjutnya di singkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas ke uarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kepala Keluarga adalah :
Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Pendudul< yang dilengkapi dengan cip yang merupakan Instan/peTk™ na dW yang diterbkkan ^h 5 22. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 23. 24. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya di singkat WNI, adalah orang-°rang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. ZrJT1 *emeiVara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang do^Hi^ A ^tUk bertemPat tinggal sementara düuaf domisili atau tempat tinggalnya. Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tmggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. P Ü??? TetaP adalah tinggal yang diberikan pada orang asing ?k b tempat Jln8gal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Ketei^gan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai ijin tinXal wltóXrteX^ °’eh Instansi yang berwenang dalam jangka Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung AAtf mep befnkan Pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan eristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan Gil UCSd. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat ijin masuk dari Imigrasi dan ijin tinggal terbatas Tiamu^inaS Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 32. 33. 34. 35. 36. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat ijin ™asuk dari Instansi Imigrasi dan ijin tinggal tetap dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidin, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ketempat baru. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu. ' ' Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan, dan’ pengesahan anak. 6 37. 38. 39. 40. 41. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat ada perubahan data. yang Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang. H Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta-akta encatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing. Saiman Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan instansi pelaksana atas permintaan pemohon. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
y s
7
meiaxsanakan
kependudukan administrasi e. keX“d^^ dibid“8 administrasi f. g- penugasan Kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; penyajian data kependudukan berskala Kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh dalanTnegeri ^118 bertanggUng Jawab dalam urusan pemerintahan
administrasi
penyelenggaraan urusan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penting yang
(1) (2) (3) (4)
Petugas Registrasi membantu Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Petugas Registrasi yang ada di Desa/Kelurahan status kepegawaiannya melekat pada instansi pelaksana. ë ya Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil vang memenuhi persyaratan. s p y g Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagamana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. dSkan'Ï’h Cerai dan rUJUk bagi P^uduk yang beragama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUAKec.
(i) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
H
<2) ^Uk^pi^ Pe™bahan el?men data’ «au hilang, Penduduk p milik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan encatatan Sipil untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
J 50
(5) (6)
Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian. Dalam hal peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas vang menerbitkan register dan kuüpan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah> sehin88a
e^gakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) han keqa sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan kutipan akta pengakuan anak.
ll.Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut : 1 (satu)
12' Pasal 79 ayat ddamdakkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf cc, huruf d\ m Serta dlslslPkan 1 (satu) ayat antara ayat (4) dan ayat (5), yakni ayat (4A) sehingga berbunyi sebagai berikut :
terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat 11
aa. tanggal perceraian; bb. rekaman sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(4A)Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan : a.pelayanan publik; b.perencanaan pembangunan; c.alokasi anggaran; 12 d.pebangunan demokrasi; dan e.penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
8
huruf o
Membuka PDF…