DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2017

Nomor: 05
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 3. PEMBENTUKAN DESA 4. PENGGABUNGAN DESA 5. PENGHAPUSAN DESA 6. PERUBAHAN STATUS DESA 7. KETENTUAN PERALIHAN 8. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Lampung Timur perlu diatur agar mempunyai pedoman yang pasti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Timur.
4.Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7.Desa adalah desa di Kabupaten Lampung Timur.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Pembentukan desa adalah merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
13.Penggabungan Desa adalah penggabungan desa yang dilakukan untuk Desa yang berdampingan.
14.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
16.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20.Hari adalah hari kerja.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pemerintah daerah dapat melakukan penataan desa.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Penataan Desa dilaksanakan demi mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Penataan Desa bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
(3)Penataan Desa dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup penataan desa meliputi:

a.pembentukan;
b.penggabungan;
c.penghapusan; dan
d.perubahan status.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah dapat memprakarsai pembentukan desa.
(2)Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
(3)Dalam wilayah Desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 6

(1)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui tahap desa persiapan.
(2)Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari wilayah desa induk.

Pasal 7

(1)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi syarat:
1. a.batas usia Desa induk paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. d.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati;
7. e.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
8. f.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Berdasarkan pertimbangan kondisi infrastruktur, keterpencilan geografis, dan kebutuhan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, maka syarat pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan mekanisme persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
(3)Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
(2)Pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 9

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
(2)Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
(3)Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran desa.
(4)Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…