DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016

Nomor: 08
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan umum 2. Kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban 3. Keanggotaan dan pimpinan 4. Larangan anggota BPD 5. Mekanisme musyawarah BPD 6. Peraturan tata tertib BPD 7. Administrasi 8. Hubungan kerja 9. Ketentuan peralihan 10. Ketentuan penutup 11. 12. 13. 14. 15.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG BADAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7.Dusun adalah bagian-bagian wilayah dari suatu Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDcsa, adalah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

(1)Anggota BPD adalah merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis
(2)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 4

BPD mempunyai fungsi:

1.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 5

BPD mempunyai hak:

a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
b.mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa;
c.bersama kepala desa membahas Rancangan APBDesa yang diajukan oleh kepala desa;
d.bersama kepala desa membahas pengelolaan kekayaan milik desa;
e.menyelenggarakan musyawarah desa yang di fasilitasi pemerintah’desa;
f.mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan pemerintah desa;
g.menerima hasil pemantauan dan berbagai keluhan masyarakat desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa;
h.membahas rencana pemekaran dan atau penggabungan desa dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan;
i.bersama kepala desa memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat;
j.menerima laporan panitia pemilihan kepala desa mengenai calon kepala desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara pemilihan kepala aesaj
k.menyelenggarakan musyawarah desa dalam hal pemilihan kepala desa antar waktu setelah panitia pemilihan kepala desa antar waktu menetapkan calon kepala desa antar waktu;
1. 1.menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis dan kepala desa setiap akhir tahun anggaran;
m.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
n.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa;
o.mengajukan pertanyaan; dan
p.memilih dan dipilih.

Pasal 6

BPD memiliki kewajiban:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
d.menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
e.mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
f.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.
g.menyampaikan rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan untuk ditetapkan menjadi peraturan desa
h.memberikan laporan kepada bupati melalui camat dalam hal kepala desa berhenti dari jabatannya;
i.memberitahukan akhir masa jabatan kepala desa kepada kepala desa, 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa;
j.membentuk panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa;
k.memberikan laporan mengenai calon kepala desa terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa;
1. 1.membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
m.memberikan laporan hasil pemilihan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa kepada bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa antar waktu.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN

Pasal 7

Calon anggota BPD adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
h.sehat jasmani dan rohani;
i.berkelakuan baik;
j.tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
k.bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut.

Pasal 8

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
(3)Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 9

(1)Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dan anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(3)Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan secara mufakat oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(4)Bila musyawarah tidak mencapai mufakat, pemilihan anggota BPD dilakukan dengan pemungutan suara.
(5)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
(6)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari kepala desa.
(2)Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilakukan secara bersama-sama di hadapan masyarakat dengan dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan bupati mengenai peresmian anggota BPD.
(3)Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi ewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 11

Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul pimpman BPD melalui kepala Desa.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…