DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2017

Nomor: 08
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam peraturan diubah, antara lain 1. Pasal 1 dan Pasal 2, angka 19, angka 20, angka 27, angka 28, angka 29, angka 31, angka 35 diubah dan ditambahkan satu yaitu angka 36.a 2. Pasal 9 diubah 3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9.A 4. Pasal 10 ayat (7) dihapus 5. Pasal 21 ayat (1) huruf g dihapus 6. Pasal 22 diubah 7. Pasal 25 diubah 8. Pasal 32 ayat (5) dihapus 9. Pasal 40 ayat (2), ayat (3) diubah dan ditambahkan satu ayat yaitu ayat (3.a) 10. Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3.a) 11. Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah, ayat (7) dan ayat (8) dihapus 12. Pasal 47 ayat (1), ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus 13. Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) diubah 14. Pasal 51 ayat (1) diubah, ayat (2) dan (3) dihapus

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 19, angka 20, angka 27, angka 28, angka 29, angka 31, angka 35 diubah dan ditambahkan satu yaitu angka 36.a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Lampung; menjadi Kepala Desa, ternyata di kemudian hari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 seluruhnya atau sebagian tidak benar, palsu atau dipalsukan yang bersangkutan diberhentikan sementara ^ri Jabatan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku

(2)dihapus.
(3)dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur. Diundangkan di Sukadana pada tanggal 3 4^^ 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEnVeAMPUNG TIMUR, CHÜSNUNIA Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 34^^ 2017 BUPATI LAMPUNG TIMUR, SYAHRUDIN PUTERA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR ÖÏ NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG: 08 / 492 / LTM /2017

2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5.Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
7.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur;
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; ll. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara anggota BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
14.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
15.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Lampung Timur;
17.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
18.Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta memperoleh hak sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam kurun waktu tertentu;
19.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia pelaksana kegiatan pendampingan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan Camat untuk membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan yang bersangkutan;
20.Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan dan mengawasi Pemilihan Kepala Desa.
21.Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
22.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
23.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
24.Pemilih adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
25.Hak pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
26.Hak dipilih adalah hak yang dimiliki penduduk desa setempat dan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa;
27.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon kepala desa.
28.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dan atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
29.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
31.Pengawas pembantu adalah tim pengawas yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membantu mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
32.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
33.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
34.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
35.Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
36.Electronik Voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara. 36.a. Hari adalah hari kalender.
2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa tentang berakhir masa jabatan kepala desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
(2)Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan kepala desa 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(3)Kepala desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(4)Panitia pemilihan mengajukan rencana biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
(5)Persetujuan biaya pemilihan kepala desa oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan panitia pemilihan. 3.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9.A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9.A Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan :
1. a.mengumumkan kepada masyarakat desa setempat bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara dan menempatkan pengumuman tersebut di tempat terbuka;
2. b.membagikan kartu undangan pemilihan kepada yang berhak;
3. c.apabila pembagian kartu undangan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum semua pemilih mendapatkan kartu undangan, maka penyampaian kartu undangan dapat dilaksanakan paling lambat sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara;
4. d.dalam hal masih terdapat pemilih yang belum mendapatkan kartu undangan, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengambil pada panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan jam 20.00 WIB;
5. e.pemilih yang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tetap tidak mengambil kartu undangan, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan dengan cara membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan atau Kartu Keluarga (KK);
6. f.setelah batas waktu pengambilan kartu undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir, panitia membuat berita acara yang berisi tentang jumlah kartu undangan yang telah di terima pemilih dan jumlah kartu undangan yang tidak diambil oleh pemilih disertai dengan nomor, nama dan alamat pemilih.
  1. 4.Ketentuan Pasal 10 ayat (7) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia menyiapkan tempat pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari :
1. a.ruang panitia;
2. b.ruang pemungutan dan penghitungan suara;
3. c.tempat duduk para calon disertai tanda gambar masing-masing calon;
4. d.tempat duduk para saksi;
5. e.ruang tunggu para pemilih;
6. f.bilik suara;
7. g.alat dan alas coblos atau seperangkat alat voting;
8. h.kotak suara atau kotak print out suara bila dilaksanakan dengan menggunakan e-voting;
9. i.surat suara dalam bentuk kertas suara atau dalam bentuk foto calon pada perangkat alat e-voting;
10. j.kertas dan alat penghitungan suara;
11. k.meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
  1. 1.tinta;
12. m.perlengkapan lain yang dipandang perlu.
(2)Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diadakan sedemikian rupa oleh Panitia sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.
(3)Jumlah bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih dan penempatannya harus memperhatikan aspek penerangan ruang serta harus menjamin kerahasiaan.
(4)Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)harus dipasang nomor urut, foto dan nama calon.
(5)Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan azas efektivitas sehingga mudah dilipat dan sedapat mungkin terhindar dari duplikasi atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.
(6)Dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan nomor urut, foto dan nama calon.
(7)dihapus.

5.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf g dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Calon Kepala Desa memenuhi persyaratan :
1. a.warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.bersedia memegang teguh dan mengamalkan pancasila melaksanakan UUD NKRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan salinan akte kelahiran yang dilegalisir;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
7. g.dihapus;
8. h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. i.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
11. k.tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau terpisah-pisah di seluruh wilayah NKRI, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  1. 1.bagi calon yang berasal dari PNS wajib menyerahkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
12. m.bagi calon yang berasal dari TNI/POLRI wajib menyerahkan surat izin dari pejabat yang membidangi urusan personalia di kesatuan yang bersangkutan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
(2)Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
(3)Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.

7.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(3)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
(4)Dalam hal calon yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 32 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1)Pemungutan suara dilakukan dengan memilih salah satu calon Kepala Desa.
(2)Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menc°bl°s salah satu calon dalam surat suara.
(3)Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila pencoblosan dilakukan pada:
1. a.kotak foto salah satu calon; dan/atau
2. b.kotak nomor urut salah satu calon.
(4)Dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan ^°tlng pemillh menekan salah satu nomor atau foto calon-
(3)dinapus. ’

9.Ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (3) diubah dan ditambahkan satu ayat yaitu ayat (3.a) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai UC11K.L1L *

Pasal 40

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih. . (2) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. J &
(3)Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wilayah dusun tempat domisili pemilih. (3.a) Pelaksanaan perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3.a) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1)Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2)Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
(3)Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. (3.a) Tata cara pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah, ayat (7) dan ayat (8) dihapus sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1)Biaya bantuan pemilihan Kepala Desa dijabarkan oleh pamtia pemilihan melalui rapat panitia dengan memperhatikan azas efïsiensi, efektivitas, transparan akuntabel dan kewajaran.
(2)Rincian penggunaan biaya bantuan pemilihan Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Camat.
(3)Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Penggunaan Biaya Bantuan Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh panitia pemilihan dan salinannya disampaikan kepada Camat dan Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal ditetapkan.
(4)Biaya bantuan pemilihan Kepala Desa digunakan untuk belanja kebutuhan pada saat pemungutan suara. 5 i ïuT biaya bantuan pemilihan Kepala Desa ditentukan nblh ,Jut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. ( ) Peruntukan biaya bantuan pemilihan Kepala Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
(7)dihapus.
(8)dihapus. 12-Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehmgga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1)Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Besaran bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
(3)dihapus ' 13‘ ?oïntyan Pasal 49 ayat dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…