DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2016

Nomor: 09
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Azas dan jenis 4. Peraturan desa 5. Peraturan bersama kepala desa 6. Peraturan kepala desa 7. Keputusan kepala desa 8. Pembiayaan 9. Ketentuan peralihan 10. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan dan mekanisme pembentukan peraturan di desa dipandang perlu diatur pedoman teknis pembentukan peraturan di desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 1
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN Dl DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Lampung Timur
2.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3.Pemermtahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
5.Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demorkasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa;
6.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
7.Peraturan bersama kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala desa dan bersifat mengatur;
8.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan peraturan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 2
9.Keputusan kepala desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan kepala desa;
10.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

BAB II

Pasal ...

Pasal 2

(1)Sebagai pedoman bagi Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Agar tercipta keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

AZAS DAN JENIS

Pasal 3

Dalam membentuk peraturan desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan;dan
g.keterbukaan.

Pasal 4

Jenis produk hukum pada tingkat desa meliputi:

a.peraturan desa;
b.peraturan bersama kepala desa;
c.peraturan kepala desa;
d.keputusan kepala desa.

Pasal 5

(1)Materi muatan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Materi muatan peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala desa dan bersifat mengatur.
(3)Materi muatan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan. 3
(4)Materi muatan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa yang bersifat penetapan.

Pasal 6

Peraturan di desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

PERATURAN DESA

Pasal 7

Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari inisiatif BPD.

Pasal 8

(1)Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan peraturan desa.
(2)Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan aesa.
(3)Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan kepala daerah.

Pasal 9

Rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dan BPD

Pasal 10

Rancangan peraturan desa yang berasal dari kembali sebelum dibahas bersama BPD pemerintah desa, dapat ditarik

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…