DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan 2. Kedudukan dan jenis desa 3. Tugas, fungsi, hak dan kewajiban perangkat desa 4. Tata kerja 5. Pembinaan perangkat desa 6. Pengisian perangkat desa 7. Penyaringan 8. Pengangkatan perangkat desa 9. Biaya pengisian perangkat desa 10. Masa jabatan perangkat desa 11. Larangan dan sanksi 12. Pemberhentian 13. Pejabat pengganti perangkat desa 14. Ketentuan peralihan 15. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur,
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Lampung Timur.
5.Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Lampung Timur.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yanganggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Staf.
13.Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi.
14.Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.
15.Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
16.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
17.Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang sebagairnana disebut RW dan RT adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai -nilai kehidupan masyarakat fndonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
18.Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
19.Panitia Pengisian Perangkat Desa selanjutnya disebut P3D adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
20.Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh P3D.
21.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh P3D yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
22.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh P3D berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
23.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada P3D untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
24.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat.
25.Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
26.Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
28.Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEDUDUKAN DAN JENIS DESA

Pasal 2

(1)Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa.
(2)Perangkat desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.sekretariat desa;
2. b.pelaksana teknis; dan
3. c.pelaksana kewilayahan.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu desa swasembada, swakarya, dan swadaya.
(2)Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(3)Desa swakaiya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(4)Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
(5)Klasifïkasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
(3)Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.Desa swasembada dan desa swakaiya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas :
  1. 1.urusan umum;
  2. 2.urusan keuangan; dan
  3. 3.urusan perencanaan.
2. b.Desa swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri atas :
  1. 1.urusan umum dan keuangan;
  2. 2.urusan perencanaan.

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2)Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Desa Swasembada dan Desa Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) :
  1. 1.Seksi Pemerintahan;
  2. 2.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan; dan
  3. 3.Seksi Kemasyarakatan.
2. b.Desa Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) :
  1. 1.Seksi Pemerintahan dan Keemasyarakatan;
  2. 2.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan.

Pasal 6

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Dusun yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala Urusan dan Kepala Seksi dapat dibantu oleh seorang staf, dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan desa

BAB III

TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

(1)Sekretaris Desa mempunyai tugas :
1. a.mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa;
2. b.mengkoordinasikan pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
3. c.mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. d.menyelenggarakan kesekretariatan desa;
5. e.menjalankan administrasi desa;
6. f.memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa;
7. g.melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah Desa; dan
8. h.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa menjalankan fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa;
2. b.pelaksanaan kegiatan kesekretariatan desa;
3. c.pelaksanaan urusan personalia Perangkat Desa;
4. d.pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga desa;
5. e.pelaksanaan pelaporan keuangan desa;
6. f.pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa;
7. g.pengelolaan perpustakaan desa;
8. h.pengelolaan aset desa; dan
9. i.penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a berkedudukan sebagai unsur Sekretariat Desa yang membantu Kepala Desa di bidang urusan umum dan perlengkapan.
(2)Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(3)Kepala Urusan Umum dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Umum.

Pasal 10

(1)Urusan Umum mempunyai tugas : a.melakukan urusan surat menyurat; b.melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa;
1. c.melaksanakan pengelolaan barang inventaris Desa; d.mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa;
2. e.melaksanakan pengelolaan perpustakaan Desa;
3. f.melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan
4. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Umum menjalankan fungsi ; a.pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintah desa; b.pelaksanaan urusan barang inventaris desa; c.pelaksanaan urusan rumah tangga desa; dan d.pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa.

Pasal 11

(1)Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa dibidang keuangan.
(2)Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(3)Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Keuangan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…