DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan umum 2. Maksud, asas dan tujuan 3. Pendirian 4. Jenis usaha 5. Permodalan 6. Kewajiban dan hak BUM Desa 7. Organisasi pengelola BUM Desa 8. Pengelola BUM Desa 9. AD/ART 10. Pengembangan kegiatan usaha 11. Pendirian BUM Desa bersama 12. Kerjasama BUM Desa antar desa 13. Alokasi hasil usaha dan kepailitan 14. Laporan pertanggungjawaban 15. Pembinaan dan pengawasan 16. Ketentuan peralihan 17. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna melaksanakan Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tertib dalam Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Timur maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Tatacara Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ë
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
10.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan uesa.
12.Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta mdustri dan kerajinan rakyat.
13.Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. s
14.Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.

BAB II

MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendinan BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan h” dan/atau P^ayanan umum yang dikelola oleh d!sa dan/atau kerja tar de,sa’ yang ditujukan untuk penmgkatan pendapatan masyarakat baik giatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya m^PUn kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 3

Asas Pembentukan BUM Desa sebagai berikut:

a.musyawarah;
b.kebersamaan;
c.kegotongroyongan;
d.kekeluargaan;
e.demokrasi;
f.kemandirian;
g.partisipasi;
h.pemberdayaan; dan
i.berkelanjutan.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan:

a.meningkatkan perekonomian desa;
b.mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa-
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa- ' kedg?™^8^ rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak e’ um^m^ dan j&ringan Pasar yang mendukung kebutuhan layanan viuiuuii wdicid,
f.membuka lapangan kerja; g' masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan ’
h.meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 5

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa.
(2)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3)memïlt? Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
1. a.bentuk organisasi;
2. b.kepengurusan;
3. c.hak dan kewajiban;
4. d.permodalan;
5. e.bagi basil usaha;
6. f.keuntungan dan kepailitan;
7. g.kerjasama dengan pihak ketiga;
8. h.mekanisme pertanggungjawaban; dan
9. i.pembinaan dan pengawasan masyarakat.
(1)

Pasal 6

BUM Desa adalah badan usaha yang bercirikan desa yang dalam pelaksanaan egiatannya membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

(2)Dalam hal kegiatan usaha telah berjalan dan berkembang dengan Desa dapat mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. baik BUM ketentuan

Pasal 7

(1)harus a. b. c. d. e. f. Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat memenuhi persyaratan sebagai berikut: 7 inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa; membuat analisa kelayakan usaha; potensi usaha ekonomi desa; sumber daya alam di desa; sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM

Pasal 8

(1)Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana ( ) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemenntah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 9

men§enai kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya
b.analisa kelayakan usaha;
c.organisasi pengelola BUM Desa;
d.modal usaha BUM Desa; dan
e.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 10

a. b. c. d. SI8 kTUangan ^ancial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha a a mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa ; dan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha vang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan peaesaan. e. f. BUM Desa dapat menjalankan jenis usaha antara lain: kèpada mXaS' sederhana yang memberikan pelayanan umum S Penye^aan (re^ing) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat; usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga- bisms yang berproduksi atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk ^bihTiïï kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang 1CU111 lUaS, ö

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…