Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 14 Tahun 2016
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabup^en Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang enyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nomor j^embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286^ Lembaran Ne§ara Republik Indonesia Mengingat ; 1• PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN dan belanja daerah tahun anggaran 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Kepala aerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan erwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah dipenksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat- lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir-
4400);
4614);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
(1). Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
(2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja;
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagaimana berikut :
berikut laP°ran reallSasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
(1). Sehsih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 140.272.321.608,61 dengan rincian sebagai berikut :
Rp. Rp. 1.813.502.876.000,17 1.673.230.554.391,56 140.272.321.608,61 (2). Selisih anggran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 177.693.448.517,20dengan rincian sebagai berikut
(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp.(37.421.126.908,59) dengan rincian sebagai berikut :
(4)- angga^ dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 1 /3. / /6.280,83 dengan rincian sebagai berikut : a- Anggaran Penerimaan Pembiayaan
(5). Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan neto sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut : a- Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagai berikut : 1 huruf b per 31 Desember,
Laporan Arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 b huruf c untuk tahun yang berakhir. a. b. Saldo Kas awal 1 Januari 2015 Arus kas dari aktifitas operasi Rp. Rp. 98.436.116.904,00 195.730.010.566,97 c. d. Arus kas dari aktifitas investasi Arus kas dari aktifitas pendanaan Rp. Rp. (256.907.955.827,21) (10.821.016,00) (663.613,00) 325.380.200,00 e. f. g. Arus kas dari aktifitas Transitoris Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas akhir per 31 Desember Rp. Rp. Tahun 2015 Rp. 37.572.067.214,76
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d ahun 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :
Lampiran 1.2 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan, daerah, organisasi, pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan; Lampiran 1.3 Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangannegara; Lampiran 1.5 Daftarjumlahpegawai per golongan per jabatan Lampiran 1.6 Daftar piutang daerah; Lampiran 1.7 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran 1.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran 1.9 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran 1.10 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); Lampiran 1.11 Daftar dana cadangan daerah; Lampiran 1.12 Daftar pinjaman daerah (obligasi daerah)
BUPATI LAMPUNG TIMUR, CHUSNUNIA PUJI RI^ANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR A 4 Diundangkan di Sukadana pada tanggal - X - 2016 Ditetapkan di Sukadana pada tanggal - 1- 2016 DAERAH ““PUNG TWUR Pj. TARIS DAERAH KABUPA^N^AMPUNG TIMUR, PetaksaX' Tpbd BUPati Penjabaran Pertanggungjawaban Helaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih laniut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. J dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. °rang ™engetah,ui’ memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.
Membuka PDF…