DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabup^en Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang enyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nomor j^embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286^ Lembaran Ne§ara Republik Indonesia Mengingat ; 1• PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN dan belanja daerah tahun anggaran 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Kepala aerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan erwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah dipenksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat- lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir-

4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 471 9b
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran *epubhk Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Ne8ara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

(1). Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Operasional;
4. d.Laporan Perubahan Equitas;
5. e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
6. f.Laporan Arus Kas;
7. g.Catalan Atas Laporan Keuangan.
(2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja;

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagaimana berikut :

Pasal 3

berikut laP°ran reallSasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

a.Pendapatan Rp. 1.673.230.554.391,56
b.Belanja Rp. 1.733.408.499.651,80 (Defisit) Rp. (60.177.945.260,24)
c.Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan Rp. 98.436.116.904,00 - Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.010.821.016,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 97.425.295.888,00

(1). Sehsih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 140.272.321.608,61 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan
2. b.Realisasi Selisih (Kurang) Rp. Rp. Rp. 1.813.502.876.000,17 1.673.230.554.391,56 140.272.321.608,61
(2). Selisih anggran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 177.693.448.517,20dengan rincian sebagai berikut
1. a.Anggaran Belanja
2. b.Realisasi Rp. 1.911.101.948.169,00 Rp. 1.733.408.499.651,80 Selisih (kurang) Rp- 177.693.448.517,20
(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp.(37.421.126.908,59) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Surplus/ (Defisit)
2. b.Realisasi Selisih Lebih / (kurang) Rp. (97.599.072.168,83) Rp. (60.177.945.260,24) Rp. (37.421.126.908,59)
(4)- angga^ dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 1 /3. / /6.280,83 dengan rincian sebagai berikut : a- Anggaran Penerimaan Pembiayaan
1. b.Realisasi Selisih Lebih/ (kurang) Rp. 98.609.893.184,83 Rp. 98.436.116.904,00 Rp. 173.776.280,83
(5). Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan neto sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut : a- Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
1. b.Realisasi Selisih Lebih/ (kurang) RP- 1.010.821.016,00 Rp- 1.010.821.016,00 Rp. 0

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagai berikut : 1 huruf b per 31 Desember,

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Rp. 1.469.297.365.182,45 Rp- 3.651.561.687,83 Rp. 1.465.645.803.494,62

Pasal 5

Laporan Arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 b huruf c untuk tahun yang berakhir. a. b. Saldo Kas awal 1 Januari 2015 Arus kas dari aktifitas operasi Rp. Rp. 98.436.116.904,00 195.730.010.566,97 c. d. Arus kas dari aktifitas investasi Arus kas dari aktifitas pendanaan Rp. Rp. (256.907.955.827,21) (10.821.016,00) (663.613,00) 325.380.200,00 e. f. g. Arus kas dari aktifitas Transitoris Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas akhir per 31 Desember Rp. Rp. Tahun 2015 Rp. 37.572.067.214,76

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d ahun 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran 1.2 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan, daerah, organisasi, pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan; Lampiran 1.3 Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangannegara; Lampiran 1.5 Daftarjumlahpegawai per golongan per jabatan Lampiran 1.6 Daftar piutang daerah; Lampiran 1.7 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran 1.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran 1.9 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran 1.10 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); Lampiran 1.11 Daftar dana cadangan daerah; Lampiran 1.12 Daftar pinjaman daerah (obligasi daerah)
b.Lampiran II Neraca
c.Lampiran III Laporan Arus Kas
d.Lampiran IV Laporan Operasional
e.Lampiran V Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
f.Lampiran VI Laporan Perubahan Ekuitas g- Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
h.Lampiran VIII Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 9

BUPATI LAMPUNG TIMUR, CHUSNUNIA PUJI RI^ANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR A 4 Diundangkan di Sukadana pada tanggal - X - 2016 Ditetapkan di Sukadana pada tanggal - 1- 2016 DAERAH ““PUNG TWUR Pj. TARIS DAERAH KABUPA^N^AMPUNG TIMUR, PetaksaX' Tpbd BUPati Penjabaran Pertanggungjawaban Helaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih laniut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. J dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. °rang ™engetah,ui’ memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…