DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DESA 3. PERIODESASI PEMILIHAN 4. PEMILIHAN KEPALA DESA 5. KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA 6. PEMBIAYAAN 7. PEMBINAAN 8. MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN 9. KETENTUAN SANKSI 10. KETENTUAN PERALIHAN 11. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Lampung;
2.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5.Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
7.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur;
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara anggota BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
14.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
15.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Lampung Timur;
17.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
18.Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta memperoleh hak sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam kurun waktu tertentu;
19.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat untuk membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan yang bersangkutan;
20.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan dan mengawasi pemilihan Kepala Desa;
21.Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
22.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
23.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
24.Pemilih adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
25.Hak pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
26.Hak dipilih adalah hak yang dimiliki penduduk desa setempat dan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa;
27.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat;
28.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa;
29.Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala desa;
30.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
31.Tim Pengawas pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara manual dan e-voting yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
32.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
33.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
34.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
35.Tekhnologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpam, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
36.Electronic Voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan dengan e-Voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB II

KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Kekosongan jabatan Kepala Desa dapat terjadi karena Kepala Desa :
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri;
3. c.diberhentikan.
(2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
4. d.melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
5. e.adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
7. g.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

(1)Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g tidak lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat Kepala Desa sampai sisa masa jabatan Kepala Desa berakhir.
(2)Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa melalui hasil musyawarah desa.
(3)Terhitung sejak Kepala Desa berhenti/diberhentikan, sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa oleh Bupati, Camat menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas Kepala Desa sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa.
(4)Dalam hal kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, maka pengisian jabatan Kepala Desa menggunakan mekanisme pemilihan Kepala Desa.
(5)Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, Camat menunjuk Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Pasal 4

(1)PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, Penjabat Kepala Desa mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)Penjabat Kepala Desa tidak mendapatkan penghasilan tetap.

Pasal 5

Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

(1)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak.
(2)Dengan pertimbangan tertentu, pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan secara bergelombang.
(3)Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 7

Periodesasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) periode.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa dalam 2 (dua) periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 9

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia :

a.mengumumkan kepada masyarakat desa setempat bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara dan menempatkan pengumuman tersebut di tempat terbuka;
b.membagikan kartu undangan pemilihan kepada yang berhak;
c.apabila pembagian kartu undangan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum semua pemilih mendapatkan kartu undangan, maka penyampaian kartu undangan dapat dilaksanakan paling lambat sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara;
d.dalam hal masih terdapat pemilih yang belum mendapatkan kartu undangan, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengambil pada panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan jam 20.00 WIB;
e.pemilih yang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tetap tidak mengambil kartu undangan, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan dengan cara membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
f.setelah batas waktu pengambilan kartu undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir, panitia membuat berita acara yang berisi tentang jumlah kartu undangan yang telah di terima pemilih dan jumlah kartu undangan yang tidak diambil oleh pemilih disertai dengan nomor, nama dan alamat pemilih.

Pasal 10

(1)Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia menyiapkan tempat pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari:
1. a.ruang panitia;
2. b.ruang pemungutan dan penghitungan suara;
3. c.tempat duduk para calon disertai tanda gambar masing-masing calon;
4. d.tempat duduk para saksi;
5. e.ruang tunggu para pemilih;
6. f.bilik suara;
7. g.alat dan alas coblos atau seperangkat alat voting;
8. h.kotak suara atau kotak print-out suara bila dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting ;
9. i.Surat suara dalam bentuk kertas suara atau dalam bentuk foto calon pada perangkat alat e-Voting ;
10. j.kertas dan alat penghitungan suara;
11. k.meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
12. l.tinta;
13. m.perlengkapan lain yang dipandang perlu.
(2)Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibuat sedemikian rupa oleh Panitia sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.
(3)Jumlah bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih dan penempatannya harus memperhatikan aspek penerangan ruangan serta harus menjamin kerahasiaan.
(4)Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipasang nomor urut, foto, dan nama calon.
(5)Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas sehingga mudah dilipat dan sedapat mungkin terhindar dari duplikasi atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.
(6)Dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan nomor urut, foto, dan nama calon.
(7)Apabila dalam pemungutan suara hanya terdapat satu calon, maka pada surat suara dicantumkan 1 (satu) tanda gambar yang berisi nomor urut, foto, dan nama calon serta kotak setuju dan tidak setuju.

Pasal 11

(1)Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
(2)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di wilayah Desa yang bersangkutan pada tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…