DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. HAK DAN KEWAJIBAN 3. KELEMBAGAAN 4. KRITERIA, PENDATAAN, DAN DATA 5. KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM 6. KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 7. PERAN SERTA MASYARAKAT 8. PENGADUAN 9. MONITORING DAN EVALUASI 10. PEMBIAYAAN 11. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat sosial dan multidimensi dengan berbagai karaterisktik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Penanggulangan Kemiskinan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 113). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.
9.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami- isteri atau suami-isteri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
11.Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi kemiskinan.
12.Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.
13.Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Lampung Timur dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Kabupaten Lampung Timur.
14.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin.
15.Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
16.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
17.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
18.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.partisipasi;
c.akuntabilitas;
d.pemberdayaan;
e.keberlanjutan;
f.non diskriminasi;
g.keterpaduan;
h.profesionalisme; dan
i.bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah rumah tangga dan/atau keluarga miskin.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Penanggulangan Kemiskinan adalah:

a.penentuan sasaran penanggulangan kemiskinan;
b.intervensi kebijakan dan program;
c.penguatan kelembagaan; dan
d.pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi:
1. a.hak atas pangan;
2. b.hak atas layanan kesehatan;
3. c.hak atas layanan pendidikan;
4. d.hak atas pekerjaan dan berusaha;
5. e.hak atas perumahan; dan
6. f.hak atas air bersih dan sanitasi yang baik.
(2)Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak atas akses sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan yang meliputi:
1. a.aset sumber daya manusia;
2. b.aset keuangan;
3. c.aset fisik;
4. d.aset sosial; dan
5. e.aset alam dan lingkungan.

Pasal 7

(1)Penduduk Miskin berkewajiban meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
(2)Dalam memenuhi hak dasarnya Penduduk Miskin berkewajiban menaati norma, etika, estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
1. a.mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
2. b.menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal.
(2)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
(3)Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 9

(1)Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku dunia usaha di daerah berkewajiban:
1. a.turut serta bertanggung jawab membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
2. b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap Penduduk Miskin di daerah.
(2)Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1)Dalam rangka koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibentuk TKPKD.
(2)TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang mulai di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
(3)Bupati membentuk UPT dalam pelaksanaan TKPKD yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…