DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai peraturan daerah tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kabupaten madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5315) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus dalam urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
4.Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Timur.
6.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Lampung Timur.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
10.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11.Penyusunan Propemperda yang selanjutnya disebut Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
13.Keterangan/Penjelasan adalah uraian singkat berisikan pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Lampung Timur.
15.Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.Perencanaan;
b.Tata cara penyusunan usulan Propemperda;
c.Pembahasan dan penetapan;
d.Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda;
e.Perubahan Propemperda;
f.Target Pelaksanaan Propemperda;
g.Penyebarluasan Propemperda; dan
h.Partisipasi Masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

a.Penyusunan rancangan peraturan daerah dalam Propemperda; atau
b.Penyusunan rancangan peraturan daerah diluar Propemperda.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Pasal 4

(1)Usulan Propemperda berasal dari:
1. a.Bupati; atau
2. b.DPRD.
(2)Usulan Propemperda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan Bagian Hukum.
(3)Usulan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(4)Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan skala prioritas berdasarkan kriteria:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 5

(1)Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai dengan penjelasan/keterangan.
(2)Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 6

Dalam usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

a.akibat putusan Mahkamah Agung;
b.APBD;
c.Penataan kecamatan; dan
d.Penataan desa.

Pasal 7

Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan tahun sebelumnya.

Pasal 8

Bupati menugaskan kepala Perangkat Daerah untuk menyusun usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bagian Hukum berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Bagian Hukum menyusun skala prioritas usulan Propemperda
(3)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
(4)Hasil penyusunan skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(5)Bupati menetapkan usulan Propemperda berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

Bupati menyampaikan Usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan/keterangan.

Pasal 11

(1)Tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(2)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…