DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa u n t u k melaksanakan usaha jasa konstruksi d i perlukan Izin Usaha Jasa Konstruksi (lUJK);
c.bahwa berdasarkem pertimbangan sebagaimana dimaksud pada h u r u f a dan h u r u f b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (lUJK); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat I I Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelen^araan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
8.Peraturan Menteri Pekeijaan U m u m Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekeijaan U m u m dan Tata Ruang;
9.Peraturan Menteri Pekeijaan U m u m Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN FEWAiOLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN : Menetopkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

X SISTEM INFORMASI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i n i yang dimaksud dengan:

1.Daerah adsdah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. 2
3.Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah u n t u k selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
5.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekeijaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekeijaan konstruksi.
6.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekeijaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekeijaan konstruksi.
7.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak d i bidang Jasa Konstruksi.
8.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat lUJK adalah izin u n t u k melakukan usaha d i bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Bupati.
9.Pekeijaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekeijaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya i m t u k mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10.Perenc£ina konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional d i bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekeijaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11.Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangem atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekeijaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya u n t u k mewujudkan suatu basil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekeijaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekeijaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
13.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14.Sertifikat adalah:

a.tanda b u k t i pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda b u k t i pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 15.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi u n t u k menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau pen^olongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang 3 perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing- masing.
2. 16.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi u n t u k menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau pen^olongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
3. 17.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, p e n ^ p n a jasa dan masyarakat.
4. 18.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 2

Pemberian lUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah i n i u n t u k melakukan pengatursin pelaksanaan pemberian lUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah i n i bertujuan u n t u k :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian lUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi. B A B i n USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Usaha jasa konstruksi mencakup : 4
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha jasa konstruksi.
(2)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4)Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(5)Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m e l i p u t i :
1. a.Bidang Usaha Perencanaan;
2. b.Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
3. c.Bidang Usaha Pengawasan.
(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) h u r u f a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat u m u m dan spesialis.
(7)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat u m u m , spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

(1)U n t u k dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki lUJK.
(2)lUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian lUJK:

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

(1)Bupati memberikan lUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan. 5
(2)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk SKPD u n t u k memberikan lUJK.
(3)Penunjukkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)lUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisiii d i daerah.
(5)lUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati.
(6)lUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku t m t u k melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi d i seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Dalam hal pemberian lUJK dilaksanakan oleh u n i t kerja/instansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, lUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari u n i t kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.
(2)Tim pembina jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d i bentuk oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
(2)Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
1. a.SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
2. b.Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
3. c.BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
4. d.BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
(3)Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dsihulu bila diperlukan.
(4)Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
(5)Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa u n t u k melaksanakan usaha jasa konstruksi d i perlukan Izin Usaha Jasa Konstruksi (lUJK);
c.bahwa berdasarkem pertimbangan sebagaimana dimaksud pada h u r u f a dan h u r u f b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelen^araan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
8.Peraturan Menteri Pekeijaan U m u m Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekeijaan U m u m dan Tata Ruang;
9.Peraturan Menteri Pekeijaan U m u m Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN FEWAiOLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN : Menetopkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

X SISTEM INFORMASI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i n i yang dimaksud dengan:

1.Daerah adsdah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. 2
3.Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah u n t u k selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
5.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekeijaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekeijaan konstruksi.
6.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekeijaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekeijaan konstruksi.
7.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak d i bidang Jasa Konstruksi.
8.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat lUJK adalah izin u n t u k melakukan usaha d i bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Bupati.
9.Pekeijaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekeijaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya i m t u k mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10.Perenc£ina konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional d i bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekeijaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11.Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangem atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekeijaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya u n t u k mewujudkan suatu basil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekeijaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekeijaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
13.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14.Sertifikat adalah:

a.tanda b u k t i pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda b u k t i pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 15.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi u n t u k menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau pen^olongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang 3 perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing- masing.
2. 16.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi u n t u k menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau pen^olongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
3. 17.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, p e n ^ p n a jasa dan masyarakat.
4. 18.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 2

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah i n i u n t u k melakukan pengatursin pelaksanaan pemberian lUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah i n i bertujuan u n t u k :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian lUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi. B A B i n USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Usaha jasa konstruksi mencakup : 4
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha jasa konstruksi.
(2)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4)Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(5)Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m e l i p u t i :
1. a.Bidang Usaha Perencanaan;
2. b.Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
3. c.Bidang Usaha Pengawasan.
(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) h u r u f a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat u m u m dan spesialis.
(7)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat u m u m , spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

(1)U n t u k dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki lUJK.
(2)lUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian lUJK:

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

(1)Bupati memberikan lUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan. 5
(2)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk SKPD u n t u k memberikan lUJK.
(3)Penunjukkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)lUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisiii d i daerah.
(5)lUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati.
(6)lUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku t m t u k melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi d i seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Dalam hal pemberian lUJK dilaksanakan oleh u n i t kerja/instansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, lUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari u n i t kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.
(2)Tim pembina jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d i bentuk oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
(2)Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
1. a.SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
2. b.Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
3. c.BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
4. d.BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
(3)Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dsihulu bila diperlukan.
(4)Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
(5)Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.