DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 193

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 3. RUANG LINGKUP 4. WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI 5. PERENCANAAN DAN PENGADAAN 6. PENGGUNAAN 7. PEMANFAATAN 8. PENGAMANAN DAN PEMELlHARAAN 9. PENILAIAN 10. PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN 11. PEMUSNAHAN 12. PENGHAPUSAN 13. PEMINDAHTANGANAN 14. PENATAUSAHAAN 15. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALlAN 16. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM 17. BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA 18. PEMBIAYAAN 19. TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG 20. PENYELESAIAN SENGKETA BARANG MILlK DAERAH 21. KETENTUAN PERALIHAN 22. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Iingkungan Pemerintah Daerah.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai, Panti dan UPT pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.
9.Barang milik daerah adalah semua barang milik Pemerintah Kabupaten yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11.Pejabat Penatausahaan Barang Daerah adalah Pejabat SKPD yang mempunyai fungsi pengelola barang milik daerah selaku pejabat keuangan daerah.
12.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
13.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
14.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
16.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
17.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
18.Lembaga Negara/Daerah adalah Lembaga yang dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang- undang atau Peraturan Daerah.
19.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.
20.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
21.Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang terdiri atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi terhadap barang milik daerah.
22.Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
23.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
24.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
25.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
26.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum.
27.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna atau Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD atau UPTD yang bersangkutan.
28.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh Pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
30.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
31.Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh Pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dari sumber pembiayaan lainnya.
32.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
34.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
35.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah.
36.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola dan/atau Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
37.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten.
38.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan cara menerima penggantian dalam bentuk uang.
39.Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain berupa penggantian dalam bentuk barang, sekurang- kurangnya dengan nilai seimbang.
40.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
41.Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Kabupaten pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
42.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
44.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
45.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna.
46.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing- masing Kuasa Pengguna.
47.Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
48.Standarisasi harga adalah penetapan besaran, harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk:

a.menyeragamkan langkah-Iangkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah;
b.memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam Pengelolaan barang milik daerah;
c.mengamankan barang milik daerah;
d.memberikan nilai tambah bagi setiap barang milik daerah bagi sebesar- besar kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk:

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
b.mewujudkan akuntabilitas dalam Pengelolaan barang milik daerah;
c.mewujudkan Pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien;
d.meningkatkan kemanfaatan pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan barang milik Negara.

Pasal 6

(1)Barang milik daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3)Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
1. a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. b.pengadaan;
3. c.penggunaan;
4. d.pemanfaatan;
5. e.pengamanan dan pemeliharaan;
6. f.penilaian;
7. g.pemindahtanganan;
8. h.pemusnahan;
9. i.penghapusan;
10. j.penatausahaan;
11. k.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

BAB IV

WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
(3)Sekretaris Daerah dalam pengelolaan barang milik daerah bertindak selaku Pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
(4)Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan barang sebagai pejabat penatausahaan barang milik daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD pengguna.
(5)Kepala SKPD selaku Pengguna, berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
7. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola barang.
(6)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang setelah ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(7)Kepala UPTD selaku Kuasa Pengguna, berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) bagi UPTD yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
2. b.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
3. c.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPTD yang dipimpinnya;
4. d.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
5. e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
6. f.menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
(8)Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam penggunaan SKPD antara lain:
1. a.melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan, membantu pengamanan barang inventaris yang berada di SKPD yang bersangkutan;
2. b.melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik daerah serta mengusulkan tindak lanjut penanganannya baik usulan pemeliharaan maupun usulan penghapusannya; dan
3. c.memberikan masukan mengenai kebutuhan barang milik daerah kepada Pengguna berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
(9)Penyimpan barang bertugas menatausahakan, menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang berada pada Gudang/tempat penyimpanan barang SKPD dan UPTD yang bersangkutan serta membuat laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 8

(1)SKPD/Bagian yang membidangi pengelolaan barang dibantu SKPD terkait dalam hal perencanaan kebutuhan barang milik daerah bertugas menyusun:
1. a.standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
2. b.standarisasi Barang dan Standar Harga; dan
3. c.standarisasi Kebutuhan SKPD.
(2)Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu pedoman perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah serta sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan atau pemeliharaan barang milik daerah.
(3)Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pengguna menghimpun usulan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB) pada SKPD termasuk yang diajukan Kuasa Pengguna untuk diusulkan kepada Pengelola disertai dengan kebutuhan anggaran yang dihimpun dari Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan penyusunan rancangan APBD.
(2)Pengelola bersama Pengguna membahas usul rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna dan/atau Pengelola untuk ditetapkan sebagai rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD).
(3)Penyusunan rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada standar barang, standar harga, standar kebutuhan dengan memperhatikan standar kebutuhan/sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah serta mempertimbangkan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
(4)Setelah APBD ditetapkan, SKPD yang membidangi pengelolaan barang menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD), yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan bupati.
(5)DKBMD dan DKPBMD dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penentuan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hal tersebut.
(2)Hal pengadaan barang yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks193PDFHirarki

Memuat teks peraturan…