Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan;
2.Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan;
3.Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekeijaan Umum Sub Urusan Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Kaiya Dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan Serta Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekeijaan Umum Sub Urusan Cipta Kaiya dan Penataan Ruang;
5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
6.Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7.Dinas Sosial Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial;
8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Transmigrasi Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi;
9.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Keija Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Keija;
10.Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pangan;
12.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan;
13.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil;
14.Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
15.Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan;
16.Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi Dan Informatika, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Statistik;
17.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18.Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan Dan Olahraga;
19.Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata;
20.Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan;
21.Dinas Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kelautan Dan Perikanan;
22.Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian Sub Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
23.Dinas Perkebunan Dan Petemakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian Sub Bidang Perkebunan dan Petemakan; dan
24.Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perindustrian, Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Riset, Invensi dan Inovasi Daerah;
2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A yang melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
1.Kecamatan Kotabumi;
2.Kecamatan Kotabumi Selatan;
3.Kecamatan Kotabumi Utara;
4.Kecamatan Abung Selatan;
5.Kecamatan Blambangan Pagar;
6.Kecamatan Abung Semuli;
7.Kecamatan Abung Surakarta;
8.Kecamatan Abung Timur;
9.Kecamatan Muara Sungkai;
10.Kecamatan Abung Kunang;
11.Kecamatan Abung Pekurun;
12.Kecamatan Abung Tengah;
13.Kecamatan Abung Barat;
14.Kecamatan Tanjung Raja;
15.Kecamatan Abung Tinggi;
16.Kecamatan Bukit Kemuning;
17.Kecamatan Sungkai Jaya;
18.Kecamatan Sungkai Selatan;
19.Kecamatan Sungkai Tengah;
20.Kecamatan Sungkai Barat;
21.Kecamatan Sungkai Utara;
22.Kecamatan Bunga Mayang; dan
23.Kecamatan Hulu Sungkai.