DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara perlu diubah untuk melaksanakan hasil evaluasi kelembagaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan Dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG ÜTARA Dan BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara.
10.Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.
12.Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
13.Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
14.Unit Organisasi yang Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Utara.
15.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Utara.
16.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
18.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. BABII ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan atas:
1. a.urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
2. b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
3. c.efisiensi;
4. d.efektivitas;
5. e.pembagian habis tugas;
6. f.rentang kendali;
7. g.tata keija yang jelas; dan
8. h.fleksibilitas. (2} Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten. BABIII JENIS, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekeijaan Umum Sub Urusan Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Kaiya Dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan Serta Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekeijaan Umum Sub Urusan Cipta Kaiya dan Penataan Ruang;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. 7.Dinas Sosial Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Transmigrasi Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi;
9. 9.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Keija Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Keija;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pangan;
12. 12.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan;
13. 13.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil;
14. 14.Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
15. 15.Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan;
16. 16.Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi Dan Informatika, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Statistik;
17. 17.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. 18.Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan Dan Olahraga;
19. 19.Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata;
20. 20.Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan;
21. 21.Dinas Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kelautan Dan Perikanan;
22. 22.Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian Sub Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
23. 23.Dinas Perkebunan Dan Petemakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian Sub Bidang Perkebunan dan Petemakan; dan
24. 24.Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perindustrian, Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Riset, Invensi dan Inovasi Daerah;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A yang melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
f.Unit Organisasi bersifat khusus RSUD;
g.Kecamatan tipe A terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Kotabumi;
2. 2.Kecamatan Kotabumi Selatan;
3. 3.Kecamatan Kotabumi Utara;
4. 4.Kecamatan Abung Selatan;
5. 5.Kecamatan Blambangan Pagar;
6. 6.Kecamatan Abung Semuli;
7. 7.Kecamatan Abung Surakarta;
8. 8.Kecamatan Abung Timur;
9. 9.Kecamatan Muara Sungkai;
10. 10.Kecamatan Abung Kunang;
11. 11.Kecamatan Abung Pekurun;
12. 12.Kecamatan Abung Tengah;
13. 13.Kecamatan Abung Barat;
14. 14.Kecamatan Tanjung Raja;
15. 15.Kecamatan Abung Tinggi;
16. 16.Kecamatan Bukit Kemuning;
17. 17.Kecamatan Sungkai Jaya;
18. 18.Kecamatan Sungkai Selatan;
19. 19.Kecamatan Sungkai Tengah;
20. 20.Kecamatan Sungkai Barat;
21. 21.Kecamatan Sungkai Utara;
22. 22.Kecamatan Bunga Mayang; dan
23. 23.Kecamatan Hulu Sungkai.

Pasal 5

(l)Pada Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf k, dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

(2)Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata keija Perangkat Daerah dan unit keija Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 7

(1)Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf i dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPTD:
1. a.Dibidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan; dan
2. b.Di bidang kesehatan berupa RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan Pendidikan formal dan non formal.
(3)RSUD sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara professional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata keija RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Kepala UPTD satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a dijabat oleh jabatan fungsional guru dan pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 20 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 20 Tahun 2025