Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Memuat teks peraturan…
c. bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856); 10. Undang-UndangNomor30Tahun2014tentang AdministrasiPemerintahan (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor292, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5601),sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor41,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6856); Undang-UndangNomor36Tahun2024tentang KabupatenLampungUtaradiProvinsiLampung (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2024Nomor142,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6957); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor78 Tahun2012tentang Tata Kearsipandi lingkungan KementerianDalamNegeridan PemerintahDaerah(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2012Nomor1282), sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNomor135Tahun2017 (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2017 Nomor1953); Peraturan KepalaArsipNasionalNomor17 Tahun2011tentangPedoman PembuatanSistem KlasifikasiKeamanandan AksesArsipDinamis; Peraturan KepalaArsip NasionalNomor7Tahun 2016tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem KlasifikasiKeamanan dan AksesArsipDinamis dilingkunganArsip Nasional Republik Indonesia (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor193); Peraturan Kepala Arsip NasionalNomor7Tahun 2017tentangGerakanNasional SadarTertib Arsip (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor310); 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818); Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 5); Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 69 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 69); Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 15); Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 50).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) BAB I KETENTUAN UMUM
DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahKesatuan MasyarakatHukumyangmempunyai batas-batas wilayahyang berwenang mengatur danmengurus urusanPemerintahandanKepentingan masyarakatsetempat memuatprakarsasendiriberdasarkanaspirasimasyarakat dalamsistemNegara kesatua RepublikIndonesia. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. Pemerintahan Daerahadalah penyelenggaraanurusan pemerintahanolehPemerintahDaerah danDewanPerwakilan Rakyat Daerah menurutasas otonomidantugaspembantuan denganprinsipNegara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945. Pemerintah Daerah adalah Bupatisebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 10. 11. 12. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernecgara. SRIKANDI adalah aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang dibuat untuk mewujudkan efesiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan terpadu. Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi selanjutnya disebut Pedoman Penerapan SRIKANDI adalah serangkaian petunjuk penerapan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan daerah yang terintegrasi dengan pusat. Layanan pengelolaan SRIKANDI (admin) adalah fitur (kelengkapan sistem) pada SRIKANDI. Pengelola layanan SRIKANDI adalah pegawai yang ditunjuk pimpinan yang bertugas melengkapi data pada fitur SRIKANDI. Pengguna SRIKANDI (user) adalah pegawai yang telah memiliki akun SRIKANDI dan berhak untuk mengakses SRIKANDI. Pusat perbantuan (Helpdesk) adalah unit layanan untuk membantu dan merespon pengelola dan pengguna SRIKANDI jika terjadi kendala dengan lebih cepat dan efektif berkedudukan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam pelaksanaan SRIKANDI.
Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk: a. mendukung percepatan pelaksanaan SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara; mewujudkan kemudahan, efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan menetapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran penyelenggaraan kearsipan dinamis secara elektronik antar Perangkat Daerah/Unit Kerja.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. pemanfaatan SRIKANDI; b. pengelola layanan SRIKANDI; c. pengguna SRIKANDI; d. penggunaan SRIKANDI; dan e. Monitoring dan Evaluasi. BAB II PEMANFAATAN SRIKANDI Pasal S SRIKANDI digunakan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah berupa pengintegrasian pengelolaan kearsipan dinamis untuk mewujudkan keseragaman dan keterpaduan tata kelola arsip yang berbasis elektronik. BAB III PENGELOLAAN LAYANAN SRIKANDI
(1) Pengelola layanan SRIKANDI terdiri dari: a. pengelola layanan tingkat kabupaten, ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan b. pengelola layanan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah. (2) Pengelola layanan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas menyiapkan data dan informasi pada SRIKANDI berupa Tata Naskah Dinas, Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. (3) Pengelola layanan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyusun unit kerja, jabatan dan pengguna pada SRIKANDI. BAB IV PENGGUNA SRIKANDI
(1)SRIKANDI hanya dapat di akses oleh pengguna SRIKANDI yang dibekali kode akses masuk. (2)Pengguna SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. kepala perangkat daerah/unit kerja mempunyai kewenangan menerima surat masuk, memberikan disposisi, menandatangani dan mengirim naskah dinas; b. pejabat administrator perangkat daerah/unit kerja mempunyai kewenangan menerima disposisi pimpinan, meneruskan disposisi ke bawahan, memuverifikasi naskah dinas dan membuat naskah dinas; c. aparatur sipil negara yang bertugas sebagai pencatat surat masuk dan keluar perangkat daerah/unit kerja mempunyai kewenangan menginput/memonitor surat masuk/keluar, pemberkasan dan pengaturan nomor; dan d. aparatur sipil negara perangkat daerah/unit kerja yang mempunyai kewenangan menerima disposisi dan membuat naskah dinas. (3)Pengguna SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelatihan agar dapat menggunakan SRIKANDI dengan efektif. (1) 2) (3) 4) (5 BABV PENGGUNAAN SRIKANDI
Penggunaan SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dinamis dilakukan secara elektronik melalui proses bisnis yang meliputi: a. penciptaan arsip; b. penggunaan arsip; c. pemeliharaan arsip; dan d. penyusutan arsip. Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengguna SRIKANDI berdasarkan ketentuan tata naskah dinas yang sudah diintegrasikan dalam SRIKANDI. Penggunaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pengguna SRIKANDI berdasarkan ketentuan sistem Klasifikasi keamanan akses arsip dinamis yang sudah diintegrasikan dalam SRIKANDI. Pemeliharaanarsipsebagaimanadimaksud padaayat(1) huruf¢,dilakukanolehpengguna SRIKANDIberdasarkan ketentuan klasifikasi arsip yang sudah diintegrasikan dalam SRIKANDI; Penyusutanarsipsebagaimana dimaksud padaayat(1) hurufd,dilakukanolehpengguna SRIKANDIberdasarkan ketentuan jadwal retensi arsip yang sudah diintegrasikan dalam SRIKANDI. BAB VI SARANA DAN PRASARANA SRIKANDI
(1) Pemerintah Daerah dalam penerapan SRIKANDI menyediakan sarana dan prasarana berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2)Sarana dan Prasarana SRIKANDI terdiri dari: a. tanda tangan elektronik; b. jaringan internet/intranet, dan c. perangkat keras dan perangkat lunak. (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada pejabat yang mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas yang telah disertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (4)Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berguna sebagai: a. alat verifikasi dan otentikasi pada SRIKANDI; dan b. kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan. (S) Apabila terjadi kendala dan gangguan teknis pada sarana dan prasarana yang tidak bisa dikendalikan, maka pengelolaan kearsipan dapat dilaksanakan secara manual. BAB VIl MONITORING DAN EVALUASI
MonitoringdanevaluasipelaksanaanSRIKANDIdilakukan secara berkala sebagaibagianpengawasanpenyelenggaraan kearsipan dilakukanolehDinas PerpustakaandanKearsipan KabupatenLampungUtara. se
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Bupati (Perbup)