DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pemberian Beasiswa Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah mengamanatkan bantuan pendidikan dan beasiswa untuk peserta didik yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi memperoleh bantuan pendidikan dan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi akadermk dan berprestasi dibidang lamnya pada sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Lampugng Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Beasiswa Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tuanya atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEASISWA DAERAH BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lampung Utara.
6.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.
7.Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelanjaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan. 9- Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peseta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
10.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah •salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat.
14.Peserta Didik adalah masyarakat, anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15.Penerima Beasiswa adalah peserta didik.
16.Obyektif adalah dalam penetapan dan penentuan penerima beasiswa berpedoman pada aturan yang berlaku.
17.Transparan adalah pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan- penyimpangan yang mungkin terjadi.
18.Akuntabel adalah pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan baik prosedur maupun hasilnya. BABU PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

(1.) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajuan bangsa.

(2)Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan-dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 3

(1)Maksud pemberian beasiswa kepada pelajar adalah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk uang kepada peserta didik.
(2)Tujuan pemberian beasiswa adalah: a., -membantu peserta didik untuk memenuhi sebagian kebutuhan selama menempuh pendidikan;
1. b.memotifasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikannya;
2. c.meningkatkan angka partisipasi peserta didik;
3. d.peserta didik dapat lebih berprestasi dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; atau
4. e.mengembangkan budaya masyarakat yang apresiatif terhadap prestasi bidang pendidikan.
(3)Pemberian beasiswa berasaskan: a- obyektif;
1. b.transparan; dan
2. c.akuntabel.

BAB IV

SASARAN DAN JENIS BEASISWA

Pasal 4

(1)Sasaran penerima beasiswa diberikan kepada peserta didik.
(2)Jenis beasiswa yang akan diberikan kepada peserta didik adalah:
1. a.beasiswa siswa berprestasi bidang akademik jenjang SD dan SMP;
2. b.beasiswa siswa berprestasi bidang non akademik jenjang SD dan SMP; dan
3. c.beasiswa siswa miskin berprestasi jenjang SD dan SMP. BABV KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

(1)Beasiswa siswa berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada siswa yang memperoleh total nilai tertinggi Peringkat I, II, III dari seluruh mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional untuk jenjang SD dan Ujian Nasional untuk jenjang SMP.
(2)Total nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah siswa yang memperoleh total nilai terbaik I, terbaik II dan terbaik III, dan untuk masing-masing jenjang SD, SMP se-Kabupaten Lampung Utara.
(3).Beasiswa berprestasi bidang akademik diberikan hanya -sekali untuk masing-masing jenjang pendidikan.

Pasal 6

(1)Beasiswa siswa berprestasi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada siswa yang memperoleh prestasi puncak dibidang lomba/kompetisi olahraga, estetika, budaya dan lomba/kompetisi berbasis pengetahuan dan teknologi lainnya selain prestasi akademik.
(2)Prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah siswa yang mengikuti lomba atau kompetisi dan mendapatkan prestasi terbaik/juara I, Juara II dan Juara III sehingga membanggakan dunia pendidikan dan mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi, tingkat Regional, tingkat Nasional dan tingkat Intemasional.
(3)Lomba dan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan Olimpiade Saint Nasional (OSN), Pekan Ilmiah Remaja, Robotik, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Liga Pelajar Indonesia (LPI), Pekan Olah Raga Pelajar, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) serta lomba/kompetisi lain yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi, olahraga, estetika, budaya dan lainnya.
(4)Siswa yang mencapai prestasi puncak ditingkat Kabupaten tidak mendapatkan beasiswa namun mendapatkan uang pembinaan serta difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas berupa pembinaan dan pengiriman untuk mengikuti lomba/kejuaraan ke tingkat Provinsi.

Pasal 7

(1)Beasiswa siswa miskin berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah siswa SD, SMP, yang keadaan orang tuanya secara ekonomi digolongkan tidak mampu.
(2)Beasiswa siswa miskin berprestasi tidak berlaku bagi siswa miskin yang telah menerima beasiswa dari anggaran Pemerintah Pusat, anggaran Pemerintah Provinsi.
(1)Persyaratan penerima beasiswa berprestasi dibidang akademik adalah:
1. a.memiliki kartu siswa;
2. b.terdaftar sebagai salah satu siswa pada salah satu lembaga pendidikan formal dan terdaftar sebagai peserta ujian nasional atau ujian sekolah berstandar Nasional di Kabupaten Lampung Utara dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah; dan
3. c.melampirkan fotocopy hasil ujian (SKHU) yang disyahkan oleh lembaga yang Televan atau Keputusan Kepala Dinas yang menetapkan perolehan hasil ujian nasional tertinggi untuk masing-masing jenjang Pendidikan.
(2)Persyaratan penerima beasiswa berprestasi di bidang non akademik adalah:
1. a.memiliki kartu siswa;
2. b.terdaftar sebagai salah satu siswa pada salah satu sekolah di Kabupaten Lampung Utara dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah; dan
3. c.melampirkan fotocopy piagam penghargaan untuk cabang atau lomba yang diikuti atau surat keterangan dari penyelenggara sebagai juara I, juara II atau juara III tingkat provinsi, tingkat regional, tingkat nasional dan tingkat intemasional.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 9

(1)Beasiswa bagi siswa yang berprestasi bidang akademik diberikan 1 (satu) kali untuk setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya.
(2)Beasiswa bagi siswa yang berprestasi bidang non akademik diberikan satu kali untuk setiap cabang lomba/prestasi untuk tingkat Provinsi, tingkat regional tingkat Nasional dan tingkat Intemasional.
(3)Apabila terdapat siswa berprestasi bidang non akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) berprestasi lebih dari 1 prestasi maka yang bersangkutan hanya berhak menerima 1 beasiswa •dengan mempedomani prestasi tertinggi.
(4)Beasiswa siswa miskin berprestasi, penentuanya akan dilakukan seleksi yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah.
(5)J^ekanisme dan tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN, BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Pasal 10

(1)Pendanaan untuk pemberian Beasiswa bagi Siswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib menganggarkan anggaran pemberian beasiswa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Anggaran beasiswa adalah merupakan satu kesatuan komponen anggaran pendidikan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Pengaturan besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Cara penyaluran pemberian beasiswa dilakukan dengan cara menyalurkan ke Rekening Bank penerima beasiswa dan atau/dilakukan dengan cara pemberian secara tunai kepada penerima beasiswa.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008