DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : tujuan perlindungan sumber air baku yaitu untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem dan fungsi air baku sehingga dapat terlindungi dari kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam maupun oleh tindakan manusia. Selain itu diatur pula ruang lingkup dari perlindungan sumber air baku serta bagaimana upaya perlindungannya, pembiayaan serta aturan bagi perorangan atau badan usaha dalam meminimalisir perusakan sumber daya air. Jika terjadi penyimpangan dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka dapat ditempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan yang akan melibatkan kepolisian dalam penyidikan serta ketentuan pidana atas pelanggaran yang terjadi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Landak, maka sumber air baku yang terdapat di Kabupaten Landak perlu dilindungi dari berbagai kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sumber air baku;
c.bahwa perlindungan terhadap sumber air baku di Kabupaten Landak dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran di daerah resapan air akibat kegiatan manusia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Air Baku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6.Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara SALINAN 2 Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 3
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18.Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan lindung;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Landak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7.Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8.Sumber Air Baku adalah air permukaan, mata air, dan air tanah.
9.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10.Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11.Mata Air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
12.Air Baku adalah air bersih yang dipakai untuk keperluan air minum, rumah tangga, dan industri.
13.Air Bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
14.Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu 4 kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
15.Konservasi Sumber Air Baku adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air baku agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
16.Prasarana Sumber Air Baku adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber air baku, baik langsung maupun tidak langsung.
17.Pengelola Sumber Air Baku adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber air baku.
18.Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
19.Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air baku.
20.Kawasan Sekitar Sumber Air Baku adalah kawasan di sekeliling sumber air baku yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sumber air baku.
21.Perlindungan adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
22.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan mata air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
23.Daerah tangkapan air adalah daerah penampung air berupa situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air (retarding basin).
24.Daerah sempadan air adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling sumber air baku yang dibatasi oleh garis sempadan.
25.Badan usaha adalah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
26.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah yang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak membidangi pengairan sumber daya air

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sumber air baku dikelola berdasarkan asas:

a.kelestarian;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keadilan;
f.kemandirian; dan
g.transparansi dan akuntabilitas. 5

Pasal 3

Perlindungan sumber air baku bertujuan untuk:

a.menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem; dan fungsi sumber air baku;
b.memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air baku agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup; dan
c.melindungi sumber air baku beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam, termasuk kekeringan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan sumber air baku meliputi:

a.upaya perlindungan;
b.pengendalian kualitas dan pencemaran;
c.peran serta masyarakat;
d.pembiayaan;
e.larangan; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN

Pasal 5

(1)Sumber air baku yang dilindungi meliputi air sungai, air danau/waduk, rawa, air tanah, dan/atau mata air.
(2)Perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perlindungan di kawasan sekitar sumber air baku.
(3)Kawasan sekitar sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kawasan yang meliputi area paling sedikit dengan jari-jari 300 (tiga ratus) meter di sekitar sumber air baku.

Pasal 6

(1)Dalam rangka perlindungan sumber air baku, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber air baku.
(2)Inventarisasi dan identifikasi sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dijadikan dasar dalam menetapkan sumber air baku.
(3)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyusun perencanaan pengelolaan sumber air baku yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Perlindungan sumber air baku dilakukan melalui upaya:
1. a.pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
2. b.pengendalian pemanfaatan sumber air baku;
3. c.pengisian air pada daerah imbuhan sumber air baku;
4. d.perlindungan sumber air baku dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar sumber air baku;
5. e.pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
6. f.pengaturan daerah sempadan sumber air baku;
7. g.rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
8. h.pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam.
(5)Upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 6 dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik.
(6)Upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan yang berada di sekitar sumber air baku.

Pasal 7

(1)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Dalam melaksanakan perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 8

(1)Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan.
(2)Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
(3)Dalam rangka mewujudkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:
1. a.menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
2. b.menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
3. c.mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
4. d.menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dan; dan/atau
5. e.melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

Pasal 9

(1)Pengendalian pemanfaatan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air baku yang bersangkutan.
(2)Pengendalian pemanfaatan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air baku yang bersangkutan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan zona pada sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pengisian air pada daerah imbuhan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
1. a.pengisian air dari suatu mata air ke mata air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai lain;
2. b.pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);
3. c.peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah imbuhan sumber air baku melalui penatausahaan lahan; atau
4. d.pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada sumber air baku diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…