DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Penataan Desa; Ketentuan lain-lain; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904), sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4595);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK Dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Landak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
4.Bupati adalah Bupati Landak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Landak yang dipimpin oleh Camat.
7.Kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional adalah seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang dianggap strategis.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Landak.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
12.Perubahan status adalah perubahan dari Desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Desa.
13.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17.Keputusan Kepala Desa adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan/atau atas kuasa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
22.Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa.
23.Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
24.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
25.Penataan Desa adalah tindakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembentukan penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa.
26.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
27.Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
28.Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih yang berbatasan menjadi Desa baru.
29.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
30.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d.meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
e.meningkatkan daya saing Desa.

BAB III

PENATAAN DESA

Pasal 4

(1). Penataan Desa meliputi:
1. a.pembentukan Desa;
2. b.penghapusan Desa;
(2). Penataan Desa ditetapkan dengan Perda.
(3). Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
2. b.nomor kode Desa/kelurahan yang lama;
3. c.jumlah penduduk;
4. d.luas wilayah;
5. e.cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
6. f.peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 7

(1)Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
1. a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
3. c.luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
4. d.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
5. e.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat Desa;
6. f.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
7. g.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
8. h.tersedianya sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
9. i.cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun; dan
10. j.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 8

(1)Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan Desa.
(2)Pembentukan Desa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pembentukan Desa dalam rangka pengembangan antar wilayah, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
(2)Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
2. b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; atau
3. c.penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
(3)Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa dan masyarakat desa yang bersangkutan.
(2)Pemerintah desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan desa melalui pemekaran.
(4)Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa dengan dilengkapi notulen hasil musyawarah desa.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…