DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; kedudukan; keanggotaan; mekanisme pencalonan dan penetapan anggota; kelembagaan BPD; Tugas, Fungsi dah dan kewajiban; Pimpinan; mekanisme musywarah; Tunjangan dan Operasional; MAsa jabatan dan pemberhentian; Penggantian Anggota dan Pimpinan antar waktu; Peraturan tata tertib; Hubungan lerja dengan pemerintah desa; Pembinnaan dan pengawasan; pembiayaan; Ketentuan peralihan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904), sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 89). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Landak.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan penyelengaraan Pemerintahan Desa.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12.Tata Tertib BPD adalah aturan yang dibuat oleh BPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
13.Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
14.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
15.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
(2)BPD merupakan wadah untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur kepala dusun, ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, golongan profesi, wajib keterwakilan perempuan minimal 1 (satu) orang, pemuka/tokoh agama/masyarakat dan/atau pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.
(3)Dalam hal kepala dusun, ketua rukun tetangga, ketua rukun warga dan pengurus lembaga kemasyarakatan yg ditetapkan sebagai anggota BPD maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya.

Pasal 4

Keterwakilan Perempuan dalam keanggotaan BPD wajib minimal 1 (satu) orang.

Pasal 5

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, kemampuan keuangan desa dan jumlah penduduk.

Pasal 6

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan:

a.jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
b.jumlah penduduk di atas 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; atau
c.jumlah penduduk di atas 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 7

Untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Pemerintah;
c.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
d.pada saat dicalonkan berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah.
e.terdaftar sebagai penduduk desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut;
f.belum pernah menjadi anggota BPD selama tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut di desa yang bersangkutan;
g.bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
h.wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
i.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas setempat;
j.berkelakuan baik;
k.tidak sedang dalam menjalani hukuman atau terdakwa;
l.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
m.mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
n.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
o.bersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

BAB IV

MEKANISME PENCALONAN DAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 8

(1)Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
(2)Untuk melaksanakan pemilihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proposional.

Pasal 9

(1)Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Panitian pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(3)Pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(4)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
(5)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan melalui musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
(2)Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 11

(1)Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan diresmikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Susunan kata sumpah/janji BPD adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…