Dalam Perda ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturarl Daerah IiabupateD Lar-rdak tcntang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020. 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun i999 rerltang Pcnvelcnggaraan Ncgara Ya.g Bersih dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi dan Nepoti-"mc (Lcrnbarirn Negara RepLlblik [ndonesia Tahur-r I999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik h.rdonesia Nomor 3U51); 2. Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO0 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undalg Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOq tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang Undang Nomor 12 Tahun 20i1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20I4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20t5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubaha.n Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, a502\; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Tahun 2005 Nomor 137 , Tarnbahan Lembaran Negara 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penlrusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor I23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 22. PeratrrrarL Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 23. Peraturan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); 24. PeraljtrarL Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 25. Peraturan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 1); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1l tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2O I 1 Nomor 310); 27. Perat.urar, Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067) 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 15); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 655); 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.O2/2O18 teIltaog Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 511); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 20 1 1 Nomor 4); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (l,embaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 20 i 1 Nomor 5); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Daerah Tahun 2OIl Nomor 6); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 20 11 Nomor 7); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 20l1 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9); 37. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten 38. Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 20I3 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25); Nomor 6 Tahun 2oll tentang Pajak Sarang Burung Walet ( Lembaran 40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peratulan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47); Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2Oll tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Landak Tahun 2oll Nomor 10); Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Kabupaten Landak Tahun 2012); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ladak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten Ladak Nomor 83); +2. Peral.urar' Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2OL2 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6O); 43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tah.un 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 20 17 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62); 44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 - 2022 (Lell]baran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 7O); 45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor I Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Atas Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun2Ol8 Nomor 1, Tambahan Kabupaten Landak Nomor 74); 46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2Oll tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2Ol8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80); 47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2Ol9 tentang Urusan Pemerintah Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86); 48. Peraturan Bupati Landak Nomor 35 Tahun 2O16 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2OL3 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 377); Peraturan Daerah Pada Perusahaan Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Landak yang Menjadi 5, Tambahan Bupati Landak Landak (Berita MEMUTUSKAN : MenetapKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020. Dengan Persetujuan Bersama DtrWAN PtrRWAKILAN RAKYAT DAtrRAH KABUPATtrN LANDAK dan BUPATI LANDAK Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah Pembiayaan : a. Penerimaan b. Pengeluaran Pasal 2
terdiri atas : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
tercliri dari : h. Belernja Tidak a. Bel:rnja Pegau,ai sejumlah. ja Tidak Terduga se.lumiah. b. Bclanj:'r Barang dan ..lasa sejumlerh c. BelanjaL Modal. Pasal 3 Propinsi / Kabupaten / Kota n Kepada Pemerintah De sa iumiah Rp.Rp.Rp. 26.151 .177.000,00 698.618.801.000,00313.O44.207.000,00 pendapatan : Rp. 58.924.600.000,00 Rp.Rp. 30.221.641.733,00 Rp. 30.221.64l 733,00 dan Pemerintah Desa sejumlah. Rp.Rp.Rp. Sejumlah Rp. 186.093.567.000,00 O,OO0,000,000,00 Rp. 742.273.378.615,66 Rp. 736.441.973.531,40 Rp. 436.918.79)..O19,64 Rp.Rp.Rp.Rp. 0,000,0c) 35.208.155.375,00 4.t49.535.000,00 Rp. 0,00 Rp. 263.996.897 .221,O2 Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 20.67 3.706.003,00 Rp. 429.678.288.367,2O Rp. 286.089 .979.161. ,2O Pasal 4
terdiri dari: a. Penerimaan sejumlah...
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran t Ringkasan APBD; b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; c. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belalja dan Pembiayaan; d. Lampiran IV Lampiran V e Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan, Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselaran dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp. 20.000.000.oo0,00 7.000.000.00o,00 20.000.000.000,00 0,o00,000,000,000,o00,000,00 7.000.000.o0o,00 0,00o,o0 f.ob'h. Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, Daftar Jumlah Pegarn,ai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah.
Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah menggunakan Belanja Tidak Terduga. Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat
Membuka PDF…