DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 3 dan huruf e ditambah angka 5; Ketentuan Pasal 8 diubah ditambah ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Ketentuan Pasal 9; Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, Pasal 9E; Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5a) dan ayat (5b); Ketentuan Pasal 14 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah dan guna untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak, maka perlu dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan penataan kelembagaan perangkat daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANDAK Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan DaerahKabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 3 diubah dan huruf e ditambah angka 5, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Landak merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipelogi A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Landak merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipelogi B;
c.Inspektorat Kabupaten Landak merupakan Inspektorat dengan Tipelogi A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Landak, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. 5.Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta urusan pemerintahan bidang pangan;
6. 6.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. 9.Dinas Perhubungan dengan Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
11. 11.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan;
12. 12.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerjadengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja serta urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
13. 13.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
14. 14.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan; dan
15. 15.Dinas Perkebunan dengan Tipelogi C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum) dan (sub urusan Kebakaran).
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipelogi A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipelogi A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah.
3. 3.Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tipelogi B melaksanakan fungsi penunjang keuangan pajak dan retribusi daerah.
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipelogi B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipelogi B melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah ditambah ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah dan badan Daerah sebagaimana dalam Pasal 6, terdapat terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah.
(3)Pusat kesehatan masyarakat sebagaiman pada ayat (1) sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Direktur rumah sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(2)Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

4.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, Pasal 9E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

(1)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penata usahaan barang milik Daerah.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), direktur rumah sakit Daerah ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2), direktur rumah sakit Daerah memiliki tugas dan kewenangan.
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
6. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
(4)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.

Pasal 9B

(1)Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), Direktur Rumah Sakit Daerah melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Direktur rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 9C

(1)Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), Direktur Rumah Sakit Daerah melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(3)Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9D

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:

a.direktur rumah sakit Daerah dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.direktur rumah sakit Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.direktur rumah sakit Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9E

(1)Jenis rumah sakit Daerah terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
(2)Rumah sakit Daerah diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah.
(3)Klasifikasi rumah sakit umum Daerah terdiri atas:
1. a.rumah sakit umum Daerah kelas A;
2. b.rumah sakit umum Daerah kelas B;
3. c.rumah sakit umum Daerah kelas C; dan
4. d.rumah sakit umum Daerah kelas D.
(4)Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah terdiri atas:
1. a.rumah sakit khusus Daerah kelas A; dan
2. b.rumah sakit khusus Daerah kelas B.
(5)Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menentukan besaran organisasi rumah sakit Daerah.
(6)Ketentuan mengenai fasilitas dan kemampuan pelayanan klasifikasi rurnah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesehatan.

5.Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5a) dan ayat (5b) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan, staf ahli bupati, direktur rumah sakit umum Daerah kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Dinas, sekretaris badan, kepala bagian, camat, direktur rumah sakit umum Daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus Daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum Daerah kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan, dan direktur rumah sakit umum Daerah kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C, dan rumah sakit khusus Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pada dinas, kepala sub bidang badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas, dan badan kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, kepala seksi pada kecamatan, kepala subbagian pada rumah sakit Daerah, dan kepala seksi pada rumah sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5a)Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5b)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala sub bagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

6.Ketentuan Pasal 14 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang Pada tanggal, 10 November 2020 BUPATI LANDAK, TTDTTD KAROLIN MARGRET NATASA Diundangkan di Ngabang Pada tanggal, 10 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK TTDTTD VINSENSIUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 11 22222222 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (11 )/( 2020 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANDAK I. UMUM Prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondis nyata di masing-masing daerah merupakan amanah dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diharapakan mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dimana hal tersebut juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Pearngkat Daerah yang rasional, proporaional, efektif dan efesien. bahwa berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa penetapan nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daeraeh memperhatikan urusan perumpunan dan pedoman dari kementerian / lembaga pemerintah nonkementerian. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Landak perlu melakukan evaluasi penataan kelembagaan kembali. Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang terdapat beberapa perangkat daerah yang perlu disesuaikan kembali perumpunan urusan pemerintahan, antara lain tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan bidang pertanahan yang digabung kedalam Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, sehingga perumpunan urusan pemerintahan tersebut, mulai dari tahap perencanaan dan pembangunan tidak mengalami hambatan serta terintergrasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Landak juga menetapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Peraturan Daerah ini sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politk dan pelaksanaan amanat Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Bahwa Rumah sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang pengaturan rumah sakit Daerah mengamanatkan terwujudnya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya dapat memberikan dampak pada peningkatan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasr bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Namun sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah. Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur, sehingga perlu diatur mengenai batas waktu penyelesaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.Pemerintahan Daerah dalam hal ini memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Berdasarkan penentuan hasil pemetaan tipelogi urusan pemerintahan pada perangkat daerah Kabupaten Landak maka Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020terdiri atas : No. Perangkat Daerah Kabupaten Landak Jumlah Keterangan
1.Sekretariat Daerah Kabupaten Landak 1
2.Sekretariat Dewan Kabupaten Landak 1
3.Inspektorat 1
4.Satuan Polisi Pamong Praja 1
4.Dinas 15
5.Badan 5
6.Kecamatan 13 Status Quo :
1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 TOTAL OPD 38 Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah dengan pelaksanaan evaluasi penataan kelembagaan dan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Angka 1

Pasal 3

Cukup Jelas Angka 2

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…