DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis Jalan, Kewenangan Pemberian Nama Jalan, Ketentuan Pemberian Nama Jalan, Tata Cara Pemberian Nama Jalan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna mempermudah informasi tentang prasarana jalan di Kabupaten Landak, perlu diatur penamaan jalan di wilayah Kabupaten Landak· '
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penamaan Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Landak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penamaan Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Landak;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penamaan Fasilitas Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PEDOMAN PENAMAAN JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LANDAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel.
6.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
7.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8.Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan 2 dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
9.Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
10.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan stategis provinsi.
11.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, danjalan strategis nasional, sertajalan to!.
12.Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota.
13.Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pedoman penamaan jalan dalam Wilayah Kabupaten Landak, dalam rangka menertibkan secara administrasi setiap potensi sumber daya yang ada.
(2)Tujuan pedoman penamaan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yaitu sebagai berikut:
1. a.Untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
2. b.Sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
3. c.Sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB III

JENISJALAN

Pasal 3

Jenis-jenis jalan terdiri dari :

a.Jalan Nasional;
b.Jalan Provinsi;
c.Jalan Kota/Kabupaten;
d.Jalan Desa;

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 4

(1)Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus yang berada 3 dibawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama;
(2)Pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 5

(1)Setiap jalan di Daerah diberi nama sebagai wujud penghargaan terhadap Pahlawan Nasional, Revolusi, Daerah dan tokoh masyarakat tertentu yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa.
(2)Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat pula diambil nama flora, fauna dan geografis serta dapat pula diambil dari nama lainnya sepanjang tidak menimbulkan pertentangan baik unsur politik maupun SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).
(3)Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pasal 5 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 6

(1)Pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu dapat diusulkan oleh:
1. a.Organisasi Kemasyarakatan;
2. b.Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dan Adat;
3. c.Keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi Negara dan bangsa;
4. d.Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya;
5. e.Badan Usaha Swasta lainnya.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dengan latar belakang usulan dimaksud.
(3)Nama-nama jalan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dapat diubah sesuai dengan perkembangan fasilitas jalan yang ada.

Pasal 7

Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, tata cara, dan proses/penetapan penggantian dan/ atau perubahan nama jalan serta pembuatan dan pemasangan plang nama jalan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui Dinas/Instansi terkait. 4

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang Pada tanggal 2» Daeiloer 2015 BUPATI LANDAK, K ADRIANUS ASIA SIDOT Diundangkan di Ngabang Pada tanggal 28 Deemer 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK ? LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR .13 5

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…