DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 16 diubah; Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 16A, pasal 168 dan Pasal 16C; Ketentuan Pasal 17 diubah; di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 17 Adan Pasal l 7B;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2023 telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
b.bahwa perlu dilakukan perincian ketentuan mengenai mekanisme dan syarat penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2023. : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954;

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan ,· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 1 9 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepaia Desa dan Perangkat Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengeiolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 4);
12.Peraturan Bupati Landak Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 78). MEMUTUSKAN : PERATURAN SUPATI TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN SAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 80) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Desa menerima rekomendasi pencairan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Bupati c.q. Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa:
  1. 1.Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran berjalan.
  2. 2.Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran berjalan.
  3. 3.Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap I sebesar 40o/o (empat puluh persen) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. b.Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran berjalan yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi Kecamatan.
3. c.Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar Kepala DPMPD mengajukan Rekomendasi Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I dari RKUD ke RKD yang ditujukan kepada Kepala BPKAD.
4. d.Berdasarkan rekomendasi dari Kepala DPMPD, Kepala BPKAD menyalurkan ADD dan BHPRD Tahap I dari RKUD ke RKD.
(2)Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Desa menerima rekomendasi pencairan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Bupati c.q. Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa: 1 . Database Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I basil cetakan dari aplikasi Siskeudes dengan rata-rata realisasi pelaksanaan APB Desa Tahap I paling rendah sebesar 50"/o (lima puluh persen).
  1. 2.Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap II sebesar 40o/o (empat puluh persen) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. b.Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat.
(3)Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Desa menerima rekomendasi pencairan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Bupati c.q. Kepala DPMPD telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat: 1 . Database Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sampai dengan Tahap II hasil cetakan dari aplikasi Siskeudes dengan rata-rata realisasi pelaksanaan APB Desa sampai dengan Tahap II paling rendah sebesar 90°/o (sembilan puluh persen).
  1. 2.Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap III sebesar 200/o (dua puluh persen) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. b.Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat.
(4)Pemenuhan syarat penyaluran setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar Kepala DPMPD menerbitkan Rekomendasi Penyaluran ADD dan BHPRD dari RKUD ke RKD yang ditujukan kepada Kepala BPKAD.

2.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 16A, pasal 168 dan Pasal 16C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Bupati c.q. Kepala DPMPD telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
  1. 1.Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahap III Tahun Anggaran sebelumnya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  2. 2.Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun anggaran berjalan.
  3. 3.Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa tahun sebelurnnya.
  4. 4.Daftar Rencana Kebutuhan (ORK) Aset Desa Tahun Anggaran berjalan.
  5. 5.Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
  6. 6.Laporan Penyelenggaraan Pernerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran sebelurnnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terirna dari Kepala Desa kepada DPMPD.
  7. 7.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pernerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran sebelurnnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terirna dari Kepala Desa kepada Ketua BPD.
  8. 8.Surat Perrnohonan Pencairan APB Desa Tahap I sebesar 400/o (ernpat puluh persen) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. b.Laporan sebagairnana dirnaksud huruf a angka l disertai dengan dokurnentasi foto kegiatan paling sedikit rnernuat foto 0°/o dan 100% yang diarnbil dari sudut pengarnbilan yang sarna dan rnenarnpilkan titik koordinat dari pernbangunan terse but.
3. c.Laporan sebagairnana dirnaksud huruf a angka l dilengkapi dengan lernbar evaluasi dokurnen Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa
4. d.Penyarnpaian dokurnen sebagairnana dirnaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Carnat serta lernbar evaluasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecarnatan.
5. e.Dokurnen sebagairnana dirnaksud huruf a telah disarnpaikan ke Inspektorat untuk direviu.
6. f.Desa telah rnenindaklanjuti catatan hasil reviu dari Inspektorat.
(2)Tindaklanjut catatan basil reviu dari Inspektorat sebagairnana dirnaksud pada ayat (l) huruf e rnenjadi dasar diberikannya rekornendasi pencairan ADD dan BHPRD yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk pada DPMPD dan BPKAD.
(3)Rekornendasi pencairan yang sudah ditandatangani sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) selanjutnya disarnpaikan oleh Kepala Desa pada bank yang ditunjuk untuk dilakukan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

(1)Rekornendasi pencairan ADD dan BHPRD Tahap II sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 16 ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Bupati c.q Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa:
  1. 1.Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahap I yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  2. 2.Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa semester pertama tahun anggaran berjalan.
  3. 3.Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap II sebesar 40°/o (empat puluh persen) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. b.Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 disertai dengan dokumentasi foto kegiatan paling sedikit memuat foto Oo/o dan 1000/o yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik koordinat dari pembangunan terse but.
3. c.Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dilengkapi dengan lembar evaluasi dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.
4. d.Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar evaluasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan.
5. e.Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
6. f.Desa telah menindaklanjuti catatan hasil reviu dari Inspektorat.
(2)Tindaklanjut catatan hasil reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi dasar diberikannya rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk pada DPMPD dan BPKAD.
(3)Rekomendasi pencairan yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa pada bank yang ditunjuk untuk dilakukan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16C

(1)Rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Bupati c.q Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa:
  1. 1.Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahap II yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  2. 2.Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap III sebesar 200/o (dua puluh persen) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. b.Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 disertai dengan dokumentasi foto kegiatan paling sedikit memuat foto 0°/o dan 100°/o yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik koordinat dari pembangunan tersebut.
3. a.Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dilengkapi dengan lembar evaluasi dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.
4. c.Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar evaluasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan.
5. d.Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
6. e.Desa telah menindaklanjuti catatan hasil reviu dari lnspektorat.
(2)Tindaklanjut catatan hasil reviu dari lnspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi dasar diberikannya rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk pada DPMPD dan BPKAD.
(3)Rekomendasi pencairan yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa pada bank yang ditunjuk untuk dilakukan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

( 1) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I kepada Desa yang berstatus Desa Mandiri dilakukan apabila:

a.Bupati c.q Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
1. 1.Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran berjalan.
2. 2.Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran berjalan.
3. 3.Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap I sebesar 60°/o (enam puluh persen) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
b.Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran berjalan yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi Kecamatan.

(2)Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II kepada Desa yang berstatus Desa Mandiri dilakukan apabila:
1. a.Bupati c.q. Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
  1. 1.Database Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I, hasil cetakan dari aplikasi Siskeudes. Rata-rata realisasi pelaksanaan APB Desa Tahap I dengan sumber dana ADD dan BHPRD paling rendah sebesar 75o/o (tujuh puluh lima persen).
  2. 2.Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap II sebesar 40o/o (empat puluh persen) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  3. 3.Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf c disertai dengan Surat Pengantar dari Camat.
  4. 4.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 17 Adan Pasal l 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1)Rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD Tahap I kepada Desa yang berstatus Desa Mandiri dilakukan apabila:
1. b.Bupati c.q. Kepala DPMPD telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
  1. 1.Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahap III Tahun Anggaran sebelumnya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  2. 2.Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun anggaran berjalan.
  3. 3.Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa tahun sebelumnya.
  4. 4.Daftar Rencana Kebutuhan (DRK) Aset Desa Tahun Anggaran berjalan.
  5. 5.Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
  6. 6.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran sebelumnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima dari Kepala Desa kepada DPMPD.
  7. 7.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran sebelumnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima dari Kepala Desa kepada Ketua BPD.
  8. 8.Surat Permohonan Pencairan APB Desa Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. c.Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 disertai dengan dokumentasi foto kegiatan paling sedikit memuat foto 0°/o dan 100°/o yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik koordinat dari pembangunan terse but.
3. d.Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dilengkapi dengan lembar evaluasi dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.
4. e.Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar evaluasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan.
5. f.Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
6. g.Desa telah menindaklanjuti catatan basil reviu dari Inspektorat.
(2)Tindaklanjut catatan basil reviu dari lnspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi dasar diberikannya rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk pada DPMPD dan BPKAD.
(3)Rekomendasi pencairan yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa pada bank yang ditunjuk untuk dilakukan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

(1)Rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Bupati c.q Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa:
  1. 1.Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahap I yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  2. 2.Laporan Hasil lnventarisasi Aset Desa semester pertama tahun anggaran berjalan.
  3. 3.Surat Permohonan Penyaluran APB Desa Tahap II sebesar 40°/o (empat puluh persen) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. b.Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 disertai dengan dokumentasi foto kegiatan paling sedikit memuat foto 0°/o dan 100°/o yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik koordinat dari pembangunan terse but.
3. c.Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dilengkapi dengan lembar evaluasi dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.
4. d.Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar evaluasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan.
5. e.Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
6. f.Desa telah menindaklanjuti catatan hasil reviu dari Inspektorat.
(2)Tindaklanjut catatan hasil reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi dasar diberikannya rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk pada DPMPD dan BPKAD.
(3)Rekomendasi pencairan yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa pada bank yang ditunjuk untuk dilakukan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal I �p1,""".,· �>J f'.i.BUPATI LANDAK, TTD SAMUEL Diundangkan di Ngabang pada tanggal l re� 1--0)-� SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD VINSENSIUS BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN JoJ.1 NOMOR 1, Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, DARlANUARTI NIP. 1 9 6 6 1 1 2 8 1 9 9

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 13 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 168

Pasal 16C

Pasal 17

Pasal 17A

Pasal 178

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 168

Pasal 16C

Pasal 17

Pasal 17A

Pasal 178

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022