DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 157

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Tahapan Pemilihan Kepala Desa, Masa Jabatan Kepala Desa, Pencalonan Kembali Kepala Desa, Pencalonan Dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, BPD, dan Perangkat Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Pengangkatan Penajabat Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa, Biaya Pemilihan Kepala Desa, Perselisihan, Tindakan Penyidikan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi Calon Kepala Desa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 49, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan i Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 1

7 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Landak.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa, yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kepala desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD atau dibentuk dengan Musyawarah Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. 1 1. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan, yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa atas usul Camat.
12.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13.Kelompok Panitia Pemunggutan Suara di singkat KPPS adalah kelompok pelaksana pemunggutan suara di tempat pemunggutan suara.
14.Tempat Pemunggutan Suara selanjutnya di singkat TPS adalah Tempat dilaksanakannya Pemunggutan Suara.
15.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar p~rilih yang dis~sun berd~as~rkan d~ta Daft~r Perilih Tet~p Pemilihan Umum terakhir dan yang telah diperbaharui berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) serta ditambah dengan pemilih baru;
16.Data kependudukan adalah Data Agregat Kependudukan Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan DAK Kecamatan; 7
17.Data; Agregat Kependudukan adalah data kependudukan yang diterbitkan pada semester pertama dan semester kedua yang disusun dan diolah oleh instansi pemerintah daerah yang menangani urusan kependudukan;
18.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
19.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Pesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

BAB II

TEMPAT TEMPAT UMUM

Pasal 2

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa setempat.
(2)Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar gelombang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4)Jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan usulan dari Panitia Kabupaten.

BAB III

TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN

Pasal 4

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten. 7
(2)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pemibuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas unsur pemerintah daerah kabupaten yang membidangi:
1. a.Pemerintahan Umum;
2. b.Pemerintahan Desa;
3. c.Pemberdayaan Masyarakat;
4. d.Kelembagaan Desa;
5. e.Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. f.Kependudukan;
7. g.Pendidikan;
8. h.Peraturan Perundang-Undangan; dan
9. i.Pengawasan
(5)Untuk membantu tugas-tugas panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten sebagaim~na dimaksud pada ayat (4), dibentuk panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan.
(6)Panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati, atas usul Camat.
(7)Tugas-tugas penitia pemilihan kepala desa tingkat Kecamatan, diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 6

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dengan tembusan Bupati dan Camat.

Pasal 7

(1)BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(2)Dalam hal BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperpanjang 3x24 jam.
(3)Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, dilaksanakan Musyawarah Desa untuk membentuk Panitia dan selanjutnya Panitia yang terbentuk diambil sumpah/janji.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
(5)Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.
(6)Persyaratan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(7)Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan sumpah/janji yang dipandu oleh unsur Pimpinan BPD atau Pimpinan Musyawarah Desa.
(8)Sumipah/Janji Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur Iebih Ianjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diangkat dan diberhentikan oleh BPD yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
(2)Dalam hal pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan Musyawarah Desa sebagaimana pasal 7 ayat (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal Keputusan BPD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat Keputusan Bupati ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa berakhir sampai seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa selesai.

Pasal 9

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. a.mengumumkan kepada masyarakat akan diadakan Pemilihan Kepala Desa;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa Kepada Bupati melalui Camat;
3. c.mengadakan pendaftaran calon pemilih;
4. d.memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepada masyarakat setempat; I
5. e.melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
6. f.menerima pendaftaran dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon;
7. g.berkas pendaftaran bakal calon kepala desa diserahkan kepada panitia kabupaten melalui camat untuk diverifikasi dan diseleksi;
8. h.Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon kepala desa berdasarkan basil verifikasi dan seleksi dari panitia kabupaten;
9. i.Panitia pemilihan kepala desa dapat membatalkan pencalonan bakal calon kepala desa dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
10. j.mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
11. k.Membentuk dan menetapkan kelompok pelaksana pemunggutan suara
12. l.membentuk Satuan Pengamanan di lokasi kampanye dan tempat dilangsungkannya Pemilihan Kepala Desa;
13. m.menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampaye;
14. n.menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
15. o.melaksanakan pemilihan Calon Kepala Desa;
16. p.menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
17. q.membuat Berita Acara Pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
(2)Tugas dan kewenangan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks157PDFHirarki

Memuat teks peraturan…