DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM: Bab ini memuat definisi istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, termasuk Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Kesehatan Lingkungan, Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, dan lainnya. BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP: Kesehatan Lingkungan diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, partisipasi, berkelanjutan, berkeadilan, manfaat, dan perlindungan, serta bertujuan untuk menjamin keselamatan lingkungan dan terwujudnya perilaku masyarakat yang peduli lingkungan. BAB III STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN KESEHATAN: Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. BAB IV PENYELENGGARAAN WILAYAH PEMUKIMAN: Penyelenggaraan kawasan pemukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian yang sehat, aman, serasi, dan teratur. BAB V TEMPAT KERJA: Persyaratan Kesehatan Lingkungan Tempat Kerja meliputi persyaratan lokasi, persyaratan bangunan dan/atau ruangan, persyaratan fasilitas sanitasi, dan instalasi. BAB VI TEMPAT REKREASI: Setiap lingkungan tempat rekreasi wajib memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan yang meliputi persyaratan lokasi, persyaratan bangunan, persyaratan fasilitas sanitasi, dan persyaratan kualitas lingkungan. BAB VII TEMPAT DAN FASILITAS UMUM: Setiap tempat dan fasilitas umum wajib memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan yang meliputi persyaratan lokasi, persyaratan bangunan, persyaratan fasilitas sanitasi, dan persyaratan kualitas lingkungan. BAB VIII DEPOT AIR MINUM: Setiap Depot Air Minum wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, serta wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. BAB IX PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN: Kesehatan lingkungan diselenggarakan melalui upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan. BAB X KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN: Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan. BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT: Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dapat dilakukan dalam bentuk memberikan pertimbangan, saran, dan pengaduan. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN: Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, penerapan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, dan penerapan Persyaratan Kesehatan. BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI: Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan yang disebutkan dalam pasal ini akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan atau usaha, dan/atau pencabutan atau rekomendasi pencabutan. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap media lingkungan perlu ditetapkan standar baku mutu kesehatan dan persyaratan kesehatan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
c.bahwa pemerintah daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, dan Persyaratan Kesehatan dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang kesehatan lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. 5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 SALINAN 2 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12 );
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
16. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republlik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Landak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
7.Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi,maupun sosial
8.Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat
9.Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
10.Penyehatan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan.
11.Pengamanan adalah upaya pelindungan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor resiko atau gangguan kesehatan.
12.Pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor resiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
13.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14.Analisis Resiko adalah metode atau pendekatan untuk mengkaji lebih cermat terhadap potensi resiko kesehatan yang berkenaan dengan kualitas media lingkungan.
15.Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk perubahan perilaku dalam memelihara dan meningkatkan hygiene dan sanitasi masyarakat, dengan pemberdayaan, partisipasi, pemicuan, dan pendekatan lain yang disesuaikan dengan budaya masyarakat.
16.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
17.Perumahan adalah rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
18.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau 4 kawasan perdesaan.
19.Sumber Daya di Bidang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
20.Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
21.Depot air Minum adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen;
22.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
23.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
24.Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kesehatan Lingkungan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tanggungjawab;
b.partisipasi;
c.berkelanjutan;
d.berkeadilan;
e.manfaat; dan
f.perlindungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.Terjaminnya keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
b.Terwujudnya sikap perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan yang sehat;
c.Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan;
d.Terkendalinya sumber pencemar sehingga tercapai kualitas lingkungan yang sehat;
e.Mencegah terjadinya gangguan kesehatan, akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemukiman;
b.tempat kerja;
c.tempat rekreasi;
d.tempat dan fasilitas umum;
e.Depot air minum. 5

BAB III

STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN KESEHATAN

Pasal 5

(1)Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi:
1. a.air;
2. b.udara;
3. c.tanah;
4. d.pangan;
5. e.sarana dan bangunan;
6. f.vector dan binatang pembawa penyakit.
(2)Media lingkungan yang ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan peryaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lingkungan:
1. a.pemukiman;
2. b.tempat kerja;
3. c.tempat rekreasi,
4. d.tempat dan fasilitas umum,dan
5. e.depot air minum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Media lingkungan yang ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN WILAYAH PEMUKIMAN

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan kawasan pemukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.
(2)Penyelenggaraan kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.

Pasal 7

Kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memiliki: Sarana dan prasarana dan utilitas umum.

Pasal 8

Ruang lingkup kesehatan lingkungan wilayah pemukiman meliputi:

a.Penyediaan air bersih; 6
b.Pembuangan limbah ;
c.Pembuangan sampah;
d.Pencahayaan;
e.Ventilasi;
f.Kebisingan;
g.Pemberantasan vector penyakit, dan
h.Sarana dan prasarana lingkungan.

Pasal 9

(1)Perumahan yang sehat wajib memenuhi persyaratan kesehatan antara lain:
1. a.sarana;
2. b.prasarana;
3. c.utilitas umum
4. d.kualitas bangunan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perumahan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Setiap orang dan/atau badan yang membangun perumahanwajib mendapatkan rekomendasi kesehatan dari dinas Kesehatan.
(2)Rekomendasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) akan diterbitkan jika telah memenuhi persyaratan sesesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Masa berlakunyan Rekomendasi kesehatan untuk rumah sehat tidak dibatasi selama rumah tersebut masih ada.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara atau mekanisme pengajuan Rekomendasi kesehatan tentang rumah sehat diiatur dengan peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…