DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tempat Tempat Umum, Tempat Pengelolaan Makanan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan hygiene sanitasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang ditimbulkan dari tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan agar tidak membahayakan kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tempat- Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukirnan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomnor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 05);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 09 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13); Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama ' DEWAN! PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATILANDAK MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG TEMPAT TEMPAT UMUM DAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan adalah :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Landak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Landak.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
6.Tempat-Tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah tempat-tempat kegiatan bagi umum yang diselenggarakan oleh badan-badan pemerintah, swasta maupun perorangan yang digunakan oleh masyarakat umum.
7.Tempat Pengelolaan Makanan yang selanjutnya disingkat TPM adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pengolahan makanan yang meliputi penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyediaan makanan dan pendistribusian makanan.
8.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
9.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan bagi kesehatan manusia.
10.Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
11.Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
12.Jasa 'Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan. '
13.Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tingg~l dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi t I • o omatis. I
14.Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau ganguan kesehatan.
15.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah sertifikat yang menyatakan suatu tempat tempat umum dan tempat pengelolaan makanan memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
16.Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan lndustri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPKP-IRT adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta yang telah lulus mengikuti penyuluhan keamanan pangan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
17.Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah nomor pangan industri rumah tangga yang dicantumkan pada label pangan Industri Rumah Tangga IRT yang diberikan pada perusahaan yang telah mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga SPKP-IRT.
18.Penjamah Makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
19.Asosiasi adalah kumpulan/himpunan/asosiasi pengusaha atau perorangan yang bergerak dibidang pengelolaan tempat -tempat umum dan tempat pengelolaan makanan.
20.Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab adalah pengusaha atau seseorang yang melaksanakan kegiatan atau usaha di tempat- tempat umum dan tempat pengelolaan makanan. BABII TEMPAT TEMPAT UMUM

Pasal 2

Tempat-Tempat Umum meliputi:

a.Usaha hotel;
b.Sarana pendidikan;
c.Sarana pelayanan kesehatan;
d.Gedung bioskop;
e.Gedung pertunjukan;
f.Pasar;
g.Pusat perbelanjaan;
h.Terminal angkutan darat;
i.Terminal angkutan air;
j.Terminal angkutan udara; '
k.Spa dan salon kecantikan; I
1. 1.Tempat pangkas rambut;
m.Panti pijat; I I l
m.Panti pijat; n. Tempat hiburan; I
o.Tempat olah raga;
p.Rumah sakit; i
q.Kolam renang; dan
r.Tempat-tempat lain yang dikunjungi oleh banyak orang.

Pasal 3

(1)Setiap ITU wajib memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan yang meliputi :
1. a.Persyaratan Lokasi;
2. b.Persyaratan Bangunan;
3. c.Persyaratan Fasilitas Sanitasi; dan
4. d.Persyaratan Kualitas Lingkungan.
(2)Ketentuan lebih lanjut persyaratan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan bupati. Paragraf2 Persyaratan Khusus

Pasal 4

(1)Setiap pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab TIU harus memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi.
(2)Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikeluarkan oleh Dinas setelah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi TIU sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 5

(1)Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TIU Sementara, berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
(2)Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TIU Tetap, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.

BAB III

TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN

Pasal 5

TPM meliputi :

a.Industri Rumah Tangga Pangan;
b.Restoran;
c.Rumah Makan; dan
d.Jasa Boga

Pasal 6

(1)Setiap pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab TPM wajib memiliki sertifikasi.
(2)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
2. b.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
3. c.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Restoran;
4. d.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan;
5. e.Sertifikat Laik Higyene Sanitasi Jasa Boga Tipe A; dan
6. f.Sertifikat Laik Higyene Sanitasi Jasa Boga Tipe B
(3)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipindah tangankan.
(4)Ketentuan tentang tata cara dan persyaratan untuk memperoleh sertifikasi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 7

Masa berlaku sertifikat:

a.Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan berlaku 1 (satu) ka1i untuk mendapatkan sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga;
b.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga diterbitkan untuk 1 (satu) jenis pangan dan 1 (satu) jenis kemasan berlaku selama jenis pangan tersebut diproduksi;
c.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Sementara Restoran dan Rumah Makan berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
d.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tetap Restoran dan Rumah Makan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
e.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Sementara untuk Jasa Boga tipe A dan tipe B berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali; dan
f.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk Jasa Boga tipe A dan tipe B berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak- banyaknya 2 (dua) kali.

Pasal 8

(1)Setiap pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab TPM harus mempekerjakan seorang penjamah makanan.
(2)Tenaga penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. I
(3)Penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun. atau penanggungjawab TPM

Pasal 9

penyelenggara I I Seti~p pengelola, dilarang:

a.menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi;
b.menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan dilarang; dan

(1)
1. c.menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.
(2)Industri Rumah Tangga Pangan dilarang memproduksi :
1. a.susu dan hasil olahannya;
2. b.daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku;
3. c.pangan kaleng;
4. d.pangan bayi;
5. e.pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia; dan
6. f.pangan lain yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…