DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan pasal 8, pasal 9, pasal 11, Pasal 12, Pasal 41 Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang penyelenggaraan usaha perkebunan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturanmengenai penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Landak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 perlu dilakukan penyesuaian terutama yang berkaitan kemitraan dalam pengelolaan perkebunan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7.Undang–Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
8.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015tentang Izin Lokasi;
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
21.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
22.Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 15).
24.Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Untuk Pembangunan Usaha Perkebunan di Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 39);
25.Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Bidang Perkebunan Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 34);
26.Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan Kalimantan Barat. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10)diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 8diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Kemitraan usaha perkebunan dilakukan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjianyang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Bupati.
(3)Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
1. a.hak dan kewajiban masing-masing pihak;
2. b.upaya pembinaan dan pengembangan usaha;
3. c.pendanaan;
4. d.jangka waktu; dan
5. e.penyelesaian perselisihan.
(4)Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9ditambah satu pasal yaitu Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar.
(3)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar.

3.Ketentuan Pasal 9diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) dilakukan melalui pola kerjasama:
1. a.pola kemitraan bidang penyediaan sarana produksi, dilaksanakan pada tahap awal pembangunan kebun;
2. b.pola kemitraan bidang produksi, dilakukan pada tahap kebun akan produksi;
3. c.pola kemitraan bidang pengolahan dan pemasaran, dilakukan pada tahap proses pabrikasi dan penjualan;
4. d.pola kemitraan bidang transportasi, dilakukan pada tahap pengangkutan hasil produksi ke pabrik;
5. e.pola kemitraan bidang operasional, dilakukan pada seluruh tahapan pembangunan kebun dari hulu ke hilir;
6. f.pola kemitraan bidang kepemilikan saham, dilakukan sesuai besar kecilnya kesepakatan saham; dan
7. g.pola kemitraan bidang jasa pendukung lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 11diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahandengan komposisi 30% plasma dan 70% intidari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
(2)Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pola kredit.
(3)Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditanam.
(4)Fasilitasi pembangunan kebun masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati.
(5)Dalam hal perusahaan yang belum melaksanakan Pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lambat 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Kebun Masyarakat atau Plasma wajib diplotting atau peta areal oleh perusahaan sehingga diketahui oleh masyarakat penyerah lahan terhadap letak dan luasan areal yang diserahkan oleh perusahaan kepada masyarakat.
(2)Pada saat pemplottingan atau peta areal kebun masyarakat pihak perusahaan wajib mendiskusikan atau membuat kesepakatan dengan pengurus koperasi dan diketahui oleh Dinas Teknis.
(3)Kebun yang diserahkan kepada masyarakat harus memenuhi standarisasi teknis usaha perkebunan.

5.Di antara BAB X dan BAB XI ditambah 1 (satu) Bab yaitu BAB XA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN, dan di antara Pasal 41 dan Pasal 42 ditambah 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 41A, Pasal 41B, dan Pasal 41C yang berbunyi sebagai berikut: BAB XA PEMBELIAN DAN PENGOLAHAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

Pasal 41A

(1)Pabrik kelapa sawit wajib membeli tandan buah segar pekebun kelapa sawit melalui kelembagaan diganti Koperasi/kelompok pekebun/Kelompok Tani kelapa sawit dan/atau kelompok pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Kewajiban pembelian tandan buah segar pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pekebun kelapa sawit mitra inti plasma dan pekebun kelapa sawit swadaya yang berada di sekitar kebun inti radius paling jauh 30 (tiga puluh) kilometer dari pabrik kelapa sawit dan sudah dimitrakan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan.
(3)Terhadap pekebun swadaya yang belum bermitra agar dimitrakan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan melalui kelembagaan pekebun (kelompok pekebun dan/atau koperasi pekebun).
(4)Kewajiban membeli tandan buah segar pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila bahan baku pabrik kelapa sawit sudah mencapai maksimum kapasitas.

Pasal 41B

(1)Usaha Industri Pengolahan hasil perkebunan untuk mendapatkan IUP-P harus memenuhi sekurang – kurangnya 20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekuranganya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
(2)Ketentuan mengenai penghitungan bahan baku yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
(3)Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperoleh dari hak milik atas tanah kebun hak guna usaha dan atau hak pakai.
(4)Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya IUP – P perusahaan Industri pengelola hasil perkebunan harus telah mengusahakan kebun sendiri.

Pasal 41C

(1)Pabrik kelapa sawit suatu perusahaan dilarang membeli tandan buah segar pekebun kelapa sawit yang telah terikat kemitraan dengan pabrik kelapa sawit perusahaan lain.
(2)Pembelian tandan buah segar pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh pabrik kelapa sawit Melalui koperasi kebun yang diketahui oleh dinas teknis.
(3)Jika terjadi sesuatu yang mengakibatkan pabrik kelapa sawit kebun kelapa sawit mitra tidak beroperasi, maka tandan buah segar dapat dialihkan ke pabrik kelapa sawit lain setelah ada persetujuan atau MOU dengan koperasi dikoordinasikan dan diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan.

Pasal 41D

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapakan di Ngabang Pada tanggal 13 Agustus 2018 Plt. BUPATI LANDAK, TTD HERCULANUS HERIADI Diundangkan di Ngabang Pada tanggal 13 Agustus 2018 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD ALPIUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2018NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 2 / 2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 2TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN I. UMUM Perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah,terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja,menambah penerimaan daerah, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saingserta mengoptimalkan sumber daya lahan secara berkelanjutan. Dalam rangka pengembangan usaha perkebunan di Kabupaten Landak sekaligus melindungi hak masyarakat pemilik lahan,serta menjamin kondisi yang kondusif dan sinergis guna mewujudkan kemakmuran dankesejahteraan masyarakat, maka usaha perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Landak didasarkan pada rencanapembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah kabupaten, potensi lahan yang tersedia,kinerja pembangunan perkebunan, perkembangan lingkungan strategis baik internal maupuneksternal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup,permintaan pasar, serta kepentingan dan aspirasi masyarakat. Usaha perkebunan yang dilakukan baik oleh perorangan (perkebunan rakyat) maupun badan hukum yangmeliputi koperasi dan perseroan terbatas milik Negara/daerah atau swasta harus mampu bersinergisdengan masyarakat sekitar perkebunan dan masyarakat pada umumnya dalam kepemilikandan/atau pengolahan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, danketergantungan melalui pola kemitraan yang disepakati secara terbuka dalam bentukkemitraan pengelolaan. Pembinaan dan pengawasan perkebunan diperlukan untuk mewujudkanpenyelenggaraan usaha perkebunan yang optimal, berdaya saing dan berkelanjutan sehinggadapat memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran dan kesejahteraanrakyat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…