DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 169

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Nama, Lambang dan Tempat Kedudukan; maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal; Organ Perumda Air Minum Tirta Landak; KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Landak; Dana Pensiun; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Landak.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan KabupatenLandak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANDAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
3.Bupati adalah Bupati Landak
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Landak yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Landak, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
7.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Landak yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Landak dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.SPAM adalah Sistem Penyediaan Air Minum.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Landak yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Landak.
10.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Landak yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Landak untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Landak serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Landak baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Landak.
12.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II

NAMA. LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan peraturan daerah ini ditetapkan nama Perumda Air Minum Tirta Landak.
(2)Lambang Perumda Air Minum Tirta Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum Tirta Landak berkedudukan di Kabupaten Landak.
(2)Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Landak dapat membuka Kantor Pelayanan yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kecamatan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Landak adalah untuk mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan air mnum.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Landak untuk:

a.Meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan standar air minum;
b.Meningkatkan pendapatan Asli Daerah; dan
c.Pengembangan ekonomi daerah.

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Landak meliputi:

a.Menyediakan air minum yang diutamakan bagi masyarakat Kabupaten Landak;
b.melaksanakan pengembangan dan pengelolaan SPAM;
c.pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelayanan air bersih dan air minum yang dilaksanakannya;
d.peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan dan Pengelolaan SPAM; dan
e.menjalankan fungsi perusahaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV JANG KA W AKTU BERDIRI

Pasal 7

Jangka waktu berdirinya Perumda Air Minum Tirta Landak yaitu selama melakukan kegiatan usaha. BABV MODAL

Pasal 8

Sumber Modal Perumda Air Minum Tirta Landak terdiri dari:

a.penyertaan modal daerah;
b.pinjaman;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya.

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda Tirta Landak sebesar Rp. 1.096.090.000,00
(2)Modal yang disetor pada Perumda Tirta Landak sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.15.000.000.000,00

Pasal 10

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a merupakan bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik daerah.
(4)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(5)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usaha Perumda Air Minum Tirta Landak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

(1)Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b merupakan semua transaksi yang menyebabkan BUMD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BUMD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
(2)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Daerah, BUMD lainnya dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Isi peraturan

Teks169PDFHirarki

Memuat teks peraturan…