DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3) huruf g diubah dan ditambah 1 (satu) huruf I, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), Pasal 15 ayat (1) huruf g dihapus, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah, Bab IX (Sembilan) Pasall 62 diubah dan ditambah 4 (empat) Pasal baru, Pasal 63 ayat (3) dihapus, Pasal 64 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d.memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
g.melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
i.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(3).a. Tugas panitiapemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa di kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas unsur pemerintah daerah kabupaten yang membidangi :
1. a.pemerintahan umum;
2. b.pemerintahan desa;
3. c.pemberdayaan masyarakat;
4. d.kelembagaan desa;
5. e.perencanaan pembangunan daerah;
6. f.kependudukan;
7. g.pendidikan;
8. h.peraturan perundang-undangan; dan
9. i.pengawasan.
(5)Untuk membantu tugas-tugas panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan.
(6)Panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati, atas usul Camat.
(7)Tugas-tugas penitia pemilihan kepala desa tingkat Kecamatan, diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

3.Pada Pasal 15 ayat (1) huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara republik indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) Tahun Setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta Bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
10. j.tidak Sedang Dicabut hak Pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat jasmani dan rohani;
12. l.bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya, dan HIV/AIDS;
13. m.tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
14. n.bagi calon kepala desa yang pernah menjabat sebagai kepala desa tidak memiliki tanggungan tugas yang menjadi kewajibannya;
15. o.memiliki surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
16. p.tidak dalam status sebagai penjabat kepala desa; dan
17. q.tidak sebagai anggota atau pengurus suatu partai politik.
(2)Persyaratan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

4.Pada Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
(2)Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(3)Perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perolehan suara yang merata di tiap-tiap dusun.
(4)Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap merata maka Calon Terpilih ditetapkan dengan perolehan suara terbanyak pada wilayah dusun dengan jumlah pemilih terbanyak.
(5)Pelaksanaan pemungutan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5.Pada Bab IX (sembilan) Pasal 62 diubah dan ditambah 4 (empat) Pasal baru yakni 62A, Pasal 62B, Pasal 62C, dan Pasal 62D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah desa;
(2)Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan;
(3)Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB IX

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 62A

(1)BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu;
(2)Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD;
(3)Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat;
(4)Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
(5)Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD. 62B
(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu;
(2)Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon;
(3)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
2. b.Tingkat pendidikan; dan / atau;
3. c.Persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
(5)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
(6)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD. 62C
(1)Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.Persiapan;
2. b.Pelaksanaan; dan
3. c.Pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
2. b.Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. c.Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. d.Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. e.Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. f.Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. b.Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. c.Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. d.Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
5. e.Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
6. f.Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
(4)Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
1. a.Tokoh adat;
2. b.Tokoh agama;
3. c.Tokoh masyarakat;
4. d.Tokoh pendidikan;
5. e.Perwakilan kelompok tani;
6. f.Perwakilan kelompok nelayan;
7. g.Perwakilan kelompok perajin;
8. h.Perwakilan kelompok perempuan;
9. i.Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
10. j.Perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
11. k.Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(6)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(7)Jumlah perserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5)dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
(8)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
2. b.Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
3. c.Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4. d.Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(10)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(11)Jumlah perserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5)dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
(12)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

1.Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
2.Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
3.Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4.Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13)Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Pasal 62D

(1)BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa Kepada Bupati.
(2)Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan Keputusan Bupati.
(3)Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Pada Pasal 63 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaannya untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya dan honorarium panitia.
(3)Dihapus.
(4)Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

7.Pada Pasal 64 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1)Dalam hal terjadi perselisihan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2)Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa para pihak melalui pendekatan mediasi, dengan Keputusan Bupati.
(3)Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama masih dalam proses tidak akan menghalangi jalannya proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa serta tidak akan mempengaruhi Putusan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
(4)Dalam hal pendekatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan para pihak, sementara batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir maka selanjutnya penyelesaian perselisihan dapat dilakukan oleh para pihak sesuai peraturan perundang- undangan
(5)Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pemilih kepala desa diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 17 Juni 2019 BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Diundangkan di Ngabang pada tanggal 17 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD VINSENSIUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. pemikiran dalam Pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Desa merupakan sub oknum Penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas, serta memperhatikan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa setelah pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…