DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis dan golongan; Pengendalian; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa minuman beralkohol dapat mempengaruhi kesehatan dan perilaku pada yang mengkonsumsinya sangat terkait dengan efek kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat; c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Bupati dapat membatasi peredaran Minuman Beralkohol di wilayah kerjanya dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan.
5.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6.Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
7.Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
8.Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
9.Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
10.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk di minm di tempat.
11.Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
12.Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi minuman beralkohol.
13.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT- MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
14.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
15.Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
16.Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
17.Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
18.Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
19.Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang dari asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
20.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C.
21.Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha.

Pasal 2

Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol berasaskan:

a.keseimbangan;
b.perlindungan; dan
c.ketertiban umum.

Pasal 3

Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol bertujuan untuk :

a.melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol; dan
b.menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN

Pasal 4

Jenis minuman beralkohol terdiri dari :

a.Minuman Beralkohol produksi dalam negeri;
b.Minuman Beralkohol impor; dan
c.Minuman Beralkohol tradisional.

Pasal 5

Minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b harus memenuhi standar:

a.mutu produksi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
b.keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Pasal 6

(1)Minuman beralkohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan minuman yang diproduksi oleh Produsen.
(2)Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 7

(1)Minuman beralkohol impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan minuman beralkohol yang diproduksi oleh negara lain.
(2)Pengadaan Minuman beralkohol impor dilakukan oleh perusahaan yang memiliki penetapan sebagai IT-MB dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 8

(1)Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan minuman yang digunakan untuk kepentingan kegiatan upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan.
(2)Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi oleh Produsen yang telah memiliki izin dari dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian.

Pasal 9

(1)Minuman beralkohol tradisional harus memenuhi standar mutu produk.
(2)Pengujian standar mutu produk sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang obat dan makanan.

Pasal 10

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

a.Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
b.Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
c.Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…