DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Urusan Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaran Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yng memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
4.Bupati adalah Bupati Landak.
5.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan hak setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
9.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
10.Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
11.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
(2)Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah dijadikan dasar untuk:
1. a.menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
2. b.penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah;
3. c.penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
4. d.perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
5. e.perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam APBD dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan bagi hasil; dan
6. f.secara keseluruhan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
(4)Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasal 3

(1)Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
(3)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 4

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olahraga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.
(3)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.kehutanan;
5. e.energi dan sumber daya mineral;
6. f.perdagangan;
7. g.perindustrian; dan
8. h.transmigrasi.

Pasal 5

Sub Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, Pemerintah Daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 8

(1)Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi :
1. a.pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional, dan nasional;
4. d.penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. g.pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
(2)Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh instansi vertikal.
(3)Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4)Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
(5)Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria:

a.urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah;
b.urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah;
c.urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan
d.urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Urusan pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah dapat:

a.menyelenggarakan sendiri; dan
b.menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan. (DITAMBAHKAN DI PENJELASAN)
c.Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Pemerintahan Desa umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…