DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Landak

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak sarang burung walet, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nornor 23 tahun 2014 tentang Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN : Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual Sarang Burung W alet. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 2?} Oler 202\ PLT. B�DAK, HERCULANUS HERIADI, SE Diundangkan di Ngabang Pada tanggal 24 ~oler 2ol SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK VINS�US LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 221 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINS! KALIMANTAN BARAT:( /2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR S TAHUN 2021 TENTANG DU'DTIDALJ A AI ATAC DU'DA'TIIDA II TAU'DALI I' ADTIDA'TL'AI T A AITA' Lui«i(iii Ii1 i AAiIi4I\WAI AILA\WALA I/LAI I1A4I LA/AIL4I1 NO MOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG W ALET I. UMUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah merupakan ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai pajak daerah, kepada pemerintah kabupaten telah diberikan kewenangan yang lebih besar sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelavanan kenada masvarakat serta meningkatkan akuntabilitas daerah .. .., .L .., .... untuk memperkuat otonomi daerah. Dilain pihak, dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pajak daerah yang diperbolehkan untuk dipungut. Selain itu, kepada pemerintah kabupaten diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif dalam batas tarif minimum le cC cod cc e ««e Lads Na¢d iii iiinouiiuii, cat otu JCAi an yanis Muna uuun I4AI4t oleh pemerintah kabupaten adalah Pajak Sarang Burung Walet. Bagi Pemerintah Kabupaten Landak, kewenangan yang diberikan merupakan satu kesempatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oloh arena itu, melali Peratnran Daerah tentang Pajak Sarang Rnrng Walet, Pemerintah Kabupaten Landak mempunyai dasar hukum dan kewenangan yang jelas untuk melakukan pungutan atas Pajak Sarang Burung Walet. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam perubahan pembentukan Peraturan Daerah ini, sehingga dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan Pajak Sarang Burung Walet agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, aman serta dapat berdaya guna dan berhasil guna secara evtivvel AA44644+ II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jclas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…