Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2015
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Pasal 1 angka 18, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 5 dan Pasal 6.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Pasal 1 angka 18, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 5 dan Pasal 6.
menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan ModaJ Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
1
4724);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATILANDAK MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6) diubah sebagai berikut :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
3
tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
18a. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 4 18b. Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Kabupaten Landak dalam jangka panjang, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. 19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak.
Pasal 5a
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 6 Juli 2015 BUPATI LANDAK, Ttd ADRIANUS ASIA SIDOT 5 Diundangkan di Ngabang pada tanggal 6 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, Ttd LUDIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA UPATEN LANDAK, NIP. 19660608 199303 1 008 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi daerah) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum masyarakat, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, menambah pendapatan daerah, terciptanya kesempatan kerja, peningkatan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas dan peningkatan kinerja PDAM. Pemerintah Kabupaten Landak pada tahun 2015 sampai Tahun Anggaran 2017 menerima dana Hibah dari Pemerintah yang bersumber dari dana Hibah Luar Negeri Australian Agency for International Development (AusAID) untuk Program Hibah Air Minum lewat Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal 75 PP Nomor 58 Tahun 2005 jo Pasal 71 ayat (7) Permendagri No 21 Tahun 2011 tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa "Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan." Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diadakan perubahan terhadap Perda 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum. II. PASAL DEMI PASAL Angka I Pasal 1 angka 18a dan 18b Cukup jelas. 7 .· Angka2
Cukup jelas. Angka3 Pasal 5 A Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 43 8
Membuka PDF…