DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Landak

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Pasal 1 angka 18, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 5 dan Pasal 6.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
b.bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan ModaJ Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

1.Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tetang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATILANDAK MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6) diubah sebagai berikut :
1.Pasal 1 angka 18 clitambah dua angka yaitu angka 18a dan 18b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8.Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
9.Air Minum adalah air yang diproduksi dan dikelola PDAM Kabupaten Landak.
10.Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Landak.
11.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Landak.
12.Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
13.Sumber air minum adalah sumber air yang airnya memenuhi syarat air baku.
14.Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/ atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
15.Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
16.Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.
17.Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m") atau satuan volume lain yang sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan.
18.Deviden adalah bagian keuntungan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kabupaten Landak, yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki. 18a. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 4 18b. Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Kabupaten Landak dalam jangka panjang, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. 19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah pada PDAM bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan/ atau air minum masyarakat, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, menambah pendapatan daerah, terciptanya kesempatan kerja, mengembangkan kegiatan usaha perusahaan pada PDAM dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
(2)Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM Kabupaten Landak, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas dan peningkatan kinerja PDAM.

3.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah satu pasal yaitu Pasal Sa, sehingga Pasal 5a berbunyi sebagai berikut : Pasal 5a

(1)Pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun dianggarkan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(3)Pemanfaatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk Pembangunan sistem penyediaan air minum yang dituangkan dalam rencana kerja. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 6 Juli 2015 BUPATI LANDAK, Ttd ADRIANUS ASIA SIDOT 5 Diundangkan di Ngabang pada tanggal 6 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, Ttd LUDIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA UPATEN LANDAK, NIP. 19660608 199303 1 008 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi daerah) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum masyarakat, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, menambah pendapatan daerah, terciptanya kesempatan kerja, peningkatan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas dan peningkatan kinerja PDAM. Pemerintah Kabupaten Landak pada tahun 2015 sampai Tahun Anggaran 2017 menerima dana Hibah dari Pemerintah yang bersumber dari dana Hibah Luar Negeri Australian Agency for International Development (AusAID) untuk Program Hibah Air Minum lewat Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal 75 PP Nomor 58 Tahun 2005 jo Pasal 71 ayat (7) Permendagri No 21 Tahun 2011 tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa "Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan." Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diadakan perubahan terhadap Perda 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum. II. PASAL DEMI PASAL Angka I Pasal 1 angka 18a dan 18b Cukup jelas. 7 .· Angka2

Pasal 2

Cukup jelas. Angka3 Pasal 5 A Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 43 8

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…