DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Landak

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16 ayat (4).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46 / PUU-XII / 2014, tanggal 26 Mei 2015 menganulir penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mengacu pada pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu untuk dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; BUPATILANDAK, DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA, Mengingat Menimbang PERUBAHANATAS PERATURANDAERAHKABUPATENLANDAKNOMOR6 TAHUN 2012 TENTANGRETRIBUSI PENGENDALIANMENARATELEKOMUNIKASI PERATURANDAERAHKABUPATENLANDAK NOMORb TAHUN 2016 TENTANG BUPATILANDAK PROVINS!KALIMANTANBARAT [...___s_AL_IN_AN__ ] / rr ( 1) Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan perhitungan jumlah retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

Pasal 7

1.Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah serta dirinci menjadi 3 (tiga) ayat, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 22) diubah sebagai berikut : Pasal I Menetapkan: PERATURANDAERAH KABUPATENLANDAKTENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENLANDAKNOMOR6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENLANDAK dan BUPATILANDAK Dengan Persetujuan Bersama
10.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Seluler (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 16);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 ten tang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 4578);

Pasal 16

(1)Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

4.Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

3.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(2)batas waktu pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi bagi wajib retribusi yaitu pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya.

Pasal 11

(1)Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan pengendalian.

2.Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah serta dirinci menjadi 2 (dua ) ayat, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Hasil Perkalian Indeks = Indeks variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis menara - Indeks variabel jarak tempuh merupakan variabel untuk mengukur jarak tempuh berdasarkan kondisi teknis atau keberadaan menara. Variabel jarak tempuh terdiri atas 2 klasifikasi, yaitu : Dalam kota (indeks 0,8) dan Luar kota (indeks 1,2). - Indeks variabel jenis menara merupakan variabel untuk mengukur jenis konstruksi menara berdasarkan ketinggian menara. Variabel jenis menara terdiri .atas 3 klasifikasi, yaitu : menara pole (indeks 0,8), menara tiga kaki (indeks 1,0), Menara empat kaki (indeks 1,2).

(2)Penghitungan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:
1. a.honorarium petugas pengawas;
2. b.transportasi;
3. c.uang makan; dan
4. d.alat tulis kantor.
(3)Penetapan standar harga satuan komponen biaya penghitungan tarif retribusi se bagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. VARIABEL JARAK VARIABEL JENIS TARIF/TAHUN JENIS TEMPUH MENARA /MENARA VARIABEL INDEKS VARIABEL INDEKS Menara - Menara pole 0,8 Telekom Dalam Kota 0,8 - Menara 3 kaki 1,0 unikasi - Menara 4 kaki RPMT= Hasil seluler di 1,2 Perkalian dirikan - Menara pole 0,8 Indeks x Tarif di atas 1,2 - Menara 3 kaki Retribusi permuka Luar Kota 1,0 an tanah - Menara 4 kaki 1,2 YULIUS S NIP. 19660608 199303 1 008 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABAGIANHUKUMDAN HAM SEKRETARIATD ERAH KABUPATENLANDAK LEMBARANDAERAHKABUPATENLANDAKTAHUN 6 NOMOR ALPIUS ttd Di Undangkan di Ngabang pada tanggal 2'f °*-~"" a- t» l f Pj. SEKRETARISDAERAH KABUPATENLANDAK, JAKIUS SINYOR ttd Ditetapkan di Ngabang pada tanggal J 9- Ohj ... "' , 't-111 t 6 Pj. BUPATILANDAK, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Pasal II
(2)Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dalarn hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling larnbat 1 x 24 jam atau dalarn waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(4)Retribusi yang terutang dilunasi paling larnbat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan STRD.
(5)Ketentuan mengenai tarif, tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. YU IUS, SH NIP. 19660608 199303 1 008 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABAGIANHUKUMDANHAM SEKRETARlATD RAHKABUPATENLANDAK NOMORLEMBARANDAERAHKABUPATENLANDAKTAHUN ALPIUS ttd Di Undangkan di Ngabang pada tanggal Pj. SEKRETARISDAERAH KABUPATENLANDAK, JAKIUS SINYOR ttd Ditetapkan di Ngabang pada tanggal Pj. BUPATILANDAK, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Pasal II
(2)Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(4)Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan STRD.
(5)Ketentuan mengenai tarif, tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…