DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perubahan Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 44,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, pengusaha, dan masyarakat, sehingga diperlukan adanya kerjasama semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
b.bahwa kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah dialihkan dari pemerintah kabupaten menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang perubahaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahusn 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah (SD/Ml), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP /MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lususan Pendidikan dasar dan Menengah.Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian pendidikan.
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulim 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan.
19.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjik Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
20.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK Dan BUPATI LANDAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN DI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Di Daerah( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan umum Pasal 1 diantara anggka 1 dan angka 2 ditambah diganti Disisipi satu anggka yaitu la, angka 2 diubah, angka 5 dihapus, angka 6 diubah, angka15 dihapus,antara angka 18 dan 19 disisipi satu angka yaitu 18a, sehingga pasal 1 berbunyi Dalam peraturan daeran ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Landak. la. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dihapus
6.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Daerah otonom selanjutnya disingkat Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RI
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
10.Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak.
13.Pendidikan di Daerah adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam ikatan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan di daerah merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
14.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
15.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16.Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang lamanya sembilan tahun yang diselenggarakan 6 tahun mencakup Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan 3 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Dihapus.
17.Wajib Belajar adalah Program Pendidikan minimal yang harus diik:uti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan/ atau pemerintah daerah.
18.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 18a Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19.Dewan Pendidikan Daerah adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Landak merupakan lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur unsur masyarakat dan pakar pendidikan yang bertugas dalam pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perumusan, pemantauan dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Landak.
20.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
21.Yayasan Pendidikan adalah pengelolaan satuan pendidikan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat dalam rangka turut serta membantu pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan.
22.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
24.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
25.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
2.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d diubah, Sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Sekolah/Madrasah/ bentuuk lain sederajat atau (dihapus) satuan pendidikan ditutup apabila:
1. a.Pihak Penyelenggara satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
2. b.Tidak mendapat siswa/murid (kelas l) dan tidak memiliki jenjang kelas yang lengkap selama 3 (tiga) tahun pelajaran berturut turut;
3. c.Tidak memberikan laporan selama 6 (enam) bulan berturut turut kepada pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/ atau Kantor Departemen Agama di Daerah;
4. d.Tidak melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pengawas TK/RA, SD/MI, SMP/MTs sesuai dengan jenjang pendidikan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga bunyi Pasal 14 sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program, sarana prasarana dan satuan pendidikan dasar dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka baik oleh lembaga independen tingkat provinsi dan tingkat daerah sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat.
(3)Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Unsur Pemerintah (Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Kantor Agama dan Pengawas Sekolah/Madrasah).
2. b.Unsur Swasta/Masyarakat Pendidikan.
(4)Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi:

Pasal 29

(1)Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau yayasan/perorangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3)Biaya penyelenggaraan kegiatan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan/perorangan menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tersebut.;
(4)Penggelolaan dana pendidikan dasar berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
(5)Pelaksaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 30 dihapus (Tambahan)
6.Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi:

Pasal 31

(1)Kurikulum pendidikan dasar wajib memuat:
1. a.Pendidikan Agama;
2. b.Pendidikan Kewarganegaraan;
3. c.Bahasa Indonesia;
4. d.Matematika;
5. e.Ilmu Pengetahuan Alam;
6. f.Ilmu Pengetahuan Sosial;
7. g.Bahasa Inggris;
(2)Kurikulum Pendidikan Dasar memuat sekurang-kurangnya mata pelajaran sebagai berikut:
1. a.Pendidikan Agama;
2. b.Pendidikan Kewarganegaraan;
3. c.Matematika;
4. d.Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika, Kimia, dan Biologi);
5. e.Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah, Geografi, Ekonomi,Sosiologi, Antropologi);
6. f.Bahasa (Indonesia dan Inggris);
7. g.Bahasa dan Budaya daerah;
8. h.Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan;
9. i.Kerajinan dan Kesenian;
10. j.Muatan Lokal.(masukkan dalam penjelasan Pemantapan dan Pengamalan Moral dan Nilai -- Nilai Pancasila)
(3)Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini wajib memuat :
1. a.Nilai Agama dan Moral ;
2. b.Motorik dan (Gerak);
3. c.Sosial Operasional ;
4. d.Kognitif (Pengetahuan)
5. e.Bahasa.
(3)Untuk menunjang pencapaian target kurikulum, setiap lembaga pendidikan wajib memiliki perpustakaan yang lengkap dan memenuhi standar.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 32 ayat (2) ubah dan huruf e di hapus, sehingga Pasal 33 berbunyi:

Pasal 32

(1)Jumlah hari belajar dalam 1 (satu) tahun efektif disesuaikan dengan Kalender Pendidikan.
(2)Jumlah jam belajar dalam satu hari pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama minimal sebagai berikut: (ditambahkan Jam PAUD, jam akhir disesuaikan)
1. a.Kelas I Sekolah Dasar dari pukul 07.00 s/d pukul 10.000 WIBA;
2. b.Kelas II dan III Sekolah Dasar dari pukul 07.00 s/d 12 .00 WIBA;
3. c.Kelas IV s/d VI Sekolah Dasar dari pukul 07.00 s/d 14 .00 WIBA;
4. d.Kelas VII s/d IX Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dari pukul 07.00 s/d 14 .00 WIBA;
5. e.Dihapus.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi:

(1)Program Pendidikan Dasar menjadi Tanggung jawab, pemerintah Daerah, orang tua, dunia usaha dan masyarakat.
(2)Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah berkesempatan seluas luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
(3)Ketentuan mengenai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

8.Ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi:

Pasal 44

(1)Tanggung jawab penyelenggaraan sistem pendidikan di Daerah adalah Dinas Pendidikan Daerah.
(2)Pengelolaan PAUD, sekolah (SD, SMP) diurus oleh Dinas, sedangkan pengelolaan Madrasah (MI, MTs,) diurus oleh Kantor Kementerian Agama Daerah.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Pengelolaan Sekolah Dasar dan sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh yayasan/perorangan dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku. Pasal II Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang Peraturan Daerah ini Kabupaten Landak. mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ditetapkan di Ngabang Pada Tanggal 3 uSkr 2017 BUPATI LANDAK TTD KAROLIN MARGRET NATASA Diundangkan di Ngabang Pada tanggal 3\ 9Sh 2017 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD ALPIUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NO MOR % NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINS! KALIMANTAN BARAT ( 6 / 2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGlAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN LANDAK, NIKOLAUS, SH NIP. 19680225 199903 1 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN DI DAERAH 1.UMUM Urusan pemerintahan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerab, dikalisfikasikan kedalam urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalab urusan pemerintahan yang dibagi antara penerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan di bidang pendidikan merupakan urusan yang bersifat konkuren dan urusan yang bersifat wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harud dilaksanakan olen pemerintah daerab. urusan pemerintahan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan menegab berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerab, lampiran I menegaskan babwa pengelolaan pendidikan menegab yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten /kota berdasarkan PP 38 Tahun 2007 dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dengan demikian maka pengelolaan pendidikan yang masih menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten adalab pengelolaan Pendidikan Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dinan Serta Pendidikan Non Formal. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerab khususnya di bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab, Pemerintah Daerab melakukan revisi atau perubaban terhadap peraturan Daerab Kabupaten Landak Nomor 16 Tabun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerab. Perubaban yang dilakukan meliputi penghapusan dan perubaban Pasal- pasal yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten terhadap penyelenggaraan pendidikan menegab. I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…