DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I: Beberapa Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan ayat (2) Pasal II: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tarif pajak hiburan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2 0 1 1 tentang Pajak Daerah dipandang tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah oleh masyarakat penyelenggara hiburan sehingga tarif pajak hiburan tersebut perlu ditinjau kembali;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pajak Daerah.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Dzerah {Lemharn Negara Ren::;- 1Aanesia Tahu+ 01L a .A A t A i c i i 'Ci€ $ L i n Ali4A4n4€0M A C. A4AA A A Nomor 244);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2 0 1 1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2 0 1 1 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12); Dengan Persctujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUEAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2 0 1 1 TENTANG PAJAK DAERAH Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan sebagai berikut

Pasal 31

(1)Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Tontonan film, sebesar 15% (lima belas persen);
2. b.Pagelaran kesenian, musik tari, dan atau busana, sebesar 10% (sepuluh persen);
3. c.Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, sebesar 20% (dua puluh persen);
4. d.Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
5. e.Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, sebesar 20% (dua puluh persen);
6. f.Sirkus, acrobat dan sulap, sebesar 10% (sepuluh persen);
7. g.Permainan bilyar, golf dan bowling, sebesar 15% (lima belas persen);
8. h.Pacuan kuda, balapan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, sebesar 20% (dua puluh persen);
  1. 1.Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dam pusat kebugaran, sebesar 20% (sepuluh persen);
9. j.Pertandingan olahraga, sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10% Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 2% cklober 202l PLT.B�DAK, HERCULANUS HERIADI, SE Diundangkan di Ngabang pada tanggal 28 Okber 202l SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK ( VINSE�S LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 202I NOMOR % NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINS! KALIMANTAN BARAT: ( % /202l) DL'I IL'I A C A I A Au « L L 4A4 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR { TAHUN 20 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 4 TAHUN 2 0 1 1 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM kewenangan yang lebih besar sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas daerah untuk memperkuat otonomi daerah. Dilain pihak, dapat memberikan kepastian bagi dunia ugaha mengenai jenis-jenis pajal daerah yang diperbolehkan untuk dipungut. Selain itu, kepada pemerintah kabupaten diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum. Salah satu jenis pajak yang diperbolehkan untuk dipungut oleh pemerintah kabupaten adalah Pajak hiburan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Reribusi Daerah merupakan ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Khusus vv e v o e v v i v o ~ e l leave Leveele vuvvavtel l r o h v o t a v tale liailrv A 4 w 4 w 4 4 f t 4MA Md4w444 4is wA4a444A A 64 i w w 4 A 4 4 4 4 44 M D e; De+App;pt_ I'_gs-4a . J a l \ c g ; g s - + gr Aler}le-+ ivssi i' ~ i i i ~ i i i i u «i i ix«iii~ii iiii~ii, ii wr ii@iigeil Neris 4A i u /A n t merupakan satu kesempatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan, Pemerintah Kabupaten Landak mempunyai dasar hukum dan kewenangan yangjelas untuk melakukan pungutan atas Pajak Hiburan. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan Perubahan Peraturan Daerah ini, sehingga dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan Pajak Hiburan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, aman serta dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal. IL. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR /0 '3

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…