DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum: Menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam peraturan, termasuk daerah, pemerintah daerah, wajib pajak, mineral bukan logam dan batuan, opsen, dan instrumen perpajakan terkait. Bab II Dasar Pengenaan: Mengatur dasar pengenaan opsen pajak, saat terutang, wilayah pemungutan, besaran opsen sebesar 25% dari pajak MBLB terutang, serta pemungutan yang dilakukan bersamaan dengan pajak MBLB. Bab III Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan: Menetapkan tata cara penghitungan, pembayaran, pelaporan opsen pajak MBLB, penerbitan SPTPD bila tidak dibayar, penagihan termasuk sanksi, serta kewajiban penyetoran bagian opsen ke kas provinsi. Bab IV Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Mengatur tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB yang termasuk opsen, penerbitan SKPDLB oleh bupati dan gubernur, serta batas waktu pengembalian paling lama dua bulan. Bab V Sinergi dan Kerja Sama Pemungutan: Menetapkan bentuk sinergi pemungutan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, termasuk pendanaan untuk sosialisasi, pendataan, pengawasan, sarana prasarana, dan penagihan, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Bab VI Rekonsiliasi Pajak: Mengatur kewajiban rekonsiliasi data penerimaan pajak MBLB dan opsen pajak MBLB setiap triwulan dengan mencocokkan dokumen terkait. Bab VII Ketentuan Penutup: Menetapkan berlakunya peraturan pada tanggal diundangkan dan diperintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 tetang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4.Provinsi adalah provinsi Kalimantan Barat.
5.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
6.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
8.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
9.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besamya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 1 1 . Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
12.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah pokok Pajak yang terutang.
14.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

(1)Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak MBLB.
(5)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan SKPD.
(6)Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB.

BAB II

DASAR PENGENAAN Pasal 2

Pasal 3

Opsen Pajak MBLB didasarkan pada data wajib pajak MBLB.

BAB III

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Pasal 4

1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB. 2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ke kas Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten Landak dalam SSPD Pajak MBLB. 3) Dalam hal hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, bupati menerbitkan SPTPD. 4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB. 5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja. 6) Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah. 7) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB. 8) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubemur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
(4)Gubemur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.Pemberian insentiffiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(5)Gubemur dan bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. B AB V SINERGI DAN KERJA SAMA PEMUNGUTAN

Pasal 6

1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi. 2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB. 3) Sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:

a.sosialisasi;
b.pendataan;
c.pengawasan;
d.sarana dan prasarana; dan
e.penagihan pajak. 4) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama. 5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;dan
d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan.

BAB VI

REKONSILIASI PAJAK

Pasal 7

(1)Bupati bersama dengan pihak terkait melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
1. a.surat pemberitahuan pajak daerah;
2. b.surat setoran pajak daerah;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak. BAB VU

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 3o jtmar 2¢ Pj. BUPATI LANDAK, TTD GUTMEN NAINGGOLAN Diundangkan di Ngabang pada tanggal 30 jnaa 262-5 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD HERI ADIWIJAYA BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2=2 NOMOR ( ;{"a" eagen asinya ; "Ow Kuy 7 3 f [.- z &,'= jiA, SH kgjl 122820o90+20o3

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…