DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan dewan direksi; Tata Kerja; Kekayaan dan Pembiayaan; Teknis Penyiaran; Peran Serta Masyarakat; Rencana Kerja dan Anggaran; Pertanggungjawaban; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, serta memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi sebagai media dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat yang bersifat indipenden, netral, dan tidak komersial;
c.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelengaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Landak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4552);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4458);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4486);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2011 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Kedua; Dengan Persetujan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LANDAK Dan BUPATI KABUPATEN LANDAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Landak
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
5.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.
6.Pegawai Ngeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil Daerah yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan.
7.Lembaga Penyiaran Publik lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum , yang dirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelengarakan kegiatan Penyiaran Radio yang bersifat indepeden, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Landak yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Landak adalah Lembaga Penyiaran Publik Kabupaten Landak.
9.Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Landak yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Landak.
10.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Landak yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Landak.
11.Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13.Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat diwilayah Daerah sesuai wilayah siaran layanan. 14. 15. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana spektrum frekuensi udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
16.Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga Negara yang bersifat indipenden yang ada dipusat dan didaerah, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran..

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Landak.

Pasal 3

(1)LPPL Radio Landak adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
(2)LPPL Radio Landak berkedudukan di Kabupaten Landak.

Pasal 4

LPPL Radio Landak mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelengaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL Radio Landak mempunyai fungsi sebagai media informasi, control dan perekat sosial serta pelestarian budaya bangsa dengan menitik beratkan kepada kepentingan masyarakat.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

(1)Organisasi LPPL Radio Landak terdiri atas :
1. a.Dewan Pengawas ; dan
2. b.Dewan Direksi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL Radio Landak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Landak dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan atas kebijakan Dewan Direksi dalam menjalankan LPPL Radio Landak.

Pasal 8

(1)Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas terdiri atas unsur LPPL Radio Landak, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

a.Menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
b.Menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
c.Mengikuti perkembangan LPPL Radio Landak dan dalam hal menunjukkan kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
d.Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPPL Radio Landak;
e.Melakukan tugas-tugas pengawasan lainya yang ditentukan oleh Bupati; dan
f.Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala dan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…