(1)Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum Kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi setia orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
(4)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a.Litigasi, meliputi :
1) Perkara Perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; 2) Perkara Pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; 3) Perkara Tata Usaha Negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
b.Nonlitigasi, meliputi:
1) Penyuluhan Hukum; 2) Konsultasi Hukum; 3) Investigasi Perkara; 4) Peneliti Hukum; 5) Mediasi; 6) Negosiasi; 7) Pemberdayaan Masyarakat; 8) Pendampingan diluar Pengadilan:dan 9) Drafting Dokumen Hukum
(5)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hingga masalah hukum nya selesai dan /atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus .
BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM