DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban; Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Larangan; Pendanaan; Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nmomr 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Unit Kerja adalah Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi penyelenggaraan Bantuan Hukum.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9.Upaya Hukum Biasa adalah Perlawanan Terhadap Putusan Perstele, Banding, Kasasi, Upaya Hukum Ini Pada Umumnya Adalah Menangguhkan Pelaksanaan Putusan.
10.Upaya Hukum Luar Biasa adalah Terjadi Perlawanan Pada Pihak Ketiga Dan Dalam Peninjauan Kembali (Request Civiel).
11.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
12.Nonlitigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Keadilan
b.Persamaan kedudukan didalam hukum
c.Perlindungan terhadap hak asasi manusia
d.Keterbukaan
e.Efisiensi
f.Efektiftas;dan
g.Akuntabilitas

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai perinsip persamaan didalam hukum
b.Terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia
c.Menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan;dan
d.Menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini, meliputi:

a.Penyelenggaraan bantuan hukum;
b.Hak dan kewajiban;
c.Tatacara pemberian bantuan hukum;
d.Larangan;
e.Pendanaan;
f.Sanksi administrasi;
g.Ketentuan penyidikan;dan
h.Ketentuan pidana.

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum Kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi setia orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
(4)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Litigasi, meliputi : 1) Perkara Perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; 2) Perkara Pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; 3) Perkara Tata Usaha Negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
2. b.Nonlitigasi, meliputi: 1) Penyuluhan Hukum; 2) Konsultasi Hukum; 3) Investigasi Perkara; 4) Peneliti Hukum; 5) Mediasi; 6) Negosiasi; 7) Pemberdayaan Masyarakat; 8) Pendampingan diluar Pengadilan:dan 9) Drafting Dokumen Hukum
(5)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hingga masalah hukum nya selesai dan /atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus .

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaia permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dapat memberikan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus;dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

(1)Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugasnya.
(2)Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai dengan Standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menjalani kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak :

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib :

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

a.melakukan rekruitmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima Anggaran Bantuan Hukum dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…