DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 156

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM: Bab ini memuat berbagai definisi terkait Peraturan Daerah, termasuk Air Limbah Domestik, SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik), SPALD-T (Terpusat), dan SPALD-S (Setempat). BAB II SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK: Bab ini mengatur bahwa SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu, serta terdiri dari SPALD-T dan SPALD-S yang pemilihannya mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan pembiayaan. BAB III PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK: Bab ini menjelaskan secara terperinci tahapan pengelolaan air limbah domestik yang terdiri dari Perencanaan (Rencana Induk, Studi Kelayakan, Perencanaan Teknik Terperinci), Penyelenggaraan, Kewajiban Pengelola, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Larangan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dan mengatur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04 /Prt/ M/2017 Ten tang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi, diperlukan pengelolaan air limbah domestik yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, karenanya perlu pengaturan yang menjadi landasan pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
10.Perturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456); 1 1 . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
12.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 53);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 78 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, dan asrama.
5.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
6.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
9.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya di singkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
10.lnstalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. 1 1. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, adalah penyaluran air limbah domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12.Sistem Penyedotan Terjadwal, adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
13.Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
14.Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
15.Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup Jainnya.
16.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek nonfisik.
17.Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
18.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
20.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik. 2 1 . Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
22.Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
23.Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Sistem Pengelolaan

Pasal 2

(1)SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
(2)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
(3)Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan.

Pasal 3

(1)SPALD diselenggarakan untuk pengelolaan air limbah domestik.
(2)Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.air limbah kakus; dan
2. b.air limbah nonkakus.

Pasal 4

(1)SPALD terdiri d ari :
1. a.SPALD-T; dan
2. b.SPALD-S.
(2)Pernilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.cakupan pelayanan;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.kerniringan tanah;
6. f.permeabilitas tanah; dan
7. g.kemampuan pembiayaan.

Pasal 5

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.skala perkotaan;
b.skala permukiman; dan
c.skala kawasan tertentu.

Pasal 6

(1)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, untuk lingkup perkotaan dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu)jiwa.
(2)Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, untuk kawasan komersial dan bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, pondok pesantren, perkantoran, rumah ibadah, fasilitas umum dan gedung pemerintahan.

Pasal 7

(1)Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T.
(2)Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 8

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a.sub-sistem pelayanan;
b.sub-sistem pengumpulan;
c.sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 9

(1)Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
(2)Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.pipa tinja;
2. b.pipa non-tinja;
3. c.bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
4. d.pipa persil;
5. e.bak kontrol; dan
6. f.lubang inspeksi.

Pasal 10

(1)Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestic melalui perpipaan dari sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
(2)Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.pipa retikulasi;
2. b.pipa induk; dan
3. c.prasarana dan sarana pelengkap.
(3)Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
2. b.pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa leteral ke pipa induk.
(4)Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem pengolahan terpusat.
(5)Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukungpenyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
1. a.lubang kontrol;
2. b.bangunan penggelontor;
3. c.terminal pembersihan;
4. d.pipa perlintasan; dan
5. e.stasiun pompa.

Isi peraturan

Teks156PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Sistem Pengelolaan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Sistem Pengelolaan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017