DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Landak

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Pasal 4 ayat (2), (3) huruf a dan b.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengelolaan lahan Kawasan Industri Mandor, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Landak mengajukan permohonan hak pengelolaan;
b.bahwa dalam rangka memperoleh hak pengelolaan atas lahan Kawasan Industri Mandor, maka dilakukan survei pengukuran lokasi sebagai salah satu tahapan untuk memperoleh kepastian lahan;
c.bahwa berdasarkan hasil survei pengukuran lahan pada Kawasan Industri Mandor Lokasi I, terdapat perubahan luas dan bentuk lahan sebagaimana peta lokasi pada lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan lndustri Mandor;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Kawasan Industri Mandor;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); Mengingat Menimbang BUPATILANDAK PROVINS!KALIMANTANBARAT PERATURANDAERAHKABUPATENLANDAK NOMOR8 TAHUN'2..0t~ TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENLANDAK NOMOR4 TAHUN2015 TENTANGKAWASANINDUSTRIMANDOR DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATILANDAK, SALINAN ' <
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun .2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 · Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan. Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

b.lokasi II seluas 253,34 (dua ratus lima puluh tiga koma tiga puluh empat) hektar terletak di Desa Mandor dan mempunyai batas secara fisik sebagai berikut : Pasal I Beberapa ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b .diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 ( 1) Wilayah administratif Desa Mandor dan Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak ditetapkan sebagai wilayah Kawasan Industri yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Kawasan Industri Mandor.

(2)Luas Kawasan Industri Mandor adalah 335,84 (tiga ratus tiga puluh lima koma delapan puluh empat) hektar sesuai Peta Lokasi Kawasan Industri Mandor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Kawasan Industri Mandor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) lokasi sebagai berikut:
1. a.lokasi I seluas 82,50 (delapan puluh dua koma lima puluh) hektar terletak di Desa Kayu Ara, mempunyai batas secara fisik sebagai berikut:
  1. 1.sebelah Utara berbatasan dengan lahan masyarakat desa Kayu Ara
  2. 2.sebelah Selatan berbatasan dengan Cagar Alam mandor
  3. 3.sebelah Barat berbatasan dengan Cagar Alam Mandor
  4. 4.sebelah Timur berbatasan denganlahan masyarakat desa Kayu Ara PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATEN LANDAKNOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN INDUSTRIMANDOR

Menetapkan

MENETAPKAN MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK Dan BUPATILANDAK Dengan Persetujuan Bersama

14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 38; YULIUS,S NIP.19660608 199303 1 008 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN Salinan sesuai dengan aslinya NOMOR REGISTERPERATURANDAERAH KABUPATENLANDAK PROVINS! KALIMANTANBARAT: ( 8/2016) LEMBARAN DAERAH KABUPATENLANDAK TAHUN 2016 NOMOR 8 ALPIUS TTD Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATENLANDAK, Diundangkan di Ngabang pada tanggal 9 November 2016 JAKIUS SINYOR Pj. BUPATI LANDAK, TTD Ditetapkan di Ngabang pada tanggai 9 November 2016 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.
1.sebelah Utara berbatasan dengan lahan masyarakat desa Mandor.
2.sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Produksi Sei Peniti- Mandor.
3.sebelah Barat berbatasan dengan lahan masyarakat desa Mandor.
4.sebelah Timur berbatasan dengan Cagar Alam Mandor. Industri Mandor. Berdasarkan peta bidang tersebut, luas Kawasan Industri Mandor I dari 81 (delapan puluh satu) hektar Ayat (3) Huruf a Berdasarkan peta bidang tanah hak pengelolaan (HPL} Kawasan Industri Mandor I tersebut, maka telah ditemukan adanya perbedaan letak, luas dan batas lokasi Kawasan Industri Mandor I dari peta sesuai lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Landak nomor 4 Tahun 2015 ten tang Kawasan

Pasal 4

Ayat (2) Berdasarkan asal-usul perolehan lahan, hasil pengukuran dan pemetaan batas-batas bidang tanah yang berada pada titik koordinat keliling bidang tanah, maka diperoleh luasan lahan Kawasan Industri Mandor 335,84 (tiga ratus tiga puluh lima koma delapan puluh empat) hektar sebagaimana tercantum pada peta terlampir. II. PASALDEMIPASAL Dengan terjadinya perubahan letak, luas dan batas Kawasan Industri Mandor berdasarkan hasil survei pengukuran dan pemetaan batas-batas bidang tanah tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan tentang luas dan lokasi lahan Kawasan Industri Mandor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Mandor. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENLANDAK NOMOR8 TAHUN2016 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENLANDAK NOMOR4 TAHUN2015 TENTANGKAWASANINDUSTRIMANDOR I. UMUM Dalam rangka memperoleh hak atas tanah Kawasan Industri Mandor, maka Pemerintah Kabupaten Landak telah mengajukan Hak Pengelolaan (HPL). Untuk memenuhi salah satu syarat dalam pengajuan Hak Pengelolaan (HPL) tersebut, maka dilakukan survei pengukuran dan pemetaan batas-batas bidang tanah guna mengetahui kepastian tentang letak, luas dan batas-batas bidang tanah. Berdasarkan hasil survei tersebut, ditemukan bahwa terjadi perbedaan antara peta lokasi Kawasan Industri Mandor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Mandor dengan peta hasil survei pengukuran dan pemetaan batas-batas bidang tanah Kawasan Industri Mandor. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR ~ I Hurufb Berdasarkan pemeriksaan, penelitian dan penmjauan fisik tanah, maka telah ditemukan adanya lahan yang bersertifikat di dalam Kawasan Industri Mandor II sebagaimana tercantum dalam peta sesuai lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Landak nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Mandor seluas 1,66 (satu koma enam puluh enam) hektar. Berdasarkan temuan tersebut, maka lahan yang sudah bersertifi.kattersebut harus dikeluarkan dari lahan Kawasan Industri Mandor II, sehingga luas lahan dari 255 (dua ratus lima puluh lima) hektar pada peta sesuai lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Landak nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Mandor berkurang menjadi 253,34 {dua ratus lima puluh tiga koma tiga puluh empat) hektar. pada peta sesuai lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Landak nomor 4 Tahun 2015 ten tang Kawasan Industri Mandor bertambah menjadi 82,50 (delapan puluh dua koma lima puluh) hektar.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…