DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan yang memuat Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas, Laporan operasional, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Laporan perubahan ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan. Pasal 2 menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang menghasilkan Defisit dan Pembiayaan netto. Pasal 3 menguraikan selisih anggaran dengan realisasi untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan bersih. Pasal 4 menetapkan Neraca per 31 Desember 2016 yang meliputi jumlah aset, jumlah kewajiban, dan jumlah ekuitas dana. Pasal 5 menetapkan Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016, yang mencakup saldo kas awal, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas Transitoris, dan saldo kas akhir. Pasal 6 menyebutkan bahwa Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasal 7 menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari Lampiran I sampai dengan Lampiran XI. Pasal 8 mengatur bahwa ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23.Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);
28.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2104);
29.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 684);
30.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
31.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menlhk-Setjen/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
34.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 88/BPKAD/2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016;
35.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 156/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016;
36.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 330/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalbar Triwulan I Tahun Anggaran 2016;
37.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 407/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalbar Triwulan I Tahun Anggaran 2016;
38.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 627/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalbar Triwulan II Tahun Anggaran 2016;
39.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 747/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalbar Triwulan III Tahun Anggaran 2016;
40.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 791/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalbar Triwulan IV Tahun Anggaran 2015;
41.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 887/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalbar Triwulan IV Tahun Anggaran 2016;
42.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4);
46.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
48.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);
49.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 8);
50.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);
51.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);
52.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 21);
53.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 22);
54.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 23);
55.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
56.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 6);
57.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 27);
58.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 18);
59.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 7);
60.Peraturan Bupati Landak Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 339);
61.Peraturan Bupati Landak Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Landak Nomor 15 tahun 2016 Tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 383);
62.Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 384);
63.Peraturan Bupati Landak Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 404). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah berupa laporan keuangan yang memuat :
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan arus kas;
4. d.Laporan operasional;
5. e.Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
6. f.Laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a.Pendapatan Rp. 1.390.184.006.710,88
b.Belanja Rp. 1.417.981.308.383,80 Defisit Rp. (27.797.301.672,92)
c.Pembiayaan : - Penerimaan Pembiayaan Rp. 101.363.652.516,24 - Pengeluaran Pembiayaan Rp. 4.875.000.000,00 Pembiayaan netto Rp. 96.488.652.516,24

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (30.415.406.819,88) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.359.768.599.891,00
2. 2.Realisasi Rp. 1.390.184.006.710,88 Selisih Kurang Rp. (30.415.406.819,88)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 33.325.944.023,44 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.451.307.252.407,24
2. 2.Realisasi Rp. 1.417.981.308.383,80 Selisih Lebih Rp. 33.325.944.023,44
c.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan bersih sejumlah RP. (4.950.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 91.538.652.516,24
2. 2.realisasi Rp. 96.488.652.516,24 Selisih Kurang Rp. (4.950.000.000,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a.jumlah aset Rp. 3.001.688.424.546,23
b.jumlah kewajiban Rp. 32.865.189.476,88
c.jumlah ekuitas dana Rp. 2.968.823.235.069,35

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a.saldo kas awal per Januari tahun 2016 Rp. 101.421.525.990,24
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp. 488.048.534.997,98
c.arus kas dari aktivitas investasi Rp. (511.964.306.207,99)
d.arus kas dari aktivitas Transitoris Rp. (52.651.156,00)
e.saldo kas akhir per 31 Desember 2016 Rp. 68.696.573.161,32

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
b.Lampiran II : Neraca;
c.Lampiran III : Laporan arus kas;
d.Lampiran IV : Laporan Operasional;
e.Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f.Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
g.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; Lampiran VII.1 : Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Landak per 31 Desember 2016; Lampiran VII.2 : Kas Dana BOS Pemerintah Kabupaten Landak Per 31 Desember 2016; Lampiran VII.3 : Daftar Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Landak per 31 Desember 2016 Lampiran VII.4 : Daftar Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Landak per 31 Desember 2016 Lampiran VII.5 : Daftar Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Landak per 31 Desember 2016 Lampiran VII.6 : Daftar Persediaan Pemerintah Kabupaten Landak per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 Lampiran VII.7 : Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2016 Lampiran VII.8 : Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2016 Lampiran VII.9 : Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2016 Lampiran VII.10 : Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2016 Lampiran VII.11 : Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2016 Lampiran VII.12 : Daftar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Landak per 31 Desember 2016 Lampiran VII.13 : Daftar Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2016 Lampiran VII.14 : Daftar Aset Rusak Berat Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2016 Lampiran VII.15 : Daftar Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Landak per 31 Desember 2016 Lampiran VII.16 Daftar Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan Tahun Anggaran 2016
h.Lampiran VIII : Laporan Keuangan BUMD PT. Landak Barajaki Tahun 2016 (Audited)
i.Lampiran IX : Laporan Keuangan BUMD PDAM Tahun 2016 (Audited)
j.Lampiran X : Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016
k.Lampiran XI : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 8

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai penjelasan lebih rinci dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…