DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pasal 1, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 17, pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekomonian dan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN : Menetapkan:;;;; : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 16) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2,angka 3, angka 6, dan angka 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Landak.
5.Penjabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Perangkat Daerah Kabupaten Landak adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Landak.
7.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Landak.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi,dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13.Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfataan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15.Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
16.Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa sarana kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Polindes atau Poskesdes dan, Rumah Sakit Umum Daerah.
17.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditunjukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
18.Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
19.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Landak milik Pemerintah Kabupaten Landak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
20.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
21.Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
22.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
23.Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
24.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
25.Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh orang atau hewan.
26.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
27.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, Kereta Gandeng, Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
28.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
29.Peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
30.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
31.Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
32.Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
33.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
34.Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
35.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
2.ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan ayat (2) diubahsehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dihapus (1a)Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jejaringannya adalah untuk menutup biaya penyelenggara pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang didasarkan pada biaya langsung, biaya tidak langsung, nilai indeks biaya langsung dan tidak langsung, nilai indeks unit cost dan jasa pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dan jasa pengembangan.

36.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
37.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
40.Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
41.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan tehadap SKRD atau dokummen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
42.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
43.Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(1b)jejaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) meliputi:
1. a.Puskesmas Keliling;
2. b.Puskesmas Pembantu dan;
3. c.Polindes/Poskesdes;
(2)Biaya langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1a),terdiri dari :
1. a.biaya langsung, meliputi :
  1. 1.pengadaan kartu pasien dan rekam medik ;
  2. 2.bahan medik habis pakai ;;
  3. 3.akomodasi ;
  4. 4.konsumsi ;
2. b.biaya tidak langsung, meliputi :
  1. 1.administrator kantor, listrik, air dan telepon ;
  2. 2.bahan Bakar, dan;
  3. 3.pengadaan prasarana dan sarana kesehatan.
(3)Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif RetribusiPelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup biayapenyelenggara pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuanmasyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
(4)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain biaya pengumpulan,pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah,termasuk sewa lokasi tempat pemrosesan akhir.
(5)Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif RetribusiPelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk mengendalikanpermintaan dan penggunaan jasa, dengan tetap memperhatikan biayapenyelenggaraan pelayanan, dengan mempertimbangkan kemampuanmasyarakat dan aspek keadilan.
(6)Biaya penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)merupakan biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biayaoperasional, pemeliharaan, administrasi, dan biaya transportasi dalam rangkapengawasan dan pengendalian.
(7)Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif RetribusiPelayanan Pasar adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaanpelayanan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan danefektivitas pengendalian pelayanan tersebut.
(8)Biaya penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)meliputi biaya penyusutan biaya bunga pinjaman, biaya operasional danpemeliharaan.
(9)Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif RetribusiPengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk mengganti sebagian atauseluruh biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, denganmempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan danefektivitas pengendalian pelayanan tersebut.
(10)Biaya penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)meliputi biaya pengujian, biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biayaoperasional dan pemeliharaan.
(11)Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif RetribusiPenggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biayapencetakan dan pengadministrasian dokumen peta, kemampuan masyarakat,aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(12)Prinsip yang penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaandan / atau Penyedotan Kakus ditetapkan berdasarkan biaya penyelenggaraanlayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitaspengendalian pelayanan.
(13)Biaya penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (12)termasuk biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, serta biaya operasionaldan pemeliharaan.
(14)Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarifRetribusi Pelayanan Pendidikan adalah berdasarkan biaya penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat,aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dihapus
(2)Struktur dan Besar tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jejaringannya meliputi Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Polindes atau Poskesdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 10diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalam Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 11diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 12diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Retribusi dipungut oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
(3)SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(4)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD terkait.
(3a)Seluruh penerimaan Retribusi pada BLUD RSUD Kabupaten Landak harus disetorkan pada Kas BLUD RSUD Kabupaten Landak melalui Bendahara Penerima.
(4)Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan. Pasal II Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada Tanggal 27 September 2018 BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Diundangkan di Ngabang pada tanggal 27 September 2018 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD ALPIUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2018 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (8 / 2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Dalam Peraturan Daerah ini, sesuai dengan tipe RSUD Kabupaten Landak yaitu tipe C, maka struktur dan besaran tarifnya disesuaikan dengan tipe rumah sakit yang ada saat ini. Di samping itu, secara umum jumlah besaran tarif yang ditetapkan ada yang mendapat penambahan jumlah/nilai tarif, ada beberapa komponen tarifnya turun seperti pada jasa pelayanan, dan ada yang jumlah besaran tarifnya tetap.Perubahan Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD Kabupaten Landak ini ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi. Dasar hukum dalam menentukan pola tarif tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU). RSUD Landak sejak tahun 2014 telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pada tahun 2015 RSUD Landak sebagai perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah secara penuh. Berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah secara penuh tersebut maka pola pengelolaan keuangannya dan hasil pungutan dari retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Landak tidak disetor ke kas daerah tetapi menjadi pendapatan rumah sakit yang dikelola sendiri. Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jejaringannya juga mengalami perubahan karena struktur dan besaran tarif yang ada selama ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini. Di samping itu adanya tuntutan akreditasi terhadap Puskemas dan untuk mengantisipasi ke depan apabila Puskesmas menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Penetapan struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut berdasarkan antara lain E-katalog untuk harga barang pakai habis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar tarif JKN, dan Pemenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan tersebut ditetapkan bahwa jasa pelayanan 60% dan jasa sarana 40%. Puskesmas yang ada saat ini dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan masih menggunakan atau menerapkan pola biasa dan belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Dengan pola yang ada saat ini maka hasil pungutan dari retribusi pelayanan kesehatan di Puskemas disetor ke kas daerah. Alasan dan dasar Perubahan tarif retribusi pelayanan parkir, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Karena Adanya Perubahan Indeks Harga dan Perkembangan Ekonomi Yang Perlu Disesuaikan Dengan Kondisi Saat ini. Alasan dan dasar perubahan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Yang ada saat ini Sudah tidak sesuai Lagi Dengan Perkembangan Keadaan saat ini. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan revisi atau perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, meliputi:

1.Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas.
2.Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten landak.
3.Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan /kebersihan.
4.Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.
5.Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan Pasar.
6.Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Sedangkan yang tidak mengalami perubahan, meliputi:
1.Struktur dan besaran tarif retribusi penggantian biaya cetak Peta. Hal ini belum diubah dan belum dapat dilaksanakan karena belum adanya objek dan subjek retribusi penggantian biaya cetak peta.
2.Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Hal ini belum diubah danbelum dapat dilaksanakan karena belum adanya objek retribusi berupa alat penyedot kakus yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak, sementara subjek retribusinya sudah ada.
3.Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pendidikan. Hal ini belum diubah dan belum dapat dilaksanakan karena belum adanya objek retibusi berupa berupa Balai Latihan Kerja (BLK), dan belum adanya subjek retribusi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011