DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Hak, Kewajiban dan Kewenangan; Standar Perpustakaan; Koleksi Perpustakaan; Sarana dan Prasarana Perpustakaan; Pelayanan Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Penyelenggaraan Perpustakaan; Jenis Perpustakaan; Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat; Pembudayaan Kegemaran Membaca; Naskah Kuno; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huru b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) SALINAN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. 3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Bupati adalah Bupati Landak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
4.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
5.Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
6.Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
7.Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
8.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
9.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
10.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
11.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
12.Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
13.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau kaiya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
14.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
15.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
16.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
17.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
18.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah adalah sarana atau lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaan berupa: buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multimedia lain yang dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis, dan kegiatan literasi lainnya, dan didukung oleh pengelola yang berperan sebagai motivator.
19.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
20.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
21.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
1. a.menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
2. b.menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
3. c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. d.menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
5. e.memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah
6. f.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.
7. g.menjamin ketersediaan keragaman koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
8. h.meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
9. i.membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah; dan
10. j.membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis Perpustakaan.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah dapat melakukan kerja sama/kemitraan dengan penulis Daerah atau para pemangku kepentingan bidang Perpustakaan di Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
b.mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
c.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
d.mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.
e.menyelenggarakan bimbingan teknis Perpustakaan;
f.mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan
g.membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.

Pasal 4

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

a.penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b.tunjangan pengembangan profesi dari Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
c.pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
d.kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

a.memberikan layanan prima kepada pemustaka;
b.meningkatkan minat baca masyarakat;
c.menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
d.memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
2. b.mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
3. c.mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
4. d.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
(2)Masyarakat di Daerah yang wilayahnya terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan keliling atau bentuk layanan Perpustakaan lainnya.
(3)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
b.menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke ke Perpustakaan Nasional;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

BAB III

STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 8

(1)Standar Perpustakaan terdiri atas:
1. a.standar koleksi Perpustakaan;
2. b.standar sarana dan prasarana Perpustakaan;
3. c.standar pelayanan Perpustakaan;
4. d.standar tenaga Perpustakaan;
5. e.standar penyelenggaraan Perpustakaan; dan
6. f.standar pengelolaan Perpustakaan.
(2)Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan Perpustakaan.
(3)Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional Perpustakaan.

BAB IV

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 9

(1)Koleksi perpustakaan Daerah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk mendukung kebijakan pembangunan Daerah.
(2)Perpustakaan memiliki jenis koleksi referensi, koleksi umum, koleksi berkala, terbitan pemerintah, koleksi khusus, koleksi langka, dan jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
(3)Jenis koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan (profesi), dan kebutuhan khusus, seperti kebutuhan penyandang cacat.
(4)Komposisi dan jumlah setiap jenis koleksi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 10

(1)Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…