DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: perubahan pada Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pencegahan dan Antisipasi Dini, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu tugas Pemerintah daerah dalam melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
b.bahwa untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan prekursor diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan; BUPATI LANGKAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menirnbang: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR J. TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF BUPATI LANGKAT PROVINS! SUJ~TERA UTARA I SALINAN I 2

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Ort. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin1:ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Umlang Numur 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketlua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin1:ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dana Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; Mengingat: 3 BUPATI LANGKAT DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATENLANGKAT dan Dengan Persetujuan Bersama
1. 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pe1aksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46);
2. 8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278);
3. 9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.11/MEN/VI/2005 ten tang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Tempat Kerja;
4. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
5. 11.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Acliktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Ut.ara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 47);
6. 12.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerab Nomor 91); 4 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
7. 1.Daerah adalah Kabupaten Langkat
8. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
9. 3.Pemerintah daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. 4.Bupati adalah Bupali Langkal
11. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
12. 6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah yang dlangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. 7.Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di Kabupaten Langkat.
14. 8.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sisntetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulakn ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. 9.Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selekif pada

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAANDAN PEREDARAN GELAPNARKOTIKA, PSTKOTROPlKA, DAN ZAT ADIKTIF. Menetapkan: 5 susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

10.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahaya.kan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis.keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesul:itan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi priontas pada penggunaan bahan tersebut, daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan gejala putus zat. lOa. Prekursor adalah zat atau bahan pernula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pernbuatan Narkotika dan Psikotropika.
11.Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika. dan Zat Adiktif.
12.Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan perdaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di rnasyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
13.Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Prekursor adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaJuran at.au penyerahan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pernindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukurn.
14.Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor tanpa hak atau melawan hukum.
15.Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16.Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, dan dalam ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif baik secara fisik maupun psikis. 6
17.Pemakai pemula adalah korban anak berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor Narkotika.
18.Pendampingan adalah adalah pemberian konsultasi dan motivasi melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
19.Advokasi adalah pendampingan bantuan hukum.
20.Rehabilit.asi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif..
21.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zal Adiktif dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, nonformal, dan inforrnasi pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
23.Rumah Kost/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah at.au kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
24.Badan Usaha adala.h badan usaha rnilik daerah dan badan usaha milik swasta yang berbadan hukum.
25.Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, tcrmasuk bangunan Iairmya yang menya tu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
26.Asrarna adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial. 7

Pasal 5

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor meliputi:
1. a.menetapkan pedornan operasional dalarn upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
2. b.menyusun program dan melakukan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadappenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
3. c.menetapkan dan mengatur tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
4. d.melakukan pengawasan terhadap Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh swasta atau masyarakat; dan
5. e.mengatur ecrto, mcnguwaei pcndietribueiun oba.t 5olon5a.n Nru-kotika.1 Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor pada sarana kesehatan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor serta dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi fasilitasi, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.
1. a.Pencegahan antisipasi dini;
2. b.penanggulangan;
3. c.peran serta masyarakat;
4. d.pembinaan dan pengawasan;
5. e.forum koordinasi;
6. f.penghargaan;
7. g.pembiayaan;
8. h.ketentuan pendidikan; dan
9. i.ketentuan pidana.

Pasal 3A

(1)Ruang lingkup pangaturan dalam Peraturang Daerah ini meliputi: 8
(1)Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.sosialisasi peraluran perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan prekursor;
2. b.penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
3. c.pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
4. d.pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di tempat yang mudah terlihat di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan., tempat hiburan, ternpat ibadah, dan fasilitas urnum lainnya; dan
5. e.kampanye hidup bersih, sehat, dan taat norrna;
(2)Upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) clilaksanakan melalui:

Pasal 6A

(1)Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan dan antisipasi dini terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
(2)Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan:
1. a.keluarga;
2. b.satuan pendidikan;
3. c.masyarakat;
4. d.institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah, dan DPRD;
5. e.pemilik tempat usaha; dan
6. f.media massa/ media elektronik.

Pasal 6

4.Ketentuan BAB III Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 9 Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang;

c.bertindak kooperatif dan proa.kill kepada penegak hukum jika lerjadi penyalahgunaan dan Pcrcdaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan; dan
d.rnenyarnpaikan laporan setiap tahun kepada perangkat dae.rah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tentang pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan satuan pendidikan;

(2)Upaya Pencegahan dan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara:
1. a.menetapkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan serta kebijakan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan satuan pendidikan; dan Prekursor di lingkungan satuan Pencegahan dan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika,
2. a.rnelakukan upaya terhadappenyalahgunaan Psikotropika, Zat Adiktif, pendidikan;
3. b.berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, ( 1) Kepala satuan pendidikan wajib:

BAB LLL

PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI DINI

Pasal 9

a.peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah serta masyarakat untuk rnelakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penya1ahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
b.peningkatan peran aktif masya.rakat untuk mencegah, melaporkan dan menanggulangi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
c.penerapan upaya khusus bagi pernakai pernula Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor; dan
d.pembentukan satuan tugas relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.

(1)Pimpinan satuan penyelenggara pemerintahan Daerah melakukan upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan kerjanya; 10

Pasal 16

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berilrut:

b.membentuk satuan tugas relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor pada satuan pendidikan;
c.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor Narkotika;
d.rnemfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang terindikasi menyalahgunakan dan terlibat Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
e.melakukan sosialisasi dan rnenyelenggarakan test urine lerhadap peserta didik, tenaga pengajar, dan pegawai satuan pendidikan paling sedikit l (satu) kali dalam setahun; dan
f.melakukan tindakan lainnya yang dapat mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di satuan pendidikan.
g.Dalam melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan BNNK dan/atau Perangkat Daerah yang bidang tugasnya terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan dan Penanggulangan terhadappenyalahgunaan dan Peredaran Oelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bu pati. ( 4) Penangggungjawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.tcguran tcrtulie; dan/ a tau
2. b.pencabutan hak tertentu dalam jabatannya sebagai kepala satuan pendidikan. 11 Pasa.l 16A
(1)Selt!k:si peuerimaan caJ011 Pegawai ASN dan seleksi calon pcjabat publik di Daerah harus menyertakan persyaratan sebagai berikut:
1. a.melakukan test urine yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari dokter rumah sakit pemerintah; dan
2. b.menandatangani surat pemyataan bennaterai yang menyatakan tidak terlibat dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor, dan siap menjalani proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan jika terbukti
(2)Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.rnengawasi kegiatan di lingkungan satuan pemerintahan Daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
2. b.melakukan sosialisasi, kampanye, dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor serta pencegahannya;
3. c.membentuk satuan tugas relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adikti.f, dan Prekursor;
4. d.melaksanakan test urine terhadap penyelenggara pemerintahan Daerah secara periodik; dan
5. e.rnelakukan tindakan lain yang dapat mencegah penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan kerjanya
(3)Pegawai ASN yang terindikasi ter1ibat dalam penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1), pirnpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.
(5)Kelenluan mengenai mekanisme pertanggungjawaban Pencegahan clan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut: 12

(1)Badan Usaha wajib:
1. a.melakukan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan tempat kerjanya;
2. b.menyampaikan laporan setiap tahun tentang pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan tempat usahanya kepada perangkat daerah yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
3. c.bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penya1ahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan tempat usaha;
(2)Pencegahan dan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adengan cara:
1. a.menyertakan syarat melakukan test urine dalam seleksi penerimaan calon karyawan;
2. b.melakukan tes urine terhadap karyawan secara periodik yang pembiayaannya ditanggung oleh badan usaha;
3. c.mengawasi lingkungan tempat usahanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor;
4. d.ikut melaksanakan soeialisasi, kampanye, dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran GeJap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor serta pencegahannya;dan
5. e.menerapkan tindakan lainnya yang dapat mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,

Pasal 18

melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.

(2)Calon Pegawai ASN dengan hasil test urine positif tidak dapat diangkat menjadi Pegawai ASN.
(3)Calon pejabat publik dengan hasil test urine positif tidak dapat diangkat menjacli pejabat publlk. 13 Pasal 30
(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggu langan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.
(2)Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadappenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 27 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosiaJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor di lingkungan tempat usahanya.
(3)CaJon karyawan Sadan Usaha dengan hasil test urine positif tidak dapat diangkat menjadi karyawan.
(4)Karyawan Badan Usaha dengan hasil test urine positif dikenakan sanksi yang diatur sesuai dengan peraturan Badan Usaha dan/atau perjanjian kerja perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan dan Penanggulangan terhadappenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor pada Sadan Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.
(6)Sadan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha; dan
3. c.pencabutan izin usaha; 14 : Bupati Langkat : Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat
4. a.Ketua
5. b.Wakil Ketua I
6. c.Wakil Ketua II

Pasal 31

( 1). Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif. dan Prekursor Narkotika di daerah di bentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan terhadappenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor di daerah Kabupaten.

(2). Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas: Narkotika, Prekursor di Daerah kepada Gubemur.
(3)Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadappenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor di kecamatan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(4)Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan merupakan bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor pada tahun berikutnya. Pencegahan dan Peredaran Gelap
(1)Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah untuk fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.
(2)Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Penanggulangan terhadappenyalahgunaan dan

Pasal 30A

(5)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. BAB V1A MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 15 terhadappenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor Narkotika di kecamatan terdiri atas:
1. a.Ketua : Camat
2. b.Wakil Ketua/Pelaksana harian: Sekretaris Camat
3. c.Anggota 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
  1. 2.Kepala Desa/Lurah
  2. 3.Kepolisian Sektor
  3. 4.Komando Rayon Militer
  4. 5.Babin Karntibmas
  5. 6.Babinsa : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik : - Bagian Hukum Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Tenaga Kerja - Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik - Sadan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat - Dinas Pemuda dan Olah Raga - Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pariwisata - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas Kelautan Dan Perikanan - Kepolisian Resort Langkat - Komando Distrik Militer 0203 Langkat - Kejaksaan Negeri Langkat - Pengadilan Negeri Langkat - Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Hinai - RSU Tanjung Pura - Forum Kerukunan Umat Beragarna - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat - Forum Pembauran Kebangsaan
(3)Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan
1. d.Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian
2. e.Anggota 16 GAN, SH 803 200212 1 005 ya SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN LANGKAT, ttd lNlJl<A SALAHU UlN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 2. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT PROVlNSI SUMATERA UTARA NOMOR: (2-66/2021) Diundangkan di Stabat pada tanggal 27 Juli 2021 BUPATILANGKAT, ttd TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Ditetapkan di Stabat pada tanggal 27 Juli 2021 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat. Pasal II
(4)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertugas:
1. a.menyusun rencana aksi Daerah untuk fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadappenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.
2. b.mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadappenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.
3. c.menyusun laporan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan terhadappenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Prekursor.
(5)Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3A

Pasal 6A

Pasal 6

PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI DINI

Pasal 9

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 31

Pasal 30A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3A

Pasal 6A

Pasal 6

PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI DINI

Pasal 9

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 31

Pasal 30A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013