DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika pemerintahan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2019, No.195

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA. www.peraturan.go.id 2019, No.195

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
6.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
7.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. www.peraturan.go.id 2019, No.195
8.Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
9.Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.
10.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 2

(1)Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
(2)Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi.
(3)Bupati/wali kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.
(4)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(5)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat. www.peraturan.go.id 2019, No.195
(6)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
(7)Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh kepala desa.

Pasal 3

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.sosialisasi;
c.pelaksanaan deteksi dini;
d.pemberdayaan masyarakat;
e.pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f.peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
g.peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
h.penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

(1)Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit memuat:
1. a.pencegahan;
2. b.antisipasi dini;
3. c.penanganan;
4. d.partisipasi masyarakat;
5. e.rehabilitasi; www.peraturan.go.id 2019, No.195
6. f.pendanaan; dan
7. g.sanksi
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melalui kegiatan:
1. a.seminar;
2. b.lokakarya;
3. c.workshop;
4. d.kegiatan keagamaan;
5. e.penyuluhan;
6. f.pagelaran, festival seni dan budaya;
7. g.outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
8. h.perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
9. i.pemberdayaan masyarakat;
10. j.pelatihan masyarakat;
11. k.karya tulis ilmiah;
12. l.diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
13. m.bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
(3)Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, melalui kegiatan:
1. a.pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
2. b.pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
(4)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, melalui kegiatan:
1. a.kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
2. b.pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
3. c.pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan; www.peraturan.go.id 2019, No.195
4. d.pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
5. e.pelibatan tokoh masyarakat.
(5)Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, melalui kegiatan:
1. a.penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
2. b.penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur, bupati/wali kota, dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
(2)Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 6

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. www.peraturan.go.id 2019, No.195

Pasal 7

(1)Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi terdiri atas:
1. a.ketua : gubernur;
2. b.wakil ketua 1 : sekretaris daerah provinsi;
3. c.wakil ketua 2 : kepala badan narkotika nasional provinsi;
4. d.sekretaris/ketua : kepala badan kesatuan bangsa pelaksana harian dan politik provinsi; dan
5. e.anggota : 1. unsur Perangkat Daerah di daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan
  1. 2.unsur kepolisian di daerah provinsi
  2. 3.unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah provinsi.
(2)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
1. a.menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi;
2. b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi; dan
3. c.menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi.
(3)Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan gubernur. www.peraturan.go.id 2019, No.195

Pasal 8

(1)Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota terdiri atas:
1. a.ketua : bupati/wali kota;
2. b.wakil ketua 1 : sekretaris daerah kabupaten/kota;
3. c.wakil ketua 2 : kepala badan narkotika nasional kabupaten/kota;
4. d.sekretaris/ketua : kepala badan kesatuan bangsa pelaksana harian dan politik kabupaten/kota; dan
5. e.anggota : 1. unsur Perangkat Daerah di daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan
  1. 2.unsur kepolisian di daerah kabupaten/kota
  2. 3.unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah kabupaten/kota.
(2)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
1. a.menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota;
2. b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota; dan
3. c.menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.
(3)Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan www.peraturan.go.id 2019, No.195 bupati/wali kota.

Pasal 9

(1)Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan terdiri atas:
1. a.ketua : camat;
2. b.wakil ketua/ : sekretaris camat; dan pelaksana harian
3. c.anggota : 1. kepala unit pelaksana teknis dinas
  1. 2.kepala desa/lurah
  2. 3.unsur kepolisian di kecamatan
  3. 4.unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
(2)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), betugas:
1. a.menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
2. b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
3. c.menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
(3)Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. www.peraturan.go.id 2019, No.195

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
(2)Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
(3)Bupati/wali kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah kabupaten/kota.
(4)Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2013

Peraturan turunan (34)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 114 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2024

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 42 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2013

Peraturan turunan (34)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2023