DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Asas, Fungsi, dan Tujuan; 3.Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan; 4.Usaha Pariwisata; 5.Hak, Kewajiban, dan Larangan; 6.Sanksi Administratif; 7.Bentuk Usaha dan Permodalan; 8.Pengusahaan; 9.Koordinasi; 10.Badan Promosi Pariwisata Daerah; 11.Pembinaan dan Pengawasan; 12.Pendanaan; 13.Ketentuan Peralihan; 14.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2142);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20145); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENLEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3.Bupati adalah Bupati Lebak. PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
4.Dinas terkait adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Lebak.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka mengahasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
17.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilam dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18.Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.
19.Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasiltas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
20.Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan/atau air terjun dan/atau air sumbersebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
21.Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
22.Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
23.Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas dan permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
24.Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitasuntuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
25.Pub, cafe dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
26.Pijat Kesehatan/Refleksi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
27.Sauna/Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
28.Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
29.Pusat Pasar Seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemontrasikan kegiatan (karya) seni.
30.Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan karya (seni) fantastis.
31.Teater atau Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyedian jasa pelayanan makan dan minum.
32.Teater Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
33.Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA satwa dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
34.Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertujukan permainan atau ketangkasan satwa.
35.Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk rekreasi di air yang dikelola secara komersial.
36.Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk olah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
37.Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
38.Potong Rambut adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata dan merias rambut.
39.Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
40.Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
41.Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum. PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
42.Lapangan Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
43.Gedung Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
44.Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
45.Gedung Tenis Meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
46.Pusat Kesehatan atau Health Centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atauterapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
47.Gelanggang Olah Raga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dan dalam area tertutup.
48.Gelanggang Olah Raga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.
49.Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
50.Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
51.Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
52.Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
53.Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
54.Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa sarandan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
55.Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
56.Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
57.Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah usaha pemanfaatan seni dan budaya untuk dijadikan sasaran wisata.
58.Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
59.Usaha Penyediaan Akomodasi adalah penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
60.Usaha Penyediaan Makan dan Minum adalah usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
61.Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya terdiri dari angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
62.Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
63.Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA kebutuhanpariwisata.
64.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
65.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif;
h.berkelanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan; dan
k.kesatuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana penyelenggaraan kepariwisataan PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan untuk :

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
d.memajukan kebudayaan;
e.mengangkat kekhasan dan citra daerah;
f.memupuk rasa cinta tanah air;
g.memperkukuh jati diri dan kesatuan nasional; dan
h.mempererat persahabatan antar daerah.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalisme; PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV

USAHA PARIWISATA

Pasal 7

(1)Usaha Pariwisata meliputi, antara lain :
1. a.Daya Tarik Wisata, terdiri dari : 1) Pengelolaan pemandian air panas alami; 2) Pengelolaan goa; 3) Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, petilasan dan bangunan kuno; 4) Pengelolaan museum; 5) Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; dan 6) Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati.
2. b.Kawasan Pariwisata;
3. c.Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari : 1) Angkutan jalan wisata; 2) Angkutan kereta wisata; 3) Angkutan sungai dan danau wisata; 4) Angkutan laut domestik wisata; dan 5) Angkutan laut internasional wisata.
4. d.Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari : 1) Jasa Biro Perjalanan Wisata; 2) Jasa Agen Perjalanan Wisata.
5. e.Jasa Makanan dan Minuman, terdiri dari : 1) Restoran; 2) Rumah makan; 3) Kafe; 4) Pusat penjualan makanan; Commented [F1]: COPY PASTE DARI PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Commented [F2]: Dijelaskan di penjelasan PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA 5) Jasa boga, dan 6) Jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati.
6. f.Penyediaan Akomodasi, terdiri dari : 1) Hotel; 2) Bumi perkemahan; 3) Persinggahan karavan; 4) Vila; 5) Pondok wisata; dan 6) Akomodasi lain.
7. g.Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari : 1) Gelanggang olahraga; 2) Gelanggang seni; 3) Arena permainan; 4) Hiburan malam; 5) Taman rekreasi; 6) Karaoke Keluarga; 7) Jasa impresariat/promotor. 8) Padang Golf; 9) Kolam Pemancingan; 10) Gelangang Bowling; 11) Bioskop; 12) Dunia fantasi; dan 13) Jenis usaha lain bidang Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
8. h.Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, terdiri dari : 1) Pusat Pasar Seni; 2) Teater dan Panggung Terbuka; 3) Teater Tertutup; 4) Pentas Pertunjukan Satwa; 5) Balai Pertemuan Umum; PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA 6) Pameran; dan 7) Jenis usaha lain bidang Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran yang ditetapkan oleh Bupati.
9. i.Jasa Informasi Pariwisata.
10. j.Jasa Konsultan Pariwisata.
11. k.Jasa Pramuwisata.
12. l.Wisata Tirta, terdiri dari : 1) Wisata bahari; dan 2) Wisata sungai, danau dan waduk.
13. m.Spa, terdiri dari : 1) Pijat Kesehatan/Refleksi; 2) Sauna/Mandi Uap; 3) Potong Rambut; 4) Salon Kecantikan; 5) Pusat kebugaran; dan 6) Jenis usaha lain bidang Spa yang ditetapkan oleh Bupati.
14. n.Wisata religi, terdiri dari : 1) Lembaga pendidikan Islam; 2) Tempat peribadatan; 3) Tadabbur alam; dan 4) Ziarah.
(2)Jenis-jenis usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai kategori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap orang/badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati.
(2)Bupati dapat mendelegasikan penerbitan tanda daftar usaha pariwisata kepada pejabat yang ditunjuk. Commented [F3]: 1.Wisata selam;

2.Wisata perahu layar;
3.Wisata memancing;
4.Wisata selancar;
5.Dermaga bahari; dan
6.Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati. Commented [F4]: 1) Wisata arung jeram; 2) Wisata dayung; dan 3) Sub Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk lainnya yang ditetapkan oleh bupati. PARAF KOORDINASI KETUA DPRD SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bupati atau SKPD terkait, menolak pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

a.membuat kebijakan pengembangan usaha pariwisata untuk usaha mikro dan koperasi; dan
b.memfasilitasi kemitraan usaha mikro dan koperasi dengan usaha skala besar.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…